Web Analytics

Showing posts with label Banyuasin. Show all posts
Showing posts with label Banyuasin. Show all posts

November 15, 2021

Petani Keluhkan Harga Pupuk Mahal, Emi Sumirta: Kita Sudah Ambil Langkah Cepat

BANYUASIN, MA - Sejumlah petani ri Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin mengeluhkan tingginya harga pupuk. 

Terkait dengan hal tersebut, Emi Sumirta, SE., M.Si selaku Anggota DPRD Banyuasin Fraksi PKB angkat bicara. 

Emi Sumirta selaku Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKB DPRD Banyuasin mengatakan bahwa kami sudah menjalankan tugas dan pokok posisi (tupoksi) selaku anggota DPRD yaitu melakukan pengawasan.


“Untuk mengantisipasi kelangkaan dan kestabilan harga pupuk di kalangan petani. Saya sudah bertemu dengan distributor, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Banyuasin, salah satu pengecer dan Koordinator Lapangan (Korlap) Pertanian,”terang Emi Sumirta, Senin (15/11). 

Emi sapaan akrabnya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut sebagai bentuk pengawasan atas kesediaan dan kestabilan pupuk untuk para petani. “Pertemuan itu, terakhir saya lakukan sekitar 15 hari yang lalu,”jelas Emi.

“Dari hasil pertemuan tersebut, Saya mendapat penjelasan bahwa kuota Pupuk urea terutama di kawasan Air Salek, aman dan mencukupi, tapi untuk Kouta Ponska memang kurang, karena hanya mendapatkan 25kg/ha, sedangkan kebutuhan 200kg/ha,”lanjut dia.

Menurut Emi, bahwa hal tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian Banyuasin dengan melakukan usulan penambahan kuota. “Tapi untuk informasi selanjutnya, saya belum dapat informasi kembali,”ujar dia seraya menyebutkan bahwa Jika terjadi di lapangan melonjaknya harga pupuk saya pastikan itu pupuk nonsubsidi.


Emi menegaskan, permasalahan ini akan di sampaikan ke Pemerintah Daerah Banyuasin melalui Dinas Pertanian untuk melakukan terobosan dan solusi mengatasi permasalahan yang ada.

“Agar tidak berdampak pada produksi padi dan ekonomi petani dengan besarnya biaya produksi petani akan merugi karena biasanya ketika musim panen harga gabah murah, sehingga secara ekonomi sangat merugikan petani”pungkas dia. (Yong Al)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

November 04, 2021

Warga Keluhkan Limbah PT ODIRA Diduga Cemari Kebun Karet

BANYUASIN, MA - Warga Desa Keluang, Dusun 6, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Keluhkan Kolam penampungan limbah PT ODIRA diduga meluap kekebun karet hingga ke aliran sungai masyarakat, sehingga luapan tersebut.

"Kami selaku masyarakat turun ke lokasi, mengecek langsung,” kata E dan w, selaku masyarakat desa Keluang, Rabu (3/11/2021).

Sejumlah masyarakat mengatakan mengeluh kolam limbah meluap langsung mengalir ke kebun karet masyarakat. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh pemerintah.

“Warga yang berada di lingkungan perusahaan berharap meminta instansi terkait mengecek dan mengambil tindakan terhadap PT Odira,” ungkapnya.

Saat dikompirmasi pimpinan perusahan melalui security mengatakan tidak bisa ditemui dan bermacam persyaratan. (Adri)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

October 29, 2021

Warga Sukajadi Urus KK Hingga Satu Tahun, Emi Sumitra: Ini Tidak Boleh Terulang Lagi

Banyuasin, MA – Sejumlah warga Sukajadi, Banyuasin mengeluhkan lantaran lambannya proses urus Kartu keluarga (KK) di Disdukcapil Banyuasin. 

Terkait adanya keluhan ini, membuat Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari Fraksi PKB, Emi Sumitra, Se., M.Di angkat bicara.

Menurutnya, jika benar proses urus KK yang dialami warga dan belum selesai hingga waktu satu tahun, tentu membuat pihaknya turut prihatin atas kejadian tersebut. 

“Harusnya jika ada administrasi yang kurang dalam pembuatan KK, ada info yang diberikan kepada yang bersangkutan agar bisa dilengkapi. Jika sampai berlarut, apalagi hampir setahun itu hal yang sangat memprihatinkan," jelas Emi.

Tak hanya itu, Emi turut kenyesalkan jika peristiwa tersebut benar terjadi dan dialami warga Banyuasin. 

"Kita sesalkan ini, tapi kita tidak ingin mencari siapa yang salah. Tentu ini terjadi karena miss komunikasi," tegasnya. 

Dijelaskan Emi, saat ini proses mengurus administrasi kependudukan baik KTP, KK bisa melalui UPTD dan tidak harus ke kabupaten.

“Silakan media melacak kebenarannya, saya berharap ini yang terakhir kalinya dan tidak terulang lagi kedepannya,” harap Emi.

Diketahui, proses dugaan lambannya kepengurusan KK yang dialami warga Sukajadi, Banyuasin tersebut melalui skema program jemput bola yang dilakukan di Kelurahan Sukajadi sekira satu tahun lalu. (Young Al)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

October 23, 2021

Kabar Baik, Raperda Inisiatif DPRD Tentang HSN Disetujui

Banyuasin, MA - Peringatan Hari Santri (HSN) 22 Oktober 2021, terasa istimewa bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin. Pasalnya masyarakat Bumi Sedulang Setudung mendapatkan kado istimewa, yakni  disetujuinya Raperda Pondok Pesantren dan Madrasah inisiatif DPRD Banyuasin.

Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Emi Sumirta SE MSi, saat menjadi inspektur peringatan HSN 2021 di Ponpes Rodhoutul Ulum Air Salek Kabupaten Banyuasin, Kamis (21/10/2021).

“Raperda pondok pesantren dan madrasah saat ini masih dalam proses pembahasan, akan disahkan menjadi Perda demi mewujudkan Banyuasin Religius,” ungkap dia.

Lanjut Emi, sejak pertama kali ditetapkan 22 Oktober 2015 sebagai HSN, PSNU Pagar Nusa selalu memperigati HSN dengan berbagai kegiatan. Dia selaku kader Nahdlatul Ulama (NU) yang berkhidmat di Pagar Nusa, konsisten menggelar banyak kegiatan dan setiap tahun semakin meningkatkan kesadaran dan antusias masyarakat.

“Ini merupakan bukti rasa cinta masyarakat, terutama NU kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pagar Nusa ini bukan hanya benteng NU saja, tetapi bentengnya NKRI,” tegas Ketua PSNU Pagar Nusa Sumatera Selatan ini dihadapan Camat Air Salek, KUA, MWC NU dan Kyai serta ribuan santri Madrasah dan TPA se-Kecamatan Air Salek

Dalam peringatan HSN 2021 ini, Emi mengunjungi sejumlah warga penyandang disabilatas. Anggota DPRD Banyuasin Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, memang dikenal rutin meluangkan bersilaturahmi mendengarkan segala aspirasi masyarakat.

“Kita berbagai sebagai bentuk rasa peduli kepada penyandang disabiltas, karena menjadi kewajiban kita menampung aspirasi mereka dan ini sesuai kapasitas saya selaku anggota DPRD Banyuasin. Disabilitas kita bantu kursi roda, bantuan kesejahteran dalam bentuk modal kerja,” pungkas dia. (Yong Al)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

October 22, 2021

Peduli Penyandang Disabilitas, Emi Sumirta Bantu Kursi Roda dan Modal Usaha Untuk Warga Banyuasin

Banyuasin, MA - Ketua PSNU Pagar Nusa Sumsel, Emi Sumirta bertindak selaku inspektur upacara bendera peringatan hari santri nasional yang di laksanakan di Ponpes Rodhoutul Ulum Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin.

Dalam amanatnya, Emi Sumirta mengatakan, peringatan hari santri tahun ini masyarakat Banyuasin mendapatkan kado istimewa dengan disetujuinya Raperda inisiatif DPRD, diantaranya Raperda Pondok Pesantren dan madrasah.

"Saat ini Perda ini dalam proses pembahasan dan akan disahkan menjadi Perda demi mewujudkan Banyuasin religius," ujarnya, Kamis 21 Oktober 2021.

Emi Sumirta menjelaskan, sejak pertama kali ditetapkan 22 oktober 2015 sebagai hari santri nasional, selaku kader Nahdlatul Ulama yang saat ini berkhidmat di Pagar Nusa selalu melakukan kegiatan memperingati dengan berbagai kegiatan.

"Alhamdulillah setiap tahunnya semakin meningkat kesadaran dan antusias masyarakat dan ini merupakan bukti rasa cinta masyarakat terutama NU kepada negara kesatuan republik indonesia," ucap anggota DPRD Banyuasin ini.

Usai kegiatan, Kader PKB ini meluangkan waktu untuk bersilaturahmi ke sejumlah warga penyandang disabilatas.

"Saya hanya menunaikan amanah masyarakat kepada saya waktu seperti ini selalu saya luangkan utk bersilaturahmi kepada warga untuk menampung segala aspirasi masyarakat," ucapnya. 

Dia juga menyempatkan diri untuk berbagi secara pribadi kepada warga sebagai bentuk rasa peduli kepada penyandang disabiltas. Seperti kursi roda dan modal usaha.

"Sudah menjadi kewajiban saya untuk menampung aspirasi sesuai kapasitas saya selaku anggota DPRD Banyuasin," ujarnya. (Young Al)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

September 27, 2021

Warga Perum Cahaya Borang Tunjuk Kepala Kampung

BANYUASIN, MA- Demi terbentuknya persatuan, kekompakan sekaligus terjalinnya tali silahtuhrahim, warga perumahan Cahaya Borang yang berlokasi di Jalan Sematang Borang Lorong Masjid, Kabupaten Banyuasin, Sumatera- Selatan, telah bermusyawarah untuk menunjuk Kepala Kampung Cahaya Borang' Minggu 26/09/2021 sekira pukul 21: 00 di kediaman Abdul Rahman.

Dalam penunjukan ini, warga perumahan Cahaya Borang yang Hadir dalam pertemuan ini Mufakat menunjuk, Deki Adha sebagai kepala Kampung (Ketua Perumahan Cahaya Borang ) Randi Saputra Wakil Ketua, Eric Hasuary Sekretaris dan Abdul Rahman selaku Bendahara.

Dalam kata sambutannya Deki Adha mengatakan, terima kasih untuk semua warga yang telah menunjuk saya selaku kepala kampung Cahaya Borang, sebetulnya ini Amanah yang sangat berat yang saya rasakan, tapi insa allah berkat Dukungan sesepuh dan seluruh warga perum Cahaya Borang saya dan perangkat akan berusaha semaksimal mungkin.

Deki menambahkan, bila di kemudian hari kepengurusan kami ada kekeliruan - kekeliruan" saya berharap kita bisa langsung bertatap muka untuk di tegur, di nasehati dan membicarakan masalah tersebut jangan sampai uneg - uneg tersebut Malahan orang lain yang menyampaikannya, silakan kami tidak Anti kritik," jelasnya.

