Web Analytics
Showing posts with label Advetorial. Show all posts
Showing posts with label Advetorial. Show all posts

October 13, 2019

Selamat Bertugas Pimpinan Depenitif DPRD Banyuasin


BANYUASIN, MA -  DPRD Banyuasin menggelar rapat Paripurna dalam rangka pengucapan sumpah janji pimpinan definitif DPRD Kabupaten Banyuasin masa jabatan 2019-2024 di ruang rapat Paripurna DPRD Banyuasin, Jum'at (11/10). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, SH., M.Si didampingi Bupati Banyuasin H. Askolani, SH., MH.

Rapat paripurna dihadiri oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sumsel Drs. H. Ahmad Rizali, SH, Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Soumosentono, SH, Wakil Ketua I DPRD Banyuasin, Sukardi, SP, Wakil Ketua II Noor Ishmatuddin, Wakil Ketua III Akhmad Zarkasih.


Juga hadir Dandim 0430 Banyuasin Letkol Arh Alfian Amran, ST., MM, Wakapolres Banyuasin Kompol Hadi Wijaya, ST, Kejari Banyuasin M. Jefry, SH., MH, anggota DPRD Sumsel Nadia Basir, SH, M dan Yaser, SE, Pengadilan Agama Banyuasin Yusri, S.Ag, Kepala Kantor Kemenag Banyuasin H. Arakan Nurhawidin, S.Ag., M.Si.

Kemudian hadir juga Pj Sekda Banyuasin Dr. H. M. Senen Har, S.Ip., M.Si, Sekretaris Dewan Banyuasin Sopian Permana, SH., M.Si, Para FKUB, Asisten, Ka.OPD, staf ahli, para Camat dan seluruh tamu undangan lainnya lebih kurang 300 orang.

Wakil Ketua I DPRD Banyuasin Supardi dalam penyampaiannya mengucapakan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Banyuasin atas kerjasamanya sehingga dapat di laksanakan pelantikan pimpinan definitif DPRD Banyuasin. "Kami juga ucapakan Terimaksih kepada masyarakat dan terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami selaku wakil rakyat Banyuasin," katanya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan Pengucapan dan pembacaan Surat keputusan sumpah janji pimpinan definitif DPRD Kabupaten Banyuasin masa jabatan 2019-2024. Dengan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 556/KSTPS/I/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 tentang pengagkatan jabatan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Banyuasin masa jabatan 2019-2024.

Dalam keputusan Gubernur Sumsel tersebut dimana Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, SH., M.Si dari Partai Golkar, Wakil Ketua I Supardi, SP dari Partai PDI- P, Wakil Ketua II Noor Ishmatuddin dari Partai Gerindra dan Wakil Ketua III Akhmad Zarkasih dari Partai PKB.

Acara dilanjutkan dengan Penandatanganan dan penyerahan Surat keputusan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Banyuasin masa jabatan 2019-2024 oleh Bupati Banyuasin kepada Ketua DPRD Banyuasin definitif.

Dalam Sambutannya  Irian Setiawan, SH., M.Si mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Banyuasin karena telah di percaya kembali menjadi pimpinan DPRD Banyuasin."Terimakasih semuanya saya kini kembali dipercaya menjadi pimpinan DPRD Banyuasin," ucap dia.

Dikesempatan itu Bupati Askolani menuturkan dimana seperti diketahui bersama bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 telah diambil sumpah/janji pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin untuk masa jabatan tahun 2019-2024 dan ini berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 556/SKPTS/I/2019 Tanggal 03 Oktober 2019.

"Pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin ini pada hakekatnya sesuai dengan ketentuan pasal 375 ayat (1) undang-undang nomor 17 tahun 2014 yaitu alat kelengkapan DPRD Kabupaten/ kota terdiri atas: Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi badan lgislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna," urainya.

Pada kesempatan yang berbahagia ini lanjut Askolani, saya mengajak kepada semua jajaran DPRD Kabupaten Banyuasin untuk terus meningkatkan kinerja melalui peningkatan peran dan kualitas dari penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif

"Harapan Kita tentu dengan momentum ini dapat terus mendorong pada peningkatan kualitas dan kuantitas kerja kita, terutama dalam menampung aspirasi masyarakat untuk dapat diimplementasikan dan disalurkan dalam berbagai produk hukum dan kewenangan yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif," jelas dia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini tutur dia, perkenankanlah saya atas nama pemerintahan Kabupaten Banyuasin mengucapkan selamat atas dilantiknya saudara pimpinan DPRD kabupaten Banyuasin untuk masa jabatan tahun 2019-2024.

"Dan selamat bertugas, serta kepada pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin yang lama saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan kerjasama yang baik selama ini," imbuhnya. (Adv/Rill)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

October 02, 2019

DPRD Banyuasin Bahas Kode Etik Badan Kehormatan

Suasana sidang paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin, Selasa (1/10/2019).
Banyuasin, MA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar tentang rancangan peraturan tata tertib/kode etik dan tata cara beracara badan kehormatan DPRD oleh pimpinan DPRD Banyuasin.

Dalam paripurna yang digelar, Selasa (1/10/2019), dibahas juga mengenai pembentukan pengumuman nama-nama panitia khusus (pansus).

Wakil Ketua I DPRD Banyuasin, Sukardi menjelaskan, bahwa pemerintahan yang baik (good governance)  harus sejalan dengan meningkatnya pengetahuan bagi masyarakat.

“Kode etik badan kehormatan juga diperlukan untuk melindungi para praktisi dari kesalahan praktik profesi. Karena itu keberadaan kode etik sangat penting. Itulah pentingnya optimalisasi dan fungsinya,” tambahnya.

Sukardi juga menjelaskan bahwa salah satu penyebab belum maksimalnya pelaksanan tugas dan fungsi badan kehormatan adalah regulasi tentang pelaksanaan tata Beracara Badan Kehormatan.

