Web Analytics

February 24, 2020

DPRD Muba Tindaklanjuti Permasalahan Desa Pulai Gading.


MUBA, MA- Senin 24/02/2020 di ruang Rapat Komisi II DPRD Musi Banyuasin (Muba) telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat mengenai tindaklanjut hasil monitoring Komisi II DPRD Muba tanggal 18 Februari 2020 ke PT ITA Mogureben tentang penyelesaian Permasalahan Konflik Lahan Masyarakat Desa Pulai Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba.

Rapat dipimpin oleh Muhamad Yamin selaku Ketua Komisi II DPRD dan dihadiri Anggota Komisi II DPRD, Dinas Perkebunan Muba, Dinas Lingkungan Hidup Muba, Pihak DPMPTSP Muba, Pihak Bappeda Muba, Dinas PUPR Muba, Polres Muba, Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Muba, Direktur PT ITA Mogureben beserta jajarannya, Camat Bayung Lencir Muba, Kepala Desa Pulai Gading, Letmas Perhut Muba, Satgas P2KA, Pihak KPHP dan Masyarakat Desa Pulai Gading.

Berdasarkan hasil monitoring tersebut maka Perlu dilakukan Rapat Dengar Pendapat lebih lanjut agar permasalahan ini tidak berlarut larut dan dapat diselesaikan sesuai keinginan. 

Rapat ini secara komperatif dapat membantu masyarakat Desa Pulai Gading dengan membawa semua  bukti, Surat Dokumen dan lainnya yang Akurat sehingga dapat diselesaikan secara efektif.

Menurut Camat Bayung Lencir Akhmad ToyIbir S STP MM, terdapat beberapa permasalahan yang ada pada Pihak PT ITA Mogureben, bukan hanya pada Desa Pulai Gading tapi juga pada Desa Mangsang dan lainnya. Untuk Desa Pulai Gading masyarakat menuntut adanya Pengembalian Lahan.

"Ada beberapa permasalahan pada PT. ITA Mogureben yang Sudah ada Penyelesaian berupa Ganti rugi di Desa Mangsang dengan diberikan Kompensasi dengan luas lahan sekitar 314 Ha, dan yang belum ada penyelesaian di Desa Pulai Gading yang meminta adanya Pengembalian Lahan," ujarnya.

Selanjutnya, Awal Izin Lokasi PT. ITA Mogureben Berdasarkan SK Bupati Muba No. 102 Tahun 2005 pada tanggal 14 Januari 2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit pola Inti Plasma seluas 8.000 Ha terletak di Desa Pulai Gading dan Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir.

"Izin Revisi terakhir PT. ITA Mogureben Tahun 2010 seluas 2.836 Ha, Izin HGU Lahan seluas 1.733 Ha dan sekitar 1.400 Ha Lahan yang Produktif. Belum ada kejelasan apakah sudah termasuk HGU atau tidak," ungkapnya.

Pihak PT ITA Mogureben menyampaikan bahwa telah berusaha menyelesaikan beberapa Permasalahan Plasma Satu persatu termasuk Permasalahan Desa Pulai Gading, pada Izin Awal Lahan seluas 8.000 Ha dan pada saat diukur sekitar 5.000 Ha dan menjadi seluas 2.836 Ha maka dengan ini Perusahaan merasa rugi besar. 

"Kalau tidak ada Izin Lokasi tidak mungkin BPN Muba menerbitkan Izin Lokasi, lahan sekitar 1.300 Ha sudah tertanam. Perusahan akan melakukan Komitmen sesuai Peraturan yang berlaku. Jika lahan yang dikuasai Perusahaan seluas 2.836 Ha maka tidak masalah untuk memberikan Lahan seluas 836 Ha Kepada masyarakat Desa Pulai Gading," ujarnya.