Senada dengan Deki, Danil  selaku warga perum Cahaya Borang Blok A mengatakan, saya sangat mengapresiasi penggagas, pencetus, penunjukan kepala kampung malam ini sehingga untuk kedepannya kepala kampung inilah yang akan menjadi penyambung lidah dan Menjembatani baik dengan pak Rukun Tetangga ( R.T) ataupun dengan warga perumahan sehingga kedepan warga cahaya Borang ini lebih bersatu, Kompak dan Peduli dengan sekitarnya.harapnya.(Red/Ril)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

September 15, 2021

Diduga Cemari Sungai Alam, PT Odira Energy Dipinta Perbaiki Sirkulasi

Banyuasin, MA - PT. Odira Energy diduga cemari lingkungan, terdapat minyak mentah akibat aktivitas cemari aliran air sungai alam. 

Terhadap hal tersebut didapati fakta-fakta, ditemukan residu minyak mentah disepanjang aliran air yang menuju ke sungai alam yang melewati pemukiman penduduk. 

Ditemukan air sirkulasi yang meluap dan terus mengalir ke parit kolam limbah, serta pada sampel air didapati PH 7,10, DO 2,73, TDS 12,32, DHL 19,49, Salinitas 0,1, dan Suhu 28,7 derajat celcius. 

Hal ini diketahui berdasarkan berita acara verifikasi lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin (24/08), dengan kesimpulan ditemukan pencemaran aliran air sungai alam akibat aktivitas PT Odira Energy. 

DLH Kabupaten Banyuasin telah menyarankan untuk ditindaklanjuti dengan segera menutup aliran air yang mengalir menuju sungai Alam yang melewati pemukiman penduduk. 

Segera memperbaiki sistem air sirkulasi, dan segera melakukan pengangkatan residu minyak mentah yang mengendap di sepanjang aliran sungai alam. 

Kasipegum DLH Banyuasin, Noorman Apriansyah, menjelaskan untuk tindaklanjut dan sanksi diatur oleh tim provinsi, "kita sudah sudah turun dengan tim provinsi, untuk sanksi oleh tim provinsi, dan besok (15/09) ada rapat bersama tim provinsi," ungkapnya saat dikonfirmasi via telp. 

Sebelumnya, warga Desa Keluang, Kecamatan Tungkal Ilir mengeluhkan adanya Limbah mengalir ke sungai Masyarakat.

Bocornya kolam penampungan limbah menyebabkan banyak aliran sungai, sumur tak bisa dimaanfatkan oleh masyarakat, ikan yang mati dan bau tak sedap.

Sejumlah warga yang berada di lingkungan perusahaan sepakat meminta instansi terkait mengecek dan mengambil tindakan keras terhadap PT Odira. Jika perlu menghentikan operasionalnya bila tidak taat aturan.

“Karena dampak limbah sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan hidup,” ungkap salah satu masyarakat. (Dilansir dari www.mitrapoldahumas.wordpress.com). (Young Al)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

June 25, 2021

PKB Banyuasin Gelar Do'a Bersama, Dukung Gus AMI Capres 2024

BANYUASIN, MA - Menjelang Musyawarah Cabang DPC PKB yang akan berlangsung Sabtu (26/06) besok, Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pangkalan Balai menggelar doa bersama dan santunan yatim di kantor DPC PKB Kabupaten Banyuasin, Jum'at (25/06/21).

"Selain untuk menssukseskan Muscab kami juga berdoa untuk memberikan mendukung penuh Ketua Umum PKB Gus AMI untuk ikut bertarung dalam bursa pencalonan Presiden 2024," ujar Emi Sumirta, SE., M.Si yang juga saat ini selaku Anggota DPRD Banyuasin dari Fraksi PKB.

Kegiatan ini diikuti jajaran pengurus DPC dan para kiai di Pangkalan Balai, kegiatan itu juga dihadiri puluhan anak yatim untuk diberikan santunan. Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. 

Terkait dengan Gus AMI, Emi sapaan akrabnya menegaskan, seluruh pengurus DPC PKB Pangkalan Balai mendukung Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI maju menjadi Calon Presiden 2024.

"Gus AMI ini salah satu figur capres potensial yang berpeluang besar menang, sebab Dia presidennya zaman now. Sudah saatnya Gus AMI menjadi Calon Presiden 2024," kata dia.

Menurut Emi, Gus AMI mempunya kapasitas dan integritas serta sumber daya yang besar. Baik kekuatan partai maupun kekuatan kultural yang merupakan basis pendukung Gus AMI secara pribadi.

"Kita sebagai kader di daerah selalu siap bahu membahu untuk mensukseskan pencapresan Gus AMI," kata dia.

Mulai saat ini, kata dia, DPC PKB terus mensosialisasikan figur Gus AMI di masyarakat baik melalui kegiatan tatap muka, medsos hingga reklame di tempat-tempat tertentu yang strategis dan ramai dilalui orang.

"Ini salah satu cara kami untuk mempopulerkan dan menaikkan elektabilitas Gus AMI di Kutai Kartanegara," ungkap dia.

Emi berkata, semua kader yang mensosialisasikan partai, wajib mensosialisasikan Gus AMI sebagai Capres 2024.

"Ini masih ada waktu dan masih sangat cukup untuk bergerak melakukan kerja-kerja konsolidasi dan sosialisasi," ujar dia. (Adm)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

June 14, 2021

Dinilai Memberatkan Masyarakat, Anggota DPRD Banyuasin Ikut Tolak Wacana Pengambilan Pajak Sembako dan Pendidikan


BANYUASIN, MA – Wacana pengambilan pajak sembako dan pendidikan yang dicanangkan pemerintah terus menuai protes dari sejumlah kalangan, termasuk Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Emi Sumirta.

Penolakan yang disampaikan Fraksi PKB tersebut, sebagai upaya untuk mendukung pernyataan penolakan yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) yang di sampaikan langsung oleh Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar.