Untuk diketahui, pada masa jabatan tahun 2014-2019, DPRD Kabupaten Banyuasin telah membahas peraturan tata tertib.

Terakhir adalah peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2018 di mana tata tertib tersebut telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib, DPRD provinsi, kabupaten dan kota.

Sementara itu, nama-nama panitia susunan badan kehormatan akan kembali digelar para  10 oktober mendatang.

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh  Wakil Bupati Banyuasin H Ki Agus Slamet, SH para anggota DPRD Banyuasin, Asisten I. III, unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Banyuasin, Sekretaris Daerah, staf ahli, staf khusus, Kepala OPD, dan seluruh kepala dinas pemerintahan Banyuasin. (Ril/Net)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

September 11, 2019

Pelantikan 45 Anggota DPRD Banyuasin, Dituntut Untuk Amanah

Sidang Paripurna Pelantikan dan Pengambilan Sumpah  Janji 45 Anggota DPRD Banyuasin Terpilih Periode 2019-2024, di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin (11/09/2019)

Banyuasin, MA - Sebanyak 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin periode 2019-2024 dilantik dan diambil sumpah jabatannya.

Pelantikan digelar di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin, Rabu (11/9/2019).
Pengambilan Sumpah Janji 45 Anggota DPRD Banyuasin Terpilih Periode 2019-2024, di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin (11/09/2019)

Sidang Paripurna istimewa ini dipimpin oleh Heryadi HM Yusuf dan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Yudi Nopriandi, SH, MH dipercaya untuk mengambil sumpah/janji Anggota DPRD periode 2019-2024.


Gubernur Sumsel H Herman Deru diwakili Bupati Banyuasin H Askolani SH MH dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada 45 Anggota DPRD Banyuasin yang baru saja dilantik semoga amanah.

Salah Satu Anggota DPRD, Emi Sumirta, SE., M.Si Banyuasin Terpilih Periode 2019-2024, di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin (11/09/2019)

Hadir dalam acara Bupati Banyuasin H Askolani SH MH,Wakil Bupati Banyuasin H Slamet SH,Ketua TP PKK Banyuasin dr Sri Fitriyanti, Kapolres Banyuasin AKBP Danny Sianipar S.IK , Dandim 04/30 Banyuasin letkol Alpian,Kejari Banyuasin Jefri, Sekwan Banyuasin Sopian Permana SH, Kepala OPD Lingkup Pemkab Banyuasin, para Camat, para keluarga 45 Anggota DPRD terpilih serta tamu undangan. (ADV)

Berikut Nama-nama Anggota DPRD Banyuasin Terpilih Periode 2019-2024

Dapil 1

1. Endang Sari (PKB)

2. Sopian Hadi (Gerindra)

3. Suci Oktariani (PDIP)

4. Suistiglal Efendi (Golkar)

5. Syaharuddin (PPP)

6. Sriyatun (PAN)

7. Novriadi (Hanura)

8. Sakri (PKPI)


Dapil 2

1. Alexander (PKB)

2. Indra Gunawan (Gerindra)

3. Jupriadi (PDIP)

4. Farida Ahyati Rochim (Golkar)

5. Sumanto (PKS)

6. Asdianto (Perindo)

7. Tismon (PAN)

8. Ali Mahmudi (Demokrat)


Dapil 3

1. Nur Wahid

2. Noor Ishmatuddin (Gerndra)

3. Sukardi (PDIP)

4. Irian Setiawan (Golkar)

5. Syamsudin (Nasdem)

6. Budi Santoso (PKS)


Dapil 4

1. Emi Sumirta (PKB)

2. Darwani (Gerindra)

3. Arisa Lahari (PDIP)

4. Damang Wahyuni (Golkar)

5. Hera Wati (Golkar)

6. Daspini (Nasdem)

7. Syarnubi M Nur (PKS)


Dapil 5

1. Ahmad Zarkasih (PKB)

2. Sunarno (Gerindra)

3. Jufrianto (PDIP)

4. Iis Harianto (Golkar)

5. Ahmad Nurcholis (PAN)

6. Redho Munir (Hanura)


Dapil 6

1. Novizar Teguh (PKB)

2. Dedi Antoni (Gerindra)

3. Arpani (PDIP)

4. Hairul Saputra (PDIP)

5. Nasir (Golkar)

6. Sudirman (Nasdem)

7. Samsul Rizal (PKS)

8. Ahmad Yamin (PAN)

9. Muhammad Sholih (Hanura)

10. Darul Qutni (Demokrat).
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

August 07, 2019

DPRD Banyuasin Setujui RAPERDA, dalam pandangan umum fraksi-fraksi



BANYUASIN, MA - Rapat paripurna DPRD Banyuasin dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar tentang rancangan peraturan daerah (RAPERDA) Kabupaten Banyuasin Tahun 2019, bertempat di Gedung Rapat Paripurna DPRD Banyuasin. (05/08)

Kegiatan yang langsung dipimpin ketua DPRD, irian Setiawan ,SH. MSi,  wakil.pimpinan dewan Heriyadi HM Yusuf, SP , Sukardi, SP, H..Muhamad Solih, Spd, Anggota  Dewan,   wakil.Bupati ,  H. Slamet Somosentono, SH, Assisten 1 mewakili sekda. Drs. H. M. Senen Har, S.ip . Bambang ,S.IP. MSi Kabag umum perlengkapan DPRD , diikuti oleh Para Asisten, Staf Ahli, Staf khusus dan Ka.OPD .

Dalam Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Fraksi Golkar,  Suis Tiqlal menyampaikan Secara umum fraksi partai Golkar sependapat dan mendukung demi terwujudnya kesejahteraan Banyuasin.

