Web Analytics

January 14, 2022

PABPDSI kabupaten Karawang Gelar Rapat Kepengurusan Tingkat Kecamatan

Karwang,MA - Persatuan anggota badan permusayawaratan desa seluruh Indonesia (PABPDSI) kabupaten Karawang menggelar dan membentuk kepengurusan
di tingkat kecamatan  yang bertempat di aula kecamatan Banyusari kabupaten Karawang Jawa barat pada 12/01/2022
Baca juga

Ida Royani salah satu panitia dari PABPDSI Karawang mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh anggota BPD se-kecamatan Banyusari serta kepada Camat yang dalam hal ini di wakili oleh sekcam, yang secara bersama sama turut hadir dalam acara pembentukan kepengurusan PABPDSI di kecamatan Banyusari  tuturnya

Suhara Iskandar S.Pd ketua umum PBPDSI kabupaten Karawang  dalam sambutanya mengatakan Sudah saatnya BPD bersatu untuk menguatkan perjuangannya, selain mengembalikan Marwah BPD yang akhir-akhir ini terjadi disharmonis antara Pemerintah Desa dan BPD dalam tatanan demokrasi di desa, baik karena regulasi maupun karena dirasakan BPD sulit bersatu.

Lanjut Suhara pentingnya menanamkan bahwa BPD adalah salah satu jabatan yang memiliki kedudukan setingkat Dewan Perwakilan Rakyat, bagaimana tidak secara proses pemilihannya pun melalui mekanisme yang mirip dengan produk politik DPR, DPRD, jika kepala Desa dipilih oleh seluruh Warga Desa begitupun BPD dipilih melalui mekanisme Daerah Pemilihan yang lingkupnya hanya satu atau dua RW. Terangnya, maka dari itu melalui hasil Rakernas BPD di Gedung Merdeka Bandung dan telah disampakan melalui Komisi I DPD RI dan DPR RI Adapun rekomendasi PABPDSI terkait agenda revisi undang-undang Desa yaitu pertama terkait 

bab 1 ketentuan umum
undang-undang tersebut pada pasal 1 ayat 4 yakni badan permusyawaratan desa diusulkan menjadi badan perwakilan desa 

Kedua bab 5 penyelenggaraan pemerintahan desa
pasal 23 penyelenggara pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

Diusulkan menjadi penyelenggara pemerintahan desa dan diselenggarakan oleh Kepala Desa dan BPD dasar ideal sebagai pemerintahan yang demokratis dan otonom maka eksekutif dan legislatif nya harus mempunyai kedudukan yang seimbang

Ketiga pasal 62 tentang anggota BPD berhak dalam point (e) mendapat tunjangan anggaran belanja pendapatan daerah diusulkan  menjadi mendapat tunjangan dari APBN,Dana Desa, bantuan keuangan provinsi dan anggaran belanja pendapatan Daerah (Alokasi Dana Desa) 

keempat 
tambahan ayat di pasal 62 tentang anggota BPD berhak point F mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan 

kelima 
tambahan ayat di pasal 62 tentang anggota BPD berhak point G mendapatkan peningkatan kapasitas yang bersumber dari APBN Dana Desa bantuan keuangan provinsi dan anggaran belanja pendapatan daerah Alokasi Dana Desa 

bahwa rakernas kali ini telah memutuskan dan merekomendasikan hal-hal yang dipandang perlu secara yuridis advokasi, filosofi dan sosiologis dalam memperkuat posisi lembaga bpd.dalam penyelenggaraan pemerintahan point 1 dan 2 

begitu pula dengan perjuangan mensejahterakan anggota BPD seluruh Indonesia termaktub dalam point 3 dan 4 Seraya upaya peningkatan dan pengembangan sumberdaya anggota BPD secara terintegrasi dipacu untuk maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD dan juga memberikan masukan kepada DPD RI terkait hal-hal untuk memperkuat argumentasi di revisinya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Di akhir suhara mengucapkan selamat kepada ketua terpilih, saudara Duryat, S.Pd.I
Wkl.Ketua Tandi Setiabudi
Sekretaris Wahyudin, S.Pd
Bendahara Ahmad Hasyim, S.Pd.I yang secara resmi terpilih menjadi Pengurus PABPDSI kecamatan Banyusari dan peran Serta Kecamatan Banyusari yang telah memberikan dukungannya kepada PABPDSI.pungkas ketua umum DPD kabupaten Karawang (en)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Dukung Kami di Youtube

LAPOR PAK

LAPOR PAK
Buat Laporan Anda disini, pasang Aplikasi Kami.

Media Advokasi Edisi Cetak