“Banyuasin ini jadi daerah nomor empat penyumbang gabah nasional. Mayoritas masyarakatnya adalah petani padi yang sekarang harganya sangat murah tak sebanding dengan biaya produksi di tambah lagi mahalnya harga pupuk,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, pendidikan merupakan kewajiban negara dan hak segala anak bangsa yang diatur di dalam konstitusi kita UUD 1945.

“Perlu diketahui Banyuasin yang letak geografisnya terbagi dua yakni daratan dan perairan, negara belum mampu memenuhi kewajibannya dalam menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak terutama daerah perairan dengan permasalahan umum yaitu sarana dan prasarana pendidikan,”sambung Emi.

Emi menjelaskan, pemerintah harusnya memberikan penghargaan kepada dunia pendidikan selama ini banyak didukung oleh masyarakat terutama dikalangan Nahdatul Ulama (NU) dengan Pesantrennya dan organisasi organisasi lainnya, dan bukan sebaliknya menerapkan pajak. 

“Artinya, kalau sembako dan biaya sekolah atau pendidikan dikenai pajak PPN akan semakin menyulitkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang serba susah. Seharusnya kebijakan Pemerintah hadir meringankan beban rakyat bukan menyusahkan rakyat,”ujarnya.

Emi menyarankan, seyogyanya Kemenkeu dan Pemerintah mestinya lebih kreatif dalam menambal kekurangan APBN di sektor pajak tapi bukan dengan cara menarik pajak sembako dan biaya pendidikan.

“Jadi kami menilai seharusnya pemerintah tak perlu sembako dan biaya pendidikan dikenai pajak, terlebih disaat masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi Covid-19,” tandasnya.

Sebelumnya, dikatahui pemerintah berencana akan mengambil pajak dari sembako dan pendidikan melalui revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). (Rilis)

 

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

April 04, 2021

Pemulihan Defisit 523 Miliar Pemkab Banyuasin di Soal


Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Emi Sumirta, Se., M.Si (Foto:Net)


Banyuasin, Media Advokasi – Kebijakan pemulihan defisit APBD 523 miliar Pemkab Banyuasin dinilai beratkan aparat Sipil Negara (ASN), Emi Sumirta minta tinjau ulang dan libatkan Dewan.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin mengalami Defisit APBD dengan angka Rp 523 Miliar, akibat perihal itu Pemkab Banyuasin dengan berbagai upaya melakukan trobosan-trobosan untuk mengatasi permasalahan itu mulai dari mengumpulkan 1 kg beras dari ASN, dan Kumpulkan Corporate Sosial Responsibility (CSR), untuk pembangunan berbagai sektor terkhusus tujuh program andalan dalam mendukung visi misi Banyuasin Bangkit Adil Sejahtera.

Seperti apa yang ditulis situs resmi Kabupaten Banyuasin Kamis (11/02/2021). Pemkab Banyuasin melaunching dan Pengukuhan Pengurus Kartini Mandiri Banyuasin berlangsung di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Banyuasin, yang beranggotakan 150 orang secara mandiri mereka mengumpulkan dana untuk menghidupkan kembali kesenian, budaya bahkan pengembangan usaha mandiri masyarakat.

Untuk mendirikan Program ini pengurus Kartini mandiri meminta kepada ASN di Banyuasin menyumbang beras 1 kg setiap ASN disamping itu ada juga sumbangan sukarela 1 karung beras.

Disamping itu pemerintah Banyuasin juga mengumpulkan perusahan-perusahan yang tergabung pada Forum Corporate Sosial Responsibility (CSR), sebanyak 238 perusahan, yang dikumpulkan dan dapat digunakan untuk pembangunan Banyuasin.

Perihal itu seperti apa yang dibeberkan Bupati di Okezon di iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/3/2021). dikutip dari Okezone.

Menurut Askolani pembangunan fisik lainnya juga bisa diupayakan tanpa menggunakan APBD. Semisal pembangunan jembatan, jalan, dan lain sebagainya. Adapun cara menghimpun dana gotong royong salah satunya dari perusahaan.

Askolani mengungkapkan, dirinya sangat proaktif meminta kesediaan perusahaan di Banyuasin untuk melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Dari program itulah terhimpun dana yang dipergunakan untuk membangun daerah.

“Kita kumpulkan semua perusahaan di Banyuasin, kita minta CSR-nya,” terangnya.

Langkah pemerintah Banyuasin itu juga menuai pertanyaan dari Anggota DPRD Banyuasin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Emi Sumitra, Ia mengatakan dengan adanya defisit itu pemerintah Banyuasin mestinya melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD Banyuasin yang tidak berpotensi melanggar hokum.

“Pengumpulan dan CSR yang dilakukan oleh pemkab itu dapat menghilangkan hak-hak bagi masyarakat diseputaran perusahan itu melakukan kegiatan, artinya apa yang disyaratkan aturan ini kita kesampingkan” ungkap Emi

Begitu juga mengenai sumbangan beras yang dilakukan oleh pemkab Banyuasin, yang dimulai dengan 1 kg hingga sumbangan juga dalam bentuk beras 1 karung beras sukarela.

Semestinya pemkab banyuasin dapat mengambil dari sektor lain bukan yang berpotensi melawan hukum atau memberatkan para ASN di Banyuasin. “kita berharap program-program yang berpotensi melawan Hukum dan memberatkan ASN selayaknya ditinjau ulang” katanya

“Serta suatu program yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuasin melakukan kajian-kajian, yang mendalam dan jangan berjalan sendiri tanpa melibatkan dewan,”kata Emi. (*/Red)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

March 29, 2021

Ketua Pagar Nusa Sumsel Kecam Pengeboman di Makasar

Ketua Pagar Nusa Sumatera Selatan (Sumsel), Emi Sumirta, SE., M.Si

BANYUASIN, MA – Ketua Pagar Nusa Sumatera Selatan (Sumsel), Emi Sumirta, SE., M.Si mengutuk keras pengeboman yang ada di Kota Makasar, minggu (28/3/2021).