Terdapat berapa usul dan saran mengenai 3 Raperda diantaranya, Melakukan pengkajian mendalam besama stek holder yang ada supaya tidak terjadi kesulitan dimasa pemerintahan yang akan datang. Meminta Kepada pimpinan bank sumsel babel untuk memperhatikan dan memberikan pinjaman kepada pelaku usaha kecil masyarakat Banyuasin dengan bunga yang ringan supaya terdapat dapat berkembang usah mereka..

Kumroni Mahmuri, SE Fraksi PDI P, Penyampaikan  Saat melakukan pinjaman hendaknya untuk menghitung ulang besaran dana yang akan di kembalikan dan lamanya peminjaman agra tidak menjadi beban untuk pemerintah yang mendatang.

Kemudian Penyampaian dari Sdr. Sri Yatun, SP , Fraksi PAN  . Nopriyadi, ST  Fraksi Hanura , Ahmad Zarkasih, Fraksi PKB, Joko Susilo, SE , Fraksi gabungan PKS, PKPI dan Gerindra . Dan terakhir yang menyampaikan Drs. H. Saharudin HR, M.si dari Faksi Demokrat, PPP ).

Selanjutnya, Heriyadi HM Yusuf, SP selaku pimpinan rapat,  seluruh fraksi dan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin setuju dengan rancangan peraturan daerah (RAPERDA) Kab. Banyuasin.

Heriyadi menambahkan , “Rapat Paripurna DPRD diskor dan akan dilanjutkan pada Besok, Selasa (06/08/ 2019) pukul 09.00 Wib dengan agenda penyampaiyan jawaban Bupati Banyuasin dan pembentukan dan pengumuman nama pansus-pansus DPRD Banyuasin,” tegasnya. (Adv)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

August 05, 2019

Bupati Banyuasin Sampaikan Nota Pengantar RAPERDA Banyuasin Tahun 2019



BANYUASIN, MA - DPRD Gelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar tentang rancangan peraturan daerah (RAPERDA) Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Oleh Bupati Banyuasin H. Askolani, di Gedung Rapat Paripurna DPRD Banyuasin. (05/08)

Rapat ini dipimpin ketua DPRD, irian Setiawan, SH. MSi, Wakil Pimpinan Dewan Heriyadi HM Yusuf, SP , Sukardi, SP, H..Muhamad Solih, Spd, Anggota  Dewan,   Wakil Bupati ,  H. Slamet Somosentono, SH, Assisten 1 Mewakili Sekda. Drs. H. M. Senen Har, S.ip . Bambang ,S.IP. MSi Kabag umum perlengkapan DPRD , diikuti oleh Para Asisten, Staf Ahli, Staf khusus dan Ka.OPD.

Dari unsur eksekutif hadir Wakil Bupati Banyuasin H Slamet Somosentono SH, Pelaksana Haria Sekda Banyuasin, Drs HM Senen Har SIP, Bambang SIP MSi, Kepala Bagian (Kabag) Umum Perlengkapan DPRD. Turut hadir para Asisten Sekdakab Banyuasin, staf ahli, staf khusus dan Kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam hal ini Bupati Banyuasin menyampaikan 3 Raperda diantaranya termasuk perda penyertaan modal bagi pelaku usaha kecil masyarakat Banyuasin, bank sumsel babel untuk memperhatikan dan memberikan pinjaman kepada pelaku usaha kecil masyarakat Banyuasin dengan bunga yang ringan supaya terdapat dapat berkembang usah mereka.

Hal lain juga membahas masalah perda  pekerjaan tahun Jamak, diharapkan adanya pengkajian mendalam bersama stake holder yang ada untuk masa pemerintahan yang akan datang.

Rapat Paripurna DPRD diskor dan akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi anggota DPRD Banyuasin. (Adv)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

July 15, 2019

DPRD Banyuasin Setujui Raperda RT/RW


Banyuasin, MA - DPRD Kabupaten Banyuasin  menggelar rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pansus dan Pengambilan Keputusan  DPRD Kabupaten Banyuasin terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RT/RW, Rapat berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan SH MSi, dengan dihadiri oleh Bupati Banyuasin H. Askolani Jasi, SH., MH, Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono,SH,  Sekda Banyuasin Drs. HM Yusuf, M.Si, Sekwan Sopian Permana, SH., M.Si, Kasdim 0430 Banyuasin Mayor Czi Agus Supriadi, S.Ag, Para Asisten, Staf Ahli, Staf khusus, Tokoh Masyarakat ,Tokoh Agama dan Ka.OPD  serta anggota DPRD Banyuasin
Setelah melalui proses yang panjang dan para juru bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banyuasin memaparkan hasil kesimpulan dari pembahasan bersama mitra terkait, akhirnya DPRD Banyuasin menyetujui Rancangan Peraturan  Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Banyuasin menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan Raperda itu, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan SH MSi dan Bupati Banyuasin H Askolani SH MH, pada Rapat Paripurna yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Banyuasin, Senin (15/7) kemarin.
Bupati Banyuasin H Askolani Jasi SH MH menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketua, wakil-wakil ketua dan segenap anggota DPRD Banyuasin berserta badan pementukan peraturan daerah DPRD yang penuh kesungguhan serta menuntaskan rangkaian paripurna secara tertib dan lancar
“Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan bagi  masyarakat yang senantiasa  berkembang sesuai  dengan dinamika kehidupan, dalam rangka lebih memacu pelaksanaan  roda  pemerintah, pembangunan dan  meningkatkan pertumbuhan ekonomi  serta pelayanan kepada  masyarakat  di  Kabupaten Banyuasin, ” ujarnya
Bupati Banyuasin  juga menyampaikan  jika Raperda  yang telah disetujui menjadi Perda,  masih terdapat usul,  saran  dan pendapat serta masukan yang perlu ditambahkan didalam Raperda itu, maka pihaknya memerintahkan kepada kepala OPD  terkait  untuk  segera berkoordinasi dan bekerjasama dengan bagian hukum dan hak azasi manusia setda Kabupaten  Banyuasin untuk melakukan perbaikan terhadap Raperda dimaksud sehingga Raperda tersebut menjadi sempurna.
H Askolani Jasi SH MH  meminta kepada OPD apabila Raperda ini  telah jadi Perda segera menyusun peraturan pelaksananya (Peraturan Bupati) sehingga peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai  untuk pembangunan disegala bidang  di Kabupaten  Banyuasin  menuju Banyuasin, Bangkit, adil dan sejahtera.
Ditambahkan Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan,SH.,Msi dengan adanya perda yang disetujui diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah provinsi.
“Juga acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi, acuan lokasi investasi dalam wilayah provinsi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta dan pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan lainnya,” ujarnya.
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