Selanjutnya, "Tahun 2015, Sebanyak 529 Peserta Plasma yang sudah dilakukan Identifikasi itu berdasarkan Inventaris dari tim Desa dan kepemilikan lahan diatas Izin Lahan sebanyak 2.836, dari data Plasma sebanyak 275 peserta Plasma hanya 48 peserta yang masuk daftar Plasma yang diperjuangkan di Desa Pulai Gading dengan lahan seluas 314 Ha. peserta Plasma lain yang tidak bisa dimasukan ke dalam 529 data Peserta Plasma itu berada di luar kawasan," bebernya.

Sementar itu DPRD Muba merekomendasikan keoada Bupati Muba melalui Dinas Perkebunan dan Satgas P2KA Muba untuk membentuk tim verifikasi pemetaan lahan dan dokumen kepemilikan lahan. Akan diadakan monitoring untuk menentukan Subjek, Objek dan vetifikasi ulang lokasi lahan. 


"Jika kliem lahan yang diajukan oleh Bpk Marta CS masuk dalam wilayah 2.836 Ha berdasarkan hasil dari tim verifikasi  dan sudah digarap oleh perusahaan maka Pihak PT. ITA Mogureben berkewajiban untuk menyelesaikan hak plasma berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," cetusnya.

Lanjutnya,"Apabila kliem lahan tersebut tidak termasuk wilayah lahan 2.836 Ha maka diharapkan kepada pihak Marta CS untuk menghentikan segala tuntutan kepada PT ITA Mogureben. Dan apa masih tidak bisa diselesaikan setelah melalui tahapan-tahapan diatas maka direkomendasikan kepada Pihak berwajib agar menyelesaikan permasalahan sengketa lahan tersebut," tandasnya. 

Sumber: Humas DPRD Muba.

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Kajari Bener Meriah : Kenali Hukum Jauhi Hukuman

Foto bersama Kajari Bener Meriah
dan Insan Pers Bener Meriah.

Media Advokasi.com Bener Meriah-Aceh.
Kepala Kejaksaan  Tinggi ( Kajati ) Aceh,minta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bener Meriah,untuk melakukan pembangunan Zona Integritas,agar terwujud nya Wilayah Bebas Korupsi ( WBK ), dengan melakukan manegemen perubahan,penguatan tata laksana,akuntabilitas,penguatan SDM,pengawasan dan pelayanan publik, demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri ( Kajari ) Bener Meriah Agus Suroto,SH,MH,dalam temu pers (24/2) di Kantor Kejaksaan Bener Meriah.
Foto: Kajari Bener Meriah Agus Suroto SH.MH. diruang kerjanya

" Kami melakukan kegiatan pre-emptif dan preventif,bila nantinya juga masih terjadi penyimpangan,maka kami akan melakukan tindakan represif. Untuk itu kenali hukum dan jauhi hukuman, agar kita semua dapat menjauhi pelanggaran hukum," kata Agus Suroto,yang baru bertugas  satu bulan di Kabupaten Bener Meriah, yang didampingi Kasi Pidsus,Kasi Pidum,Kasi Datun,pada insan pers (24/2 ) dari berbagai media cetak,on-line dan elektronik.

Dalam temu pers bersama Kajari Bener Meriah ini, puluhan insan pers Bener meriah  menjalin komunikasi yang baik,dalam suasana keterbukaan.Banyak hal yang dibicarakan, terutama untuk saling berbagi informasi,sesuai dengan tugas dan fungsi instusi Kejaksaan dan Pers.

Sementara itu diakhir temu pers dengan Kajari tersebut,ada hal yang menarik dan menjadi momen,saat sesion foto bersama,secara spontan dengan kesepakatan bersama insan pers dengan Kajari,tercetus salam semangat( yel-yel ) " Salam Satu Pena " yang selanjutnya dijawab secara serentak " Kita Main Data ",sambil mengepalkan tangan secara serentak ( Pujo )
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

BEM FAPERTA UPP Selengarakan Kegiatan Seminar Nasionar dan Training ADVOKASI dan Jurnalistik ISMPI Wilayah I.