“Saya selaku ketua Pagar Nusa Sumsel dengan ini secara tegas mengutuk keras atas insiden pengeboman yang terjadi  di Makasar,” tegas Emi yang juga sebagai anggota DPRD Banyuasin ini.

“Aparat kepolisian harus menindak tegas yang ada dibelakang pelaku bom bunuh diri tersebut,” pungkasnya

Emi juga menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama kader pagar nusa untuk tidak terprovokasi oleh keadaan.

“Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Saya yakin aparat kepolisian akan mampu mengungkap aksi teror ini.” imbuhnya.

Ia pun mengucapkan turut berbela sungkawa kepada semua korban. “Mari kita jaga dan kita galang rasa persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa” tutupnya. (*)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

February 17, 2021

Banyuasin Siap Laksanakan HPN Tingkat Provinsi Sumsel

**Askolani Berikan Apresiasi 
ke PWI Sumsel dan Banyuasin


BANYUASIN, MA - 
BUPATI Banyuasin H Askolani, SH, MH menerima kunjungan silaturahmi Ketua PWI Sumsel H Firdaus Komar beserta pengurus harian di rumah dinas di Pangkalan Balai, Selasa sore kemarin (16/2).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Banyuasin siap mendukung dan menjadi tuan rumah pelaksanaan rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang akan digelar pada 19-20 Mei 2021, mendatang.

Kesiapan sebagai tuan rumah ini dikemukakan Bupati Banyuasin H Askolani, SH, MH saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel H Firdaus Komar beserta pengurus harian di rumah dinas di Pangkalan Balai,

Jajaran pengurus harian PWI Sumsel yang hadir Wakil Ketua Bidang Organisasi  Anwar Sy Rasuan, Sekretaris Dwitri Kartini, Bendahara Novas Riady, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Marintan, Wakil Ketua Bidang Cyber dan IT Edwar Heryadi, Sekretaris II Erni Novianti, dan anggota wartawan Polkam Wardoyo.

Turut hadir Sekda Pemkab Banyuasin Dr H Muhammad Senen Har, SIP, MSi, Ketua PWI Banyuasin Diding Karnadi beserta pengurus, para pejabat Pemkab Banyuasin lainnya.

Menurut Askolani, untuk mendukung pelaksanaan HPN tersebut sudah dipersiapkan anggaran sebesar Rp 400 juta.

Askolani berharap pelaksanaan HPN itu nanti dapat terlaksana sesuai harapan bersama dan dapat memberikan manfaat untuk semua. 

“Pada prinsipnya Pemkab Banyuasin siap mendukung pelaksanaan HPN. Namun untuk teknis pelaksanaannya nanti kita serahkan kepada kawan-kawan yang ada di PWI Sumsel. Karena Banyuasin ini hanya tempatnya saja. Sebab HPN ini merupakan agenda PWI Sumsel,” kata Askolani.

Sementara itu, Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar mengatakan, pertemuan ini sangat penting untuk memastikan dan finalisasi pelaksanaan HPN tingkat provinsi di Kabupaten Banyuasin.

“Alhamdulillah Pak Bupati menyambut baik dan antusias berkaitan pelaksanaan HPN ini nanti. Pada intinya, karena masih dalam kondisi Covid-19, HPN yang akan kita gelar satu kebersamaan untuk pers di Sumsel. Karena masih banyak yang perlu kita evaluasi berkaitan perkembangan pers saat ini,” katanya. F

Firdaus mengatakan, dalam HPN nanti akan digelar dialog pers berkaitan mengenai perkembangan pers lokal di Sumsel.

Selain digelar dialog pers, menurut Firdaus, akan dilaksanakan juga kegiatan pertandingan dari berbagai tangkai olahraga. Dan hal itu akan disesuaikan, terkait saat ini masih pandemi Covid. (*)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

February 02, 2021

Siapkan Petani Kembangkan Produk Hilir Karet

 


BANYUASIN, MA- Meski operasional pabrik aspal karet di Kabupaten Musi Banyuasin telah berjalan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dibawah kepemimpinan Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA tak pernah berhenti  mengembangkan hilirisasi produk lateks. 

"Prinsipnya kan serapan karet petani rakyat di Muba ini harus terus tinggi, demi meningkatkan kesejahteraan petani karet. Makanya berbagai upaya, termasuk untuk terus mengembangkan hilirisasi produk lateks akan terus kita lakukan," ucap Sekda Muba Drs Apriyadi MSi di sela kunjungan ke Pusat Penelitian (Puslit) Karet Sembawa dalam rangka Studi Pembelajaran dan Penjajakan Kerjasama dalam rangka Pengembangan Hilirisasi Industri Karet Berbasis Masyarakat, Selasa (2/2/2021). 

Dikatakan Apriyadi, pabrik aspal karet yang telah berdiri di Kabupaten Muba akan mampu menyerap 20 ribu lateks pekat produksi petani Muba, Pemkab Muba terus berupaya meningkatkan harga karet alam.

"Hari ini kita penjajakan kerjasama, produk hilir apa saja yang bisa kita kembangkan, seperti bantal lateks, produksi karet gelang, souvernir karet,  balon atau sarung tangan," kata Sekda.

Lanjutnya pengembangan hilirisasi komoditas karet itu akan dilakukan oleh petani karet di Kabupaten Muba dengan dorongan pemerintah daerah dan bantuan teknologi dari Puslit Karet Sembawa.