July 11, 2019

Fraksi-Fraksi DPRD Banyuasin Setujui Raperda RT/RW

BANYUASIN, MA - DPRD Kabupaten Banyuasin kembali menggelar rapat Paripurna dalam rangka penyampaiyan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banyuasin terkait Raperda RT/RW. Rapat berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin, Kamis (11/07).


Pada rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, SH., M.Si dan dampingi Wakil Ketua I DPRD Banyuasin Sukardi, SP., M.Si, Wakil Ketua II H. Mohamad Soleh, S.PdI dan Wakil Ketua III Haryadi HM Yusuf, SP.

Hadir pada rapat tersebut Bupati Banyuasin H. Askolani Jasi, SH., MH, Sekda Banyuasin Drs. HM Yusuf, M.Si, Sekwan Sopian Permana, SH., M.Si, Kasdim 0430 Banyuasin Mayor Czi Agus Supriadi, S.Ag, Para Asisten, Staf Ahli, Staf khusus, Tomas, Toga dan Ka.OPD 50 serta 25 orang anggota DPRD 25 Banyuasin.


Husni Faisal, SH Fraksi Golkar dalam penyampaiannya meminta kepada Pemerintah Banyuasin untuk menyelesaikan permasalahan tapal batas desa, tapal batas Kecamatan dan tapal batas antara Kabupaten.

“Dan kami meminta kepada Bupati Banyuasin untuk menyosialisasikan tentang peraturan daerah kepada masyarakat Banyuasin agar bisa dipahami masyarakat dan kami meminta kepada Bupati Banyuasin untuk biaya sosialisasi dianggarkan di APBD Daerah dengan ini kami dari seluruh anggota dari Fraksi Golkar menyetujui dan mendukung rencana peraturan tata ruang daerah di wilayah Kabupaten Banyuasin,” katanya.

M. Kumroni Mahmuri, SE dari Fraksi PDI Perjuangan dalam penyampaiannya bahwa terdapat 8 pandangan akhir yang diberikan oleh Fraksi PDI Perjuangan salah satunya yakni meminta kepada Kabag Hukum agar dapat bisa berperan aktif bersama Bapeda mendukung jalanya pemerintahan Kabupaten Banyuasin. “Ketikan terjadi pelanggaran harus diberikan tindakan dengan prosedur yang berlaku,” tegasnya.

Kemudian Ahmad Nurholis, S.Ag dari Fraksi PAN dalam penyampaiannya bahwa terdapat 4 pandangan akhir yang diberikan oleh Fraksi PAN mengenai rancangan peraturan tata ruang daerah di wilayah Banyuasin.

“Kami menilai bahwa pembahasan yang telah kami lakukan sudah sesuai peraturan perundangan-undagan. Setelah Raperda ini disahkan kami meminta kepada Bupati Banyuasin untuk membentuk Tim bersama seluruh Mitra terkait dalam menjalankan Raperda,” tegasnya.

Selanjutnya Nopriyadi, ST dari Fraksi Hanura dalam penyampaiannya bahwa terdapat 3 pandangan akhir dari fraksi Hanura salah satunya, sepakat untuk menyetujui rencana peraturan tata ruang daerah. “Namun harus sesuai dengan azas-azas yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan,” ucapnya.

Sementara Ilham Hadi, S.Hut dari Fraksi Gerindra, PKS dan PKPI dalam penyampaiannya bahwa terdapat 5 pandangan akhir dari fraksi Gerindra PKS dan PKPI salah satunya yakni mampu meningkatkan kualitas Petani diwilayah Kabupaten Banyuasin. “Meminta untuk diperhatikan perawatan dan pemeliharaan diterminal KM 12 dan Kota Pangkalan Balai yang merupakan wajah dari pemerintah kabupaten banyuasin,” kata dia.

Ansori, SH dari Fraksi Demokrat dalam penyampaiannya mengapresiasi Anggota Pansus I dan II dalam membuat keputusan peraturan yang tepat agar tidak menimbulkan permasalahan dimasyarakat. ”Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Fraksi Demokrat menerima peraturan daerah tentang rancangan tata ruang wilayah Kabupaten Banyuasin RT/RW,” tutur dia.


Kegiatan Rapat paripurna ke 4 hari disekor dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 untuk mendengarkan hasil pembahasan pansus – pansus.
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

July 08, 2019

Gubernur Herman Deru Hadiri HUT Kabupaten Banyuasin ke 17


BANYUASIN, MA - Rapat Paripurna istimewa DPRD Kabupaten Banyuasin dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Banyuasin ke 17 berlangsung di gedung Paripurna DPRD kabupaten Banyuasin, Selasa (2/7/19).

Bupati Banyuasin H. Askolani, SH., MH mengucapkan terimakasih dan selamat datang kepada tamu undangan yang telah hadir pada acara peringatan hari ulang tahun ke 17 Kabupaten Banyuasin. Dengan ini beliau berpesan untuk wujudkan program Banyuasin bangkit adil dan sejahtera.



” Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banyuasin “Bangkit, Adil dan Sejahtera 2018-2023”, Pemerintah Kabupaten Banyuasin merumuskan 7 (tujuh) program prioritas. Dengan 7 (tujuh) program prioritas yang akan dilaksanakan tersebut, besar harapan kita semua “Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera” dapat terwujud”. Paparnya.

“Banyuasin telah mendapatkan penghargaan dari BPK RI dengan bebas tanpa catatan, ini merupakan 8 kali berturut-turut Banyuasin mendapatkan penghargaan, dan belum genap 1 tahun menjabat saya Alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan 9 kali untuk kabupaten banyuasin, itu berkat kinerja seluruh unsur yang baik di Pemerintah Kabupaten Banyuasin”. Ujarnya.

Sementara Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengucapkan ucapan selamat ulang tahun kepada kabupaten banyuasin yang ke 17 dan memberikan pesan serta harapannya.



“Kepada para Pejabat di kabupaten banyuasin jangan pernah berubah arah dalam membangun Pemerintah daerah manfatkan sumberdaya alam yang ada. Jika sudah dilakukan pemanfaatan, kami dari Provisi akan mendukung untuk kemajuan kabupaten Banyuasin untuk menuju Banyuasin bangkit adil dan sejahtera. Saya berpesan kepada Bupati jangan pindah arah dengan kerjasama yang telah kita buat demi terwujudnya Banyuasin dan Provisi Sumatera Selatan yang adil dan sejahtera dan untuk seluruh unsur FKUB di kabupaten banyuasin kami meminta untuk terus kompak dalam menjalankan pemerintahan”. Pesannya.

Pada kesempatan tersebut berlangsung juga Pemberian Dana Bantuan infrastruktur oleh H. Herman Deru selaku Gubernur Sumatera Selatan kepada H. Askolani, SH., MH Bupati Banyuasin sebesar Rp. 49 miliar. Dilanjutkan dengan pelantikan Hj. Perbita Lustia ketua T-PKK Provinsi Sumsel kepada dr. Sri Fitri Yanti sebagai Ketua PKK Kabupaten Banyuasin.

Dilanjutkan Penandatanganan Memorandum of understanding (MoU) kabupaten Banyuasin dengan PT bank Pembangunan Daerah Sumsel dan Babel tentang rencana pinjaman daerah dengan pemerintah kabupaten.

Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, SH., M.si memimpin langsung jalannya rapat tersebut, yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, Ketua T-PKK Provinsi Sumsel Hj. Perbita Lustia, Bupati Banyuasin H. Askolani, SH., MH , Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono, SH , Kolonel Arh Sony Septiono Danrem 004/Gampo Mewakili Pangdam II/Sriwijaya, Brigjen Pol Denni Gapril Waka Polda Sumsel, Direktur Utama Bank Sumsel Babel Ahmad Samsudin , Rektor universitas Sriwijaya Prof. H. Anis Saggap, Rektor Politeknik Sriwijaya Dr. Ing. Ahmad Taqwa, MT , Rektor university tenaga nasional Malaysia Dato’ prof. Ir. Dr. Norashidah , Toko Pemuda Sumsel M. Yasir, SE , Mantan Bupati Banyuasin Periode 2016-2018 Prof. Ir. S. A. Supriyono , Kapolres Banyuasin AKBP Yudhi Surya Markus Pinem, S.Ik, FKPD, Para Bupati/Bupati Se-sumsel, Ketua DPRD Se-sumsel, KPU Banyuasin, Bawaslu Banyuasin, anggota DPRD Kabupaten, Ka. OPD, Camat, lurah/kades, PKK, veteran dan tamu Undangan. (Adv)


Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

May 08, 2019

DPRD Banyuasin Berikan Rekomendasi Terhadap LKPJ Tahun 2018

Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati Banyuasin  Tahun Anggaran 2018
Banyuasin, MA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuasin melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa dalam acara penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah/Bupati Banyuasin  Tahun Anggaran 2018, Rabu(8/5/2019).

Rapat  Paripurna Istimewa di hadiri oleh Bupati Banyuasin (H. Askolani, SH, MH), Para Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Para kepala SKPD, Camat, dan Pejabat lainya di lingkungan Pemkab Banyuasin.

Rapat Paripurna Istimewa dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Banyuasin (Irian Setiawan, SH,M.Si), dalam pengantarnya ketua DPRD menyampaikan bahwa  laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)  tersebut telah dibahas oleh 3(Tiga) Panitia Khusus DPRD mulai tanggal 29 April  s.d 5 Mei 2019 selanjutnya di bahas oleh tim perumus penyusunan  Rekomendasai tanggal 6 dan 7 Mei 2019   yang menghasilkan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Kepada Pemerintah Daerah yang berisi catatan strategis dan koreksi terhadap arah kebijakan Pemerintah Daerah, kebijakan Pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas-tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018.

Wakil Ketua  DPRD Banyuasin Heryadi HM. Yusuf, SP mengatakan jika rekomendasi DPRD Kabupaten Banyuasin disusun berdasarkan Nota Pengantar laporan keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banyuasin akhir tahun Anggaran 2018 meliputi 4 aspek:
Aspek pertama adalah Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin aspek ke Dua tugas Desentralisasi Ketiga tugas Pembantuan dan ke empat tugas Umum Pemerintahan. Lebih Rinci Wakil Ketua  DPRD Banyuasin Heryadi HM.Yusuf, SP menambahkan, Pertama hasil rekomendasi DPRD Banyuasin adalah masalah Kebijakan umum.