Media Advokasi com Sumatra Selatan.
Rokan Hulu, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Pasir Pengaraian menyelengarakan kegiatan seminar nasional dan training advokasi & jurnalistik se pulau sumatra yang tergabung dalam ikatan senat mahasiswa pertanian indonesia wilayah 1. Senin, 24/02/2020.

Khairil Suhada selaku ketua panitia menyampaikan dalam kata sambutannya selamat datang bagi semua delegasi mahasiswa pertanian se sumatra di Universitas Pasir Pengaraian yang berjumlah 110 delegasi dari 23 Universitas se sumatra yang tergabung dalam ikatan senat mahasiswa pertanian indonesia (ISMPI) wilayah 1, dan saya juga mengucapkan permintaan maaf kepada semua delegasi karena kegiatan ini sempat tertunda di karenakan beberapa faktor yang tidak bisa kami paparkan disini.

Windo Putra Pratama dari Universitas Lampung selaku koordinator wilayah 1 menyampaikan dalam kata sambutannya bahwa selagi manusia masih mengkomsunsi hasil - hasil bumi maka selama itu juga manusia masih membutuhkan pertanian dan disinilah mahasiswa pertanian memilik peran dan tangung jawab dalam membantu menuju indonesia sebagai negara lumbung pangan dunia di tahun 2045.

Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang diwakili oleh wakil rektor 1 dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini harus kita dukung karena sesuai dengan hasil rapat semua rektor kampus swasta se indonesia di jakarta minggu lalu, bahwa sesuai dengan peraturan baru kementrian pendidikan dan kebudayaan yang mana semua mahasiswa di tuntut untuk belajar teori cukup 5 semester dan magang 3 semester, karena ini bertujuan untuk melatih mahasiswa tidak hanya di kolam renang akan tetapi juga mampu di laut lepas, yang artinya mahasiswa hari ini diharapkan tidak hanya belajar di dalam kampus saja akan tetapi mereka juga harus mampu berproses di dunia luar kampus.

Saya mewakili Rektor Universitas Pasir Pengaraian membuka kegiatan seminar nasional dan training advokasi & jurnalistik selama tiga hari dari tanggal 23 - 25 Febuari 2020 dengan cara simbolis di aula mesjid agung islamic center pasir pengaraian dan saya juga mengucapkan selamat datang bagi semua delegasi mahasiswa pertanian se pulau sumatra yang tergabung dalam ikatan senat mahasiswa pertanian indonesia (ISMPI) wilayah 1 di Universitas Pasir Pengaraian, Ungkapnya.

Johny Setiawan mundung SP selaku wakil ketua umum perkumpulan sarjana pertanian Indonesia (PISPI) Riau menyampaikan materi tentang perannya mahasiswa pertanian dalam menciptakan inovasi baru bagi pertanian indonesia yang bisa di terapkan oleh petani nantinya, karena kita tidak bisa berharap sepenuhnya pada pemerintah untuk bertangung jawab pertanian indonesia dan kita sebagai mahasiswa pertanian indonesia harus bisa membantu masyarakat dalam advokasi di bidang pertanian.

Dr. Ir. Ida Nur Isma . Msi kepala BPTP Riau selaku perwakilan kementrian pertanian indonesia menyampaikan tentang persoalan kebutuhan hasil pertanian khususnya di riau bahwa kita masih kekurangan dalam produksi pertanian sehingga kita masih ketergantungan pada provinsi tetangga seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara, jadi kita sedang mencoba untuk keluar dari ketergantungan bahan pertanian tersebut, disini kami juga berharap kepada adik - adik mahasiswa untuk ikut andil dalam menyikapi polemik tersebut.

Ade Putra Daulay SP selaku Direktur PT. Sarana Pangan Madani memberikan materi seminar nasional tentang betapa pentingnya menjaga ketahanan pangan, karena pada hari kita tau semua bahwa negara kita sering sekali me impor beras dari negara luar karena negara kita tidak mampu menjaga kedaulatan pangan yang di sebabkan oleh permaianan mafia di bidang pertanian, maka dari itu saya mengajak adik - adik mahasiswa pertanian se sumatra untuk sama - sama kita bersinergis memberatas mafia pertanian khususnya di pulau sumatra untuk menjaga dan bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat daerah kita sendiri dengan harga yang lebih terjangkau dengan sistem dari kita untuk kita.