"Mudah-mudahan keinginan kita ini bisa cepat terwujud, petani bisa memproduksi produk-produk turunan karet sendiri, langkah ini untuk mendongkrak kesejahteraan petani karet juga memberikan nilai tambah serta meningkatkan kesejahteraan petani karet rakyat," ulasnya.

Kepala Pusat Penelitian (Puslit) Karet Sembawa, Dr Edy Suprianto menilai Pemkab Muba mempunyai komitmen tinggi dalam upaya pengembangan sektor hilirisasi karet. "Ini sudah terbukti, salah satunya dengan pendirian pabrik aspal karet," ucapnya. 

Edy menambahkan, Puslit Karet siap bersinergi dengan Pemkab Muba untuk memaksimalkan upaya pengembangan hilirisasi produk lateks di Kabupaten Muba. 

"Kami yakin, Muba ini akan menjadi sentra nantinya serta percontohan khususnya di Sumsel dalam rangka pengembangan hilirisasi produk lateks yang tentunya sangat berdampak positif bagi petani karet rakyat," tandasnya. 

Dalam kesempatan kunjungan ke Pusat Penelitian (Puslit) Karet Sembawa, Sekda Muba Drs Apriyadi MSi didampingi Asisten Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba H Yusuf Amilin dan Kepala Perangkat Daerah Muba juga turut diterima langsung oleh

Peneliti Fisiologi/ Kabag Penelitian & Pengembangan Puslit Karet Sembawa Dr Radite Tistama, Kabag Bahan Tanam Puslit Karet Sembawa Ir Bambang Mulyadi, Peneliti Sosial Ekonomi/ Kasub SPI Dwi Shinta Agustina.


Ril Humas Pemkab Muba

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

January 24, 2021

Tak Tersentuh Bantuan, Emi Sumirta Sambangi Nenek Sukirah

Emi Sumirta Sambangi Nenek Sukirah di kediamannya (Foto:Ist)

BANYUASIN, MA — Anggota DPRD Banyusin Emi Sumirta yang juga selaku Ketua Pagar Nusa Sumatera Selatan meluangkan waktu nya untuk berkunjung ke dapilnya guna untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah.

Dalam menampung aspirasi masyarakat pada saat kunjungan nya ke Muara Sugihan Emi Sumirta mendatangi salah seorang warga yaitu nenek Sukirah yang lebih dikenal mbah Rah di desa Tirtaharja Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin.

“Nenek Sukirah merupakan salah seorang generasi pertama transmigrasi yang saat ini masih hidup. Kondisi nenek Sukirah sangat memprihatinkan saat ini selain memang sudah uzur beliau mengalami kelumpuhan beberapa bulan ini dan hari – hari nya merintih kesakitan dan merasa nyeri di dengkul kaki,” ujar Emi Sumirta kepada wartawan, Minggu (24/01).

Menurut Emi sapaan akrabnya, tetapi sampai detik ini nenek Sukirah belum tersentuh bantuan Pemerintah jenis apapun termasuk BLT Dana Desa.

”Saya datang kesini karena dihubungi lewat medsos oleh salah satu pihak keluarga dari nenek Sukirah dan menceritakan kondisi nenek Sukirah termasuk belum adanya sentuhan bantuan dari pemerintah,” terang Emi.


Oleh karena itu jelas Emi, kedatangan saya memastikan informasi tersebut dan saya di dampingi Sodik ketua RT setempat. Ternyata informasi tersebut benar dan juga dibenarkan oleh pak Sodik.”Dari keterangan Sodik bahwa dia selaku ketua RT sudah sering melaporkan ke Kadus, Sekdes, sampai ke Kades dan BPD tapi tak pernah dapat”Jadi saya gak tau pak,” jelas Sodik.

Emi Sumirta geram mendengar cerita dari semua pihak tersebut. Dan berharap kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Camat dan instansi lain nya yang terkait termasuk Kepala desa segera menindak lanjuti dan membantu nenek Sukirah.

”Jika memang terkendala oleh birokarasi yang ada Kades punya kewenangan untuk membantu melalui BLT Dana Desa,” tegas dia. ( )


Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

November 10, 2020

Diduga Kurang Pengawasan, Pengaspalan Tegal Binangun Tanpa Rambu Lalin

Proyek Pengaspalan Jalan Tegal Binangun Jakabaring Kec. Rambutan (Foto:Ans/MA)

Banyuasin, MA - Pengasapalan jalan Tegal Binangun Jakabaring, tanpa rambu lalin, hambat pengendara yang melintas. Selasa (10/11/2020).

Pantauan media ini di lokasi, tampak para pekerja sedang melakukan proyek pengaspalan, tidak terlihat pula rambu-rambu atau himbauan tentang adanya proyek tersebut.

Terkait hal tersebut, salah satu pekerja mengatakan "nanti ada, belum dipasang masih dibawa dan diperjalanan,". Jelasnya.

"Ini proyek provinsi, cuma sampai batas banyuasin, untuk sisanya itu kembali ke Kota Palembang," terangnya. 

Sementara untuk pengawas dari pihak PU belum ada dilokasi, "pihak PU datangnya malam pak, bisa jam 10 an," terang pekerja tersebut yang tidak ingin menyebutkan namanya. 

Hingga berita ini ditayangkan tidak ada satu pun pihak pengawas dari PU yang datang untuk dimintai keterangan, dan juga tidak ada rambu-rambu lalin, serta himbauan lainnya. (Ans)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

September 08, 2020

EMI Desak Sanksi Oknum Perusak Citra Banyuasin

Rapat Komisi bersama Dinas Pertanian, Konsultan, dan UPKK membahas mengenai Program Serasi (Foto:IST)

Banyuasin, MA -  Anggota DPRD Banyuasin Emi Sumirta,SE.,M.Si meminta sanksi terhadap oknum-oknum yang merusak citra Kabupaten Banyuasin, hal ini diungkapnya pada rapat komisi dengan dinas pertanian. Senin (07/09).