Ada catatan yang diinginkan oleh dewan. Diantaranya bagaimana pemkab Banyuasin meningkatkan dan menggali potensi sumber pedapatan daerah (PAD). Penggunaan Anggaran secara maksimal lalu penguatan peranan Bappeda. “Karena urat nadinya ada di Bappeda dalam merumus rancangan pembangunan daerah, seyogyanya berdasarkan data dan kebutuhan, untuk itu Bappeda harus lakukan kajian sebelum menyusun perencanaan,”

Kedua Tugas Desentralisasi, meliputi pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum, perumahan, tata ruang, lingkungan, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil urusan pemberdayaan perempuhan dan perlindungan anak. Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera, urusan sosial, urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, urusan koperasi dan ukm, urusan penanaman modal, urusan kepemudaan dan oleh raga. Urusan kesatuan bangsa dan politik, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum dan kepegawaian, urusan pemberdayaan masyarakat desa.

Ketiga adalah tugas pembantuan. Dewan memberikan masukan kepada Bupati, agar melakukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk mendapatkan dana penyelenggaraa tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi. “Kami minta pemkab secara intensif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPRD dalam setiap pelaksanaan kegiatan, pembangunan baik yang bersumber dari APBD, maupun APBN,”

Keempat Adalah tugas umum pemerintahan. merekomendasikan agar pemkab mengevaluasi kerjasama yang merugikan dan meningkatkan kerjasama yang menguntungkan. Mewajibkan perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Banyuasin mempunyai kantor diwilayah administratif Banyuasin. Mengoptimalkan dana CSR melalui koordinasi dengan rencana pembanguan yang telah disusun pemkab, Meningkatkan komunikasi stakeholders daerah, dalam rangka kerjasama dan koordinasi untuk mengkokohkan silaturahmi, dan kerjasama antar pemangku kepentingan di Kabupaten Banyuasin.

Setelah dibacakan keputusan dan rekomendasi itu, dilanjutkan pembacaan berita acara oleh plt.Sekretaris Dewan Sopian Permana, SH,M.Si selanjutnya penyerahan keputusan DPRD yang di dahului dengan penandatanganan berita acara penyerahan oleh Ketua DPRD dan Bupati Banyuasin.
Selanjutnya Bupati Banyuasin H Askolani SH, MH menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin yang telah menyelesaikan pembahasan  Dan telah menyampaikan Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banyuasin Tahun Anggaran 2018.

"Seusai Pemilu ini banyak kesibukan yang dikerjakan anggota dewan, mulai jadi saksi dalam rekapitulasi perhitungan suara di KPU hingga tugas lainnya. Namun yang patut di apresiasi para anggota dewan masih menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk menyelesaikan pembahasan LKPJ Bupati tahun 2018 ini, "tegasnya saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Banyuasin dengan agenda Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banyuasin Tahun Anggaran 2018. Dan rekomendasi ini akan menjadi bahan pertimbangn pihaknya dalam mengambil kebijakan selanjutnya. ujarnya. (ADV/HUMAS DPRD)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

April 29, 2019

DPRD Banyuasin Gelar Rapat Paripurna Nota Pengantar LKPJ Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018


Penyampaian LKPJ Kab. Banyuasin Tahun Anggaran 2018 oleh Bupati Banyuasin H. Askolani dihadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Banyuasin


Banyuasin, MA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin, gelar rapat Paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawabkan (LKPJ) Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPRD Kabupaten Banyusin, Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Senin (29/4).

Paripurna ini dibuka dan dipimpin Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan didampingi wakil ketua DPRD yakni Sukardi dan Heryadi. Bupati Banyuasin H Askolani menyampaikan laporan LKPJ tahun 2018, mengenai struktur keuangan daerah tahun 2018 terdiri Pendapatan Daerah yang ditetapkan Perda No 5 tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran secara keseluruhan direalisasikan sebesar Rp 2.080.671.599.957,41 atau 101,93% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.041.303.601.174,03.

Dimana, PAD dapat direalisasikan sebesar Rp. 140.624.662.452.11 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.121.271.643.259,12 atau terelasasi 115,96. Adapun capaian kinerja tersebut berasal dari pendapatan daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dll PAD yang sah.

Anggota DPRD Banyuasin mendengarkan LKPJ Kab. Banyuasin Tahun Anggaran 2018 oleh Bupati Banyuasin H. Askolani 
Selain itu, pendapatan transfer berupa dana perimbangan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.940.019.721.924,30 atau sebesar Rp 101,08% dari target sebesar Rp. 1.919.247.094.914,91 capaian kinerja itu berasal dari DBH pajak, DBH SDA, DAU, DAK, Dana Penyesuaian dan bagi hasil pajak

"Lain-lain pendapatan yang sah direalisasikan sebesar Rp. 27.215.281,00 atau 3,47 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp 784.863.000,00." katanya.

Askolani juga menyebutkan untuk Belanja Daerah, pencapaian kinerja anggaran belanja berdasarkan belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga Rp.1.629.716.201.553,55 dari target Rp.1.747.255.308.668,42 atay 93,27 %.

Sedangkan belanja operasi sebesar Rp. 1.419.677.835.124,88 atau dari anggaran yang ditetapkan Rp 1.360.965.343.944,61 atau 95,86 % Untuk pembiayaan berasal dari penerima pembiayaan yakni Silva Rp.74.042.914 494,39 dan teralisasi Rp. 73.067.955.830,68 atau 98,68 %,.

"Dalam hal ini ada beberapa indikator program yang belum tercapai, dan ini merupakan pekerjaan rumah bersama pada tahun menatang", ungkapnya.
Dalam hal ini Bupati Banyuasin mengharapakan kerjasama, masukan dan saran dari anggota DPRD serta partisipasi dari semua elemen masyarakat, sehingga Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera segera terwujud. (ADV)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

February 20, 2019

Empat Raperda Disahkan, Salah Satunya Pendirian Perseroan Terbatas

Penandatanganan Keempat Raperda oleh Bupati Banyuasin H. Askolani, SH., MH Foto : Humas Banyuasin

PANGKALAN BALAI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin bersama DPRD Banyuasin mengesahkan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda, Rabu (13/02). Raperda disahkan dalam Rapat Paripurna I Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin di Gedung Rapat Paripurna DPRD Banyuasin.