Hana Asmita dari Jurnalis Riau TV menyampaikan materi tentang berita dalam dunia, dunia dalam berita yang mana kita selaku mahasiswa harus mampu bisa mengegam dunia ini dalam berita mengingat sangat banyak persoalan yang terjadi di bidang pertanian, dari alih fungsi lahan dan serobot lahan petani maka dari situ kita harus memberitkan hal tersebut agar tidak ada lagi petani yang di tindas.

Ade Putra Daulay SP selaku aktivis Riau memberikan materi di aula Universitas Pasir Pengaraian kepada adik - adik mahasiswa pertanian se sumatra tentang ilmu advokasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang advokasi agar mampu membantu persoalan yang di alami oleh petani baik secara edukasi atau langkah - langkah aksi untuk membantu hak - hak petani yang di rampas oleh pihak yang tidak bertangung jawab.

Pembekalan materi jurnalistik yang di berikan oleh Amin Syukri S.kom selaku sekretaris PWI Rokan Hulu tentang kode etik jurnalistik dan UUD Pers kepada adik - adik mahasiswa pertanian se sumatra agar mereka tau betapa penting ilmu jurnalistik bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekitar yang mana media ini bukan saja meliput tentang aksi mahasiswa tapi juga meliput semua hal yang terjadi di daerah kita dengan bekerja secara profesional baik dari wawancara sampai dengan tahap pemberitaan di media online maupum cetak.

Penulis : Jufri
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Gadis asal Nias Utara, Masuk Islam di Singkil

foto: Gadis asal Nias Utara saat mengucapkan shadad di hadapan Da'i Perbatasan, Pengurus Masjid dan Kepala KUA Singkohor, di Rumah Imam Masjid Abdul Majid,Senin (24/2).

Media Advokasi.com Aceh Singkil.
Nerilois Harefa  (19) salah seorang gadis asal Nias Utara, Sumatra Utara beragam Kristen, kini resmi memeluk agama islam dan berganti nama menjadi Nur Muhibbah, Senin (24/2020).

Prosesi pensyahadatan terhadap gadis asal Nias tersebut berlangsung di Rumah Imam Masjid, Abdul Majid, Desa Lae Pinang, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil.

Menggunakan gamis bercorak bunga dengan jilbab biru, sambil tertunduk di depan Da'i Perbatasan, para pengurus Masjid Desa Lae Pinang, Kepala KUA Singkohor, Kepala Desa dan masyarakat serta Mahasiswa dari Kampus Staisar yang sedang KKN, Nur Muhibbah membacakan dua kalimat Syahadat dan berjanji sebagai bukti telah memeluk Islam.

Ikrar syahadat dipimpin langsung oleh salah seorang Da'i Perbatasan yang bertugas di desa tersebut, Ustadz Jasa.

Kata Jasa, alasan gadis tersebut masuk islam merupakan keinginannya sendiri serta untuk mencari ketentraman jiwa.

"Keinginan sendiri dan mencari ketentraman jiwa," ujarnya.

Selama ini Nur Muhibbah bekerja di PT Runding. Sedangkan Orang tuanya tinggal di kampung halaman di Nias Utara.

"Kata orang tuanya, kalau memang itu menjadi pilihan hidupmu saya setuju," ungkap Jasa, menyampikan perihal persetujuan orang tuanya atas putrinya tersebut.( Ahmad)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Guru Honorel SMP, SD Aceh Selatan Minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Selatan Segera Keluarkan (SK NUPTK )


Media Advokasi.com Aceh Selatan.
 Ratusan  guru honorer tingkat SD dan SMP di Aceh Selatan mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) segera mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SK NUPTK).

