Web Analytics
Showing posts with label Jakarta. Show all posts
Showing posts with label Jakarta. Show all posts

April 23, 2021

Survei Indomatrik: Pilpres 2024 Berpotensi Diikuti Tiga Pasang, Paslon Prabowo-Puan Teratas


JAKARTA, MA- Lembaga  survei Indomatrik merilis  hasil  survei nasional  ‘Persepsi &  Perilaku  Publik Terhadap Tingkat Elektabilitas Pasangan Capres/Cawapres  RI  Yang  Potensial Maju  Didukung  Partai 2024’. 

Hasil  tersebut  memprediksi, pertarungan  pilpres 2024  hanya  akan  diikuti  3 pasangan calon (paslon).  Dengan  paslon  Prabowo-Puan tempati  urutan teratas. 

“Terkait  Pilpres  2024, mayoritas pemilih menyatakan  akan menjatuhkan pilihannya  pada pasangan  Prabowo Subianto-Puan Maharani 27,85 persen, disusul gandengan birokrat dan militer, Anies  Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono  (AHY) berada di urutan kedua dengan persentase 17,55 persen, dan pasangan politikus Golkar dan  PKB, Airlangga  Hartarto-Muhaimin Iskandar menempati  urutan ketiga  dengan 8,64 persen,”  ujar  Direktur  Eksekutif  Indomatrik, Husin Yazid saat  memaparkan hasil  surveinya, di  Kawasan  Jakarta  Pusat, Jumat  (23/4). 

“Pemilih yang masih belum menentukan, namun akan megikuti  saat perhelatan pilpres berlangsung di 2024 sekitar  45,96 persen,” sambung Husin. 

Husin menjelaskan, gandengan sosok pasangan di atas dalam surnas  tersebut atas dasar aturan normatif dan  asumsi-asumsi lembaganya. 

“Pertama  berdasarkan  UU  No.  7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan Umum. Di  mana  diatur pada pasal 169, persyaratan  calon  Presiden dan  Wakil  Presiden diusulkan dalam  1 (satu) pasangan oleh Partai  atau gabungan partai politik peserta  pemilu  yang  memenuhi persyaratan  perolehan kursi paling  sedikit 20  persen  dari jumlah  kursi  DPR  atau memperoleh 25  persen  dari suara  sah secara  nasional pada  pemilu  anggota  DPR  sebelumnya,”  jelas Husin. 

Kedua, lanjut Husin, asumsi nama-nama sosok figur  yang  berpotensi besar akan diusung  oleh partainya. “Ketiga