Keempat Raperda tersebut ditanda tangani Bupati Banyuasin H. Askolani, SH., MH dan Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, SH. Bupati didampingi Wabup H. Slamet, SH dan Sekda Dr. H. Firmansyah, M.Sc.

Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Irian Setiawan, SH., M.Si
dan dilanjutkan penyampaian laporan Pertama, hasil 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah oleh Panitia Khusus (Pansus) dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Banyuasin, Suistiqlal Effendi .

“Kami dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) setuju untuk pengesahan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah setelah melakukan pembahasan bersama tanpa mengabaikan kegunaan dari Peraturan Daerah (Perda) yang akan disahkan hari ini, ” simpulnya.

Laporan kedua disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, Ismiyati, SH. Dalam hal ini, menyampaikan bahwa setelah mengikuti Pembahasan yang cukup panjang meski masih terdapat beberapa kekurangan, namun Fraksi PDI menegaskan bahwa Mereka menyetujui pengesahan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah.

Hal senada disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Banyuasin, menyatakan bahwa pembahasan dilakukan sudah melalui proses yang baik dari pengajuan, pembahasan sampai saat ini. Mereka menyampaikan hasil akhir bahwa Fraksi PAN menyetujui Pengesahan 4 (Empat) Produk Hukum atau Rancangan Peraturan Daerah.

Menyusul Partai Nurani Rakyat (HANURA), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kesejahteraan (PKS) dan Partai Demokrat pada intinya menyetujui pengesahan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah tanpa melupakan azas-asas dari aturan yang ada dan dapat diimplementasikan atau berguna untuk kehidupan sehari-hari dan memberi manfaat bagi bangsa dan negara.

Setelah mendengar pendapat akhir dari Setiap Fraksi, dilanjutkan sambutan dari Bupati Banyuasin, Askolani, SH, MH. Diawali dengan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap Anggota Dewan, Unsur Pimpinan dan Panitia Khusus I dan II (Pansus I dan II) Kabupaten Banyuasin yang telah bekerja keras dalam Pembahasan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah.

“Dalam kesempatan ini, Saya berharap dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah ini, dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan bagi masyarakat yang senantiasa berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan, dalam rangka
lebih memacu pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Banyuasin, ” ucap Askolani.

Dirinya mengatakan Produk hukum daerah yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2019 ini, walaupun masih terdapat usul, saran dan pendapat serta masukan yang perlu ditambahkan di dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

“Saya minta kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beserta staf bekerjasama dengan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin segera melakukan perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, sehingga Rancangan menjadi sempurna” tambahnya.

Bupati juga menekankan nanti jika telah menjadi Peraturan Daerah, maka akan jadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam upaya, percepatan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Banyuasin.

Percepatan pertumbuhan perekonomian sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejateraan masyarakat, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha milik negara guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejateraan masyarakat yang pada akhirnya dapat dijadikan salah satu sarana penunjang untuk meningkatkan penerimaan daerah.

4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui yakni:
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada PDAM Tirta Betuah.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Fasilitasi dan kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Tanjung Api-Api Kabupaten Banyuasin.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sei Sembilang Banyuasin.

Rapat ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua Kabupaten Banyuasin, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, Wakil Bupati Banyuasin, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten, Staf Ahli Bupati, Staf Ahli DPRD, Kepala OPD, Kepala Bagian, Para Camat, Pimpinan Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Insan Pers dan LSM. (ADV/Humas)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

February 05, 2019

Bupati Banyuasin sampaikan 4 Raperda Pada Rapat Paripurna Kabupaten Banyuasin Tahun 2019

Bupati Banyuasin H. Askolani, SH, MH. saat penyampaian Pengantar/Penjelasan Tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Pada Rapat Paripurna

BANYUASIN, MA - Ketua DPRD Bayuasin Irian Setiawan, SH, MH, buka Rapat Paripurna Nota Pengantar/Penjelasan Tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 oleh Bupati Banyuasin di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin, Senin (04/02/2019).

Rapat Paripurna dibawakan oleh Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, SH, MH, didampingi Bupati Banyuasin H. Askolani, SH, MH, Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono SH, Wakil Ketua I DPRD Sukardi, SP MSi, Wakil Ketua II Heryadi HM Yusuf SP, Wakil Ketua III H. Muhammad Sholih, SPdI, Sekda Banyuasin Dr. Ir. H. Firmansyah, M.Sc, Sekwan Banyuasin Dr. H. Konar Zuber.

Turut hadir Kapolres Banyuasin diwakili oleh Wakapolres Kompol M. Hadi Wijaya, ST. Dandim 0430 Banyuasin yang diwakili oleh Pasi LOG Kodim 0430/Banyuasin Kapten Inf. Panca Agung W, Para Anggota DPRD Banyuasin, Asisten I, II dan III serta Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyuasin.
Para Anggota DPRD pada Rapat Paripurna Nota Pengantar/Penjelasan Tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Banyuasin Tahun 2019

Dalam Rapat ini Bupati Banyuasin H. Askolani, SH, MH, menjabarkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 17/KPTS/ VI/2019 tentang Pembentukan Program Legislasi Daerah Tahun 2019, dan diharapkan ada 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang dapat dibahas dalam sidang Paripurna ini.

Dalam 4 (empat) Raperda tersebut terdiri dari 2 (dua) Raperda baru, dan 2 (dua) Raperda Perubahan. Adapun 2 (dua) Raperda yang baru yaitu Raperda Kabupaten Banyuasin tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sei Sembilang Banyuasin, dan tentang Fasilitasi Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin.