Hal tersebut mengemukan saat sejumlah perwakilan guru honorer beraudiensi ke Komisi I DPRK Aceh Selatan, di Kantor DPRK Aceh Selatan   Tapaktuan, Senin (24/2/2020).

Soalnya, akibat belum keluarnya SK NUPTK ini, pahlawan tanpa tanda jasa di daerah itu mengaku sangat dirugikan. Sebab, dengan belum dikeluarkannya SK NUPTK dimaksud, mereka tidak bisa menerima gaji sebesar 50 persen dari sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menindaklanjuti telah keluarnya Permendikbud Nomor : 8 tahun 2020.

Jerih payah mereka mengajar di masing-masing sekolah selama ini, masih dihargai dengan metode pembayaran sebesar 15 persen dari total dana BOS yang diterima masing-masing sekolah sebagaimana peraturan lama.


Di hadapan Ketua Komisi I DPRK Aceh Selatan, Velly Hidayat Amd Kep  yang turut didampingi anggota lainnya, Darman SP MM dan Masridha ST, guru honorer mengaku sejauh ini telah beberapa kali mengurusnya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Selatan.

“Tetapi upaya kami untuk mengurusnya belum berhasil dan kami diminta bersabar. Salah satu alasan pihak dinas karena kami belum memiliki SK kontrak,” ungkap guru honorer.

Mereka menyatakan, kendala belum keluarnya SK kontrak karena Pemkab Aceh Selatan belum membuka rekruetmen tenaga kontrak untuk tenaga pendidikan daerah itu.

“Persoalan ini juga menimpa ratusan guru – guru honorer SD dan SMP lainnya di Aceh Selatan. Kami berharap, Komisi I DPRK Aceh Selatan dapat memfasilitasi memperjuangkan nasib kami ini,” harap perwakilan guru honorer itu.

Menanggapi persoalan ini, Ketua Komisi I DPRK Aceh Selatan, Velly Hidayat mengutarakan, Komisi I akan menjadwalkan rapat kerja (Raker) dengan pihak Disdikbud Aceh Selatan pada Rabu (26/2/2020), mendatang.

“Kita akan melakukan rapat kerja dengan dinas terkait. Mudah – mudahan dengan audensi ini semoga dapat menjadi keterwakilan aspirasi tenaga honorer di Aceh Selatan. Kita akan mengupayakan solusi terbaik untuk peningkatan kesejahteraan nasib guru honorer di daerah ini,”pungkasnya (ZM)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

DPRD Muba Gelar Rapat Paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2019


MUBA, MA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musi Banyuasin menggelar Rapat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muba, Senin (24/2/2020).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Sugondo selaku Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan dihadiri Anggota DPRD, Perwakilan Dandim 0401 Muba, Kapolres, Kajari, Ketua PN, Ketua PA, Sekretaris Daerah Drs H Apriyadi MSi, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda Muba, dan Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Muba.

Menurut Ketua DPRD Muba Sugondo mengatakan bahwa laporan LKPJ Bupati Tahun 2019 merupakan laporan yang tercepat.


"Pembahasan Laporan LKPJ Bupati Tahun 2019 ini merupakan yang tercepat dan nantinya lebih bersinergi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muba, LKPJ harus disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dan menjadi hal yang wajib bagi Bupati Muba untuk menyampaikan Hasil Kerjanya selama setahun terakhir," ujar Sugondo.

Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin, penyampaian LKPJ tersebut untuk memenuhi kewajiban pertanggung jawaban kepala daerah yang berisi pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019 yang secara umum terdiri atas Arah kebijakan umum pemerintahan daerah, Pengelolaan keuangan daerah, Penyelenggaraan tugas pembantua, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kinerja sama seluruh Anggota DPRD kabupaten Muba dalam program penganggaran, pembahasan, dan pengesahan APBD tahun 2020. Sehingga Kabupaten Muba menjadi salah satu kabupaten tercepat dalam pengesahan APBD 2020,"ungkapnya.