Berdasarkan Daftar Inventaris Masalah (DIM), Rapat komisi bersama Dinas Pertanian, Konsultan, dan UPKK membahas mengenai Program Selamatkan Rawah Sejahterakan Petani (Serasi),  dari 82 desa setidaknya ada beberapa desa yang sampai saat ini belum selesai pekerjaan fisiknya.

 

BACA JUGA : DUA MOMENT PENTING, EMI AJAK HIJRAH

 

Emi mengungkapkan berdasarkan DIM pada Dinas Pertanian setidaknya 6 Desa, belum menyelesaikan pekerjaan fisik, dan mengingatkan kepada Desa lainnya agar hal ini dapat diminimalisir.

Dari 6 desa tersebut, beberapa desa bermasalah seperti Desa Sebubus yang ternyata uang dipakai pribadi oleh pengurus sehingga 10 gorong-gorong,  1 pintu air dan 4 pompa air pekerjaan secara fisik belum selesai.

“Desa Tanjung, baru 2 pintu air dan 20 pompa air, dan Desa Penugukan ternyata dikerjakan diluar wilayah serasi, ” Ungkap Emi geram.

Emi menilai hal ini akan merusak citra Kabupaten Banyuasin, yang secara nasional peringkat 4 penghasil beras. 

 

BACA JUGA : 23 PENERIMA BANTUAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN TIDAK TERIMA UANG

 

“Saya sangat kecewa dan berharap Bupati Banyuasin melalui dinas pertanian atau instansi terkait untuk memberikan sanksi kepada para oknum-oknum tersebut  jangan sampai ulah oknum merusak kinerja dan nama baik Kabupaten Banyuasin”sesal Emi.

Selain itu, Emi juga meminta kepada semua pihak baik itu Media dan LSM untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan program ini.

“Kami sangat berterima kasih jika Media dan LSM bisa berkomunikasi dan terus berkoordinasi dengan semua pihak dalam melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing, mari bersama kita jaga citra dan nama baik Kabupaten Banyuasin,”terangnya.  (Ans)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

August 22, 2020

Dua Moment Penting, Emi Ajak Hijrah

Media Advokasi - Peristiwa Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1442 Hijriah, yang jatuh pada Kamis (20/08/20) lalu, merupakan momen istimewa bagi umat muslim. Dimana terdapat moment penting hari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah menuju Madinah. 

Hijrah sendiri, dapat dihubungkan dengan kepindahan Nabi Muhammad SAW dari Makkah kota kelahiran, menuju Madinah, atau hal lain hijrah juga dapat diartikan menjauhkan diri dari Dosa dengan meninggalkan hal yang buruk (duniawi). 

Menyikapi hal tersebut, Emi Sumitra, SE., M.Si, anggota DPRD Banyuasin Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menilai hijrah itu dapat berarti berkorban demi Allah SWT, dengan meninggalkan yang dicintai demi tegaknya kebenaran, dimana Nabi Muhammad SAW, harus meninggalkan tempat yang dicintainya demi kebenaran. 

"Ini merupakan momen penting bagi seluruh umat islam untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah SWT, limpahkan kepada kita semua terutama nikmat sebagai warga negara Indonesia". Jelasnya. 

Tahun Baru Hijriah ini juga bertepatan dengan bulan Kemerdekaan Republik Indonesia yang 75 tahun, "terdapat perjuangan para Pahlawan bangsa yang rela kehilangan apa yang dicintai, bahkan nyawa demi Kemerdekaan Republik Indonesia". Terang Emi. 

Terhadap kedua moment ini, Emi mengajak untuk kita semua sebagai anak bangsa tidak lagi mempertentangkan Ideologi dan Dasar Negara Republik Indonesia, "para The Founding Father kita telah telah menyepakatinya melalui proses yang cukup panjang yaitu Pancasila". Harapnya. 

Tak hanya itu, Emi juga mengajak mari bersama kita hijrah, meninggalkan hal-hal buruk, menjaga dan membersihkan diri dari segala bentuk kemungkaran, demi tegaknya kebenaran dan terciptanya kebaikan terhadap diri sendiri, orang lain dan bangsa Indonesia. (ans) 
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

July 23, 2020

23 Penerima Tidak Terima Bantuan

 - DPRD Banyuasin Setor Kembali Dana Operasional Pimpinan

Kantor DPRD Banyuasin, Foto:IST

Banyuasin, MA - Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp846.629.173.109,46 dengan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp801.972.252.593,63 atau 94,73% dari anggaran, yang salah satunya direalisasikan pada Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp360.360.000,00, diketahui terdapat 23 penerima bantuan sebesar Rp131.220.000,00 menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut.

Dana Operasional merupakan dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari, yang dicairkan dua tahap yaitu tahap pertama Januari s.d Agustus sebesar Rp262.080.000,00 (dilengkapi dengan 49 proposal) dan tahap kedua Oktober s.d Desember sebesar Rp98.280.000,00 (tidak dilengkapi dengan proposal). 

Konfirmasi kepada Bendahara Pengeluaran diperoleh informasi bahwa pencairan dana operasional menggunakan uang persediaan dan tidak langsung dipertanggungjawabkan karena proposal belum diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Setelah dokumen pertanggungjawaban lengkap yang terdiri dari proposal dengan kwitansi penerima uang tunai dan tanda terima dilengkapi kwitansi setiap bulannya yang ditandatangani Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD, baru diajukan permintaan pembayaran LS ke Kuasa BUD.