Selanjutnya 2 (dua) Raperda Perubahan yakni tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 dan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kab. Banyuasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah.

Askolani mengungkapkan “Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan saat ini kita akan melanjutkan pelaksanaan transformasi pembangunan, demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Banyuasin. Sehingga membawa berbagai perubahan baik dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, maupun pelayanan masyarakat dan pembangunan pada umumnya,’’ tegas Askolani.

“Maka Pemerintah Kabupaten Banyuasin memandang perlu terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada, dan kita juga membentuk Peraturan Daerah yang baru, sesuai Peraturan Perundang-undangan. Kita perlu menempuh langkah-langkah terobosan, dan mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama terlibat aktif dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Banyuasin,” tambahnya.

Rapat Paripurna Nota Pengantar/Penjelasan Tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Banyuasin Tahun 2019
Langkah-langkah tersebut dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan tetap mempunyai landasan hukum, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di Kabupaten Banyuasin yang kita cintai ini.

“Hal tersebut sesuai dengan yang terkandung dalam visi misi kami yaitu Banyuasin Bangkit, Adil, dan Sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI),” tukas Bupati.

Ketua DRPD Banyuasin Irian Setiawan mengungkapkan “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah didasarkan pemikiran bahwa negara kita adalah negara hokum”.

Rapat Paripurna di skors sementara, akan lanjutkan pada hari Rabu tanggal 6 Februari dengan agenda Penyampaian Jawaban Penjelasan Bupati Banyuasin terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banyuasin dan Pembentukan / Pengumuman Nama-nama Anggota Panitia Khusus (PANSUS). (Adv/Anshor)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

January 18, 2019

OKUT Miliki Predikat Dengan Angka Kemiskinan Terendah di Sumsel

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Bupati OKUT 
HM Kholid MD Ssos Msi dan Ketua DPRD Beni Defitson SIP, MM saat penyambutan didepan Kantor DPRD OKUT
MARTAPURA, MA - Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi ungkap apresiasi keberhasilan Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) dengan Predikat angka kemiskinan terendah di Sumsel, dalam sidang paripurna istimewa dalam rangka HUT OKUT ke 15, yang di pimpin oleh Ketua DPRD Beni Defitson SIP, MM. berlokasi di Kantor DPRD OKUT. (17/1/2019).

Menhub menilai potensi OKUT luar biasa mengandalkan agro bisnis bukan minyak tapi bisa nomor satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah. “Kalau inikan mencangkul, membuat perairan, jalan, menanam karet, memasarkan sebagainya memang jiwa entreprenuer ini sudah ada,” ungkapnya.

HUT OKUT Ke-15
OKUT menjadi daerah Agrikulture memang harus dikembangkan, terlebih saat ini Kabupaten OKUT juga menghasilkan buah-buahan unggulan. “Kita bisa bayangkan Singapura, Malaysia, SDA nya terbatas tetapi dengan SDM yang luar biasa mereka memenangkan persaingan. Jadi Pak Bupati Saya fikir dengan output yang baik pasti dilakukan oleh nahkoda yang baik dan sumber daya manusia yang baik,” imbuhnya.

Menteri Perhubungan didamping Gubernur Sumsel dan Ketua DPRD OKUT
Potong Tumpeng saat HUT OKU Tumur ke-15 (17/01/2019)
Dalam paripurana ini Gubernur Sumsel H. Herman Deru kali ini didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel Febrita Lustia Deru, Bupati OKUT HM Kholid MD Ssos Msi, serta Duta Literasi Provinsi Sumsel Hj. Percha Leanpuri, B.Bus., M.B.A.

Gubernur Sumsel mengucapkan selamat atas hari jadi OKUT ke-15 tahun, dihadapan ratusan hadirin yang hadir Ia sempat kilas balik tepat di tahun 2005 tanggal 23 Agustus Ia dilantik menjadi Bupati OKUT berpasangan dengan Bupati OKU Timur HM Kholid Mawardi.

“Anggaran Pemerintah Belanja Daerah pada saat itu hanya 240 Miliar pada dengan luas Kabupaten 3.370 kilometer persegi, tidak ada daerah rawa semua daratan sehingga jalan kabupaten 1.998 Km maju”. Ungkap orang nomor satu di Sumsel ini.

Hut OKUT Ke-15
"Saya mengajak Pak Bupati dan Wakil Bupati, anggaran kecil bukan menjadi alasan untuk kabupaten/ kota maju atau tidak maju miskin atau tidak miskin. Nyatanya kemarin ketika Musrenbang justru kabupaten yang tanpa ada migas seperti OKUT, menjadi kabupaten membanggakan karena tingkat kemiskinan nomor satu terendah," tambahnya.

Peringatan hari jadi Kabupaten OKUT yang ke 15 tahun ini, menurutnya telah diawali dengan diterimanya penghargaan Adipura dari Menteri Lingkungan Hidup RI untuk kategori kota kecil terbersih yang diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Gedung Manggala Wanabakti beberapa waktu yang lalu.

 Ketua DPRD Beni Defitson SIP, MM.
H. Herman Deru mengungkapkan dengan telah diterimanya penghargaan ini, telah membuktikan adanya kerja keras dan keinginan pemerintah beserta seluruh jajarannya membangun dan memajukan kabupaten ini agar menjadi salah satu kabupaten yang terdepan di Provinsi Sumsel.

Ia juga menghimbau agar Bupati OKUT untuk lebih menggiatkan lagi promosi, sebab hal tersebut akan mampu memancing investor. Terlebih untuk memberikan kenyamanan masyarakat OKUT, Herman Deru menitip pesan untuk Kapolres agar memberikan rasa aman untuk masyarakat. (ADV/SR)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Dukung Kami di Youtube

LAPOR PAK

LAPOR PAK
Buat Laporan Anda disini, pasang Aplikasi Kami.

Media Advokasi Edisi Cetak