Dalam laporannya, Bupati Dr. H. Dodi menyampaikan secara garis besar pertanggungjawaban tahun anggaran 2019.  Diterangkannya, Kabupaten Muba dengan luas wilayah 14.265,96 km² atau sekitar 15% dari luas wilayah provinsi Sumatera Selatan berupaya menyelaraskan visi pembangunan nasional.

Selanjutnya, Dodi menerangkan visi pembangunan Kabupaten Muba tahun 2005-2025 tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Muba nomor 9 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Muba yaitu Muba maju, mandiri, dan sejahtera 2025. Adapun visi jangka menengah Kabupaten Muba tahun 2017-2022, Dikatakan Dodi adalah "menuju Muba maju berjaya 2022".

"Sebagai upaya visi dan misi kabupaten Muba, maka dilakukan langkah langkah nyata yang diwujudkan dalam program prioritas pembangunan tahun 2019, diantaranya adalah peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan keamanan dan pemantapan reformasi birokrasi,"terangnya.

Menurutnya, secara makro APBD kabupaten Muba tahun anggaran 2019 mengalami peningkatan, dimana APBD tahun 2019 sebesar Rp. 4.188.639.749.990.72, dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.504.978.607.000,00.

Sedangkan, khusus pendapatan daerah kabupaten Muba tahun anggaran 2019. Lanjutnya, sebesar Rp 3.688.474.554.548,24. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3.941.906.469.940,88 yang terdiri dari Pendapatan asli daerah sebesar Rp. 2.86.591.522.515,54., Dana perimbangan sebesar Rp.3.103.333.197.302, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.551.981.750.123,34.

"Untuk belanja daerah tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp.3.647.212.439.376,96 atau 90,88% dari target yang telah dianggarkan sebesar Rp.4.013.080.200.049,72 yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung,"terangnya.

Terakhir, Dodi menerangkan bahwa selain melaksanakan program prioritas Pemkab Muba pada tahun anggaran 2019 menerima tugas pembantuan dari pemerintah pusat serta melaksanakan kerjasama maupun kesepakatan bersama antara daerah dan kerjasama maupun kesepakatan bersama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga, guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muba.

Adapun tugas pembantuan yang dilaksanakan Pemkab Muba yang disampaikan Dodi, diantaranya urusan ketransmigrasian dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal pengembangan kawasan transmigrasi. Urusan perdagangan dari Kementeian Perdagangan Republika Indonesia. Selanjutnya Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, dan terakhir urusan pertanian dari Kementerian Pertanian RI. (Ril/Jahri)






Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Lagi Asyik Hisap Sabu, Oknum Guru SDN Simpang Bayat Digerebek Polisi


MUBA, MA- Sekitar Pukul 13:30 wib, Muhammad Bayu Satria (38) salah satu Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SDN Simpang Bayat, warga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin ditangkap Unit Sat Reskrim Polsek Bayung Lencir lantaran kedapatan sedang mengkonsumsi diduga narkotika jenis sabu, Jumat 21/02/2020.

Kapolres Musi Banyuasin AKBP Yudhi Surya Markus Pinem S ik melalui Kapolsek Bayung Lencir AKP Jonroni SH mengatakan bahwasanya penangkapan terhadap seorang guru Olahraga SDN Simpang Bayat dan telah diakuinya membeli barang haram tersebut dari orang yang tak dikenal.

"Ini merupakan tamparan keras bagi dunia pendidikan kita, dimana selama ini guru merupakan contoh buat murid - muridnya, namun malah tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba sehingga harus berurusan dengan pihak kepolisian. Saat ini tersangka dan barang bukti dalam proses penyidikan kita," ujar Kapolsek.

Sambung Joni, penangkapan itu berkat informasi dari masyarakat yang sudah resah dengan kelakuan tersangka sehingga aparat kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penggerebekan dirumahnya yang mana saat itu tersangka sedang hisap yang diduga sabu dengan alat berupa bong Kaca. 