Hasil konfirmasi secara uji petik kepada penerima dana Operasional Pimpinan  DPRD diketahui terdapat 23 penerima bantuan sebesar Rp131.220.000,00 menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut.

Terhadap hal tersebut BPK merekomendasikan Bupati Banyuasin agar memerintahkan Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran atas dana Operasional Pimpinan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp131.220.000,00, serta menginstruksikan Kepala Subbagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran untuk mematuhi ketentuan tentang verifikasi dokumen pertanggungjawaban dana operasional, dan selama pemeriksaan, telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp131.220.000,00.

Hal ini diketahui berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019. Sementara konfirmasi kepada Sekretaris DPRD Banyuasin, Sopian Permana, SH,.M.Si. via whatsapp (13/07) hanya menyampaikan "tanyo bae langsung dengan yang kasih bantuan". balasnya. (ans)


 

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

July 18, 2020

Berbondong-bondong, 24 OPD Banyuasin diduga buat Perjalanan Dinas Fiktif

Kantor Bupati Banyuasin Foto : Net

Banyuasin, MA – Diduga buat perjalanan dinas fiktif, 24 OPD di Kabupaten Banyuasin akibatkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas Rp1.362.104.635,00, BPK RI nilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta merekomendasikan Bupati Banyuasin agar memerintahkan 24 Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetor ke Kas Daerah.

Merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan diketahui, kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Kabupaten dalam Provinsi pada 24 OPD sebesar Rp1.362.104.635,00 terindikasi tidak ada realisasinya karena pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas melakukan absensi pagi dan sore, padahal pegawai tersebut seharusnya melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan luar kabupaten dalam provinsi yang lokasi cukup jauh dan tidak memungkinkan untuk dilakukan presensi harian tepat waktu.

Hasil konfirmasi BPK RI Terhadap pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas diperoleh informasi bahwa perjalanan dinas dalam daerah dan luar kabupaten dalam provinsi tidak ada kegiatannya namun dibuatkan Surat Tugas dan uang perjalanan dinas dibayarkan.

Sekretaris Daerah Banyuasin, Senen Har dikonfirmasi via WhatsApp terkait dugaan Perjalanan Dinas Fiktif pada Tiap-tiap OPD di Banyuasin, Bagaimana penerapan dan pengawasan terhadap aturan jelas mengenai Perjalanan Dinas, serta Bagaimana dengan sanksi terhadap adanya dugaan manipulasi perjalanan dinas, yang berpotensi terhadap tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme?
terhadap hal tersebut Senen Har hanya manjawab akan dirapatkan dengan seluruh OPD. 

Ditempat terpisah, Anggota DPRD Banyuasin Fraksi PKB, Emi Sumirta saat dikonfirmasi www.mediaadvokasi.com menjelaskan perlu adanya koreksi dari Bupati "secara teknis saya tidak tau pastinya. Tapi berdasarkan informasi yang kami terima bukan fiktif, dan jika memang benar itu sudah kelewatan dan jadi bahan koreksi bagi Bupati Banyuasin untuk memberikan saknsi kepada  seluruh oknum yang melakukannya". Tegasnya (Ans) 
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

July 15, 2020

ORI Sumsel Buka Gerai Aduan di Mall Pelayanan Publik Palembang

Gerai Pengaduan & Konsultasi Ombudsman yang bertempat di Mall Pelayanan Publik Jakabaring Palembang Foto:Ist

Palembang, MA - Dalam upaya mendekatkan pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat di Sumatera Selatan. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, mulai Selasa, 14/7/2020, sudah mengaktifkan Gerai Pengaduan & Konsultasi Ombudsman yang bertempat di Mall Pelayanan Publik Jakabaring Palembang.

Kepala Kantor Ombudsman RI Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansyah, SH, MH, menjelaskan pembukaan Gerai Pengaduan & Konsultasi tersebut terlaksana berkat kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kota Palembang beberapa waktu lalu.

"Ini hasil kerjasama, & kita melihat ada komitmen yang kuat dari Pemkot Palembang dalam hal layanan publik. Karena di Mall Pelayanan Publik ini, juga ada instansi pemberi layanan, misal DPMPTSP, Samsat & lain-lain", ucap mantan Anggota DPRD Banyuasin ini.

Adrian mengharapkan, adanya Gerai Aduan & Konsultasi Ombudsman Sumsel tersebut. Mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan terkait pelayanan yang diterima dari instansi pemberi layanan.

"Harapan kita, masyarakat yang berdomisili disekitar Mall Pelayanan Publik Jakabaring, termasuk Maryana, Rambutan OI, OKI dan seterusnya. Lebih mudah datang kesini karena mungkin kalau ke kantor kita yang di Komplek RRI Palembang, agak jauh. Jadi sekali lagi, ini mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena kita siap melayani" tegasnya.

Adrian menambahkan, adapun jadwal penerimaan Pengaduan & Konsultasi di Mall Pelayanan Publik, dua hari dalam seminggu, yakni Selasa & Kamis Pukul 09.00-15.00 WIB. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan aduan online Ombudsman RI Sumsel, misal Whatshapp di nomor (0811-9703-737).

"Selain datang langsung, juga bisa memanfaatkan WA itu. Di hari pertama kami disini, sudah ada satu orang yang menyampaikan keluhan. Mudah2an keberadaan gerai ini memberi manfaat untuk kita semua' tutupnya. (rill)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp






Dukung Kami di Youtube

LAPOR PAK

LAPOR PAK
Buat Laporan Anda disini, pasang Aplikasi Kami.

Media Advokasi Edisi Cetak