"Dari pengakuan tersangka, bahwa ia sering menghisap sabu sendirian," jelas Kapolsek.

Barang bukti yang diamankan berupa pirek kaca bening berisikan serbuk kristal diduga sabu, plastik klip kecil list merah yang berisikan sisa serbuk kristal dan korek api dan botol alat hisap sabu yang terbuat dari kaca.

"Akibat perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 112 Ayat (1) Subsider Pasal 127 UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," tutup Kapolsek. (Ril/Jahri)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Timbunan Karya Jaya Ukur Ulang


Timbunan Rawa Yang Berlokasi Di Kawasan Karya Jaya Kecamatan Kertapati

-Pemilik:Mohon Adil dan Komitmen
PALEMBANG, SP-Timbunan lokasi rawa di Jalan Sriwijaya Raya KM 10 RT 002 Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati harus diukur ulang karena adanya kondisi lapangan yang menyalahi Peraturan Daerah, (Perda). Meskipun, pemilik sudah mengantongi Surat Ijin Walikota Palembang Nomor :660/IPR/0001/DPMPTSP-PPL/2019  dan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor :660/IPR/0002/DPMPTSP-PPL/2019tanggal 21 Maret 2019. Sementara, pemilik siap melakukan pengukuran ulang hanya meminta penyelenggara negara bisa bersikap adil dan komitmen.

Surat Ijin Nomor :660/IPR/0001/DPMPTSP-PPL/2019
tanggal 21 Maret 2019 
Luas area 12.895 m2, Boleh Reklamasi 9.028 m2, Kolam retensi 3.867 m2, Surat Ijin Nomor :660/IPR/0002/DPMPTSP-PPL/2019, tanggal 21 Maret 2019, Luas area 13.421 m2, Boleh reklamasi   6.538 m2, Status Rawa Budidaya 4.080 m2 (tidak boleh ditimbun), Kolam retensi 2.803 m2.

Hasil rapat bersama antara, pemilik lahan, Dinas PU-PR, DPMPTSP, Dinas LHK serta Komisi III DPRD Kota Palembang, menyepakati jika lahan seluas 5.6 hektar tersebut harus dilakukan pengukuran ulang, mengingat banyak persoalan teknis yang dilanggar, di ruang Komisi III DPRD Kota Palembang, Senin, (24/02).

“Hasil rapat kita hari ini menyepakati kalau lahan tersebut harus diukur ulang karena setiap timbunan harus ada aturan jadi bukan serta merta mendapat ijin lalu menimbun secara keseluruhan, tapi harus ada kolam retensi dan lahan yang bisa saja rawa budi daya, jadi harus diukur ulang”, kata Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, H. Firmansyah Hadi usai memimpin rapat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, H.M, Ali Sya’ban mengatakan, jika lahan itu sudah kebablasan dalam penimbunan karena dari luas area 5.6 hektar sekitar 2.5 hektar yang mendapatkan ijin. “Ternyata ada anak sungai sekitar 1 meter yang ditimbun, disitu lah persoalannya karena dari 5 hektare setidaknya harus ditinggali 3 persen untuk kolam retensi, begitu aturannya”, katanya.

Terpisah, Pemilik lahan, Alpian kepada Sumsel Pers mengatakan jika sepakat lahan tersebut diukur ulang tapi seyogyanya pemerintah dan DPRD harus adil dan komitmen dalam bersikap untuk menegakkan aturan. Mungkin, mas sudah mengetahui, jika di Kota Palembang, sudah rahasia umum banyak nya pengerukan lahan. Bahkan, ada yang tidak memiliki ijin, justru yang dipersoalkan yang memiliki ijin. Tapi sudah lah, pabrik juga sudah dialihkan ke Medan.“Padahal, kami ini investor murni kalau usahanya jalan bisa serap tenaga kerja lokal, ada pabrik tengki air di dekat kantor Camat Kertapati itu satu groub”. Katanya.(hmy)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Media Advokasi Edisi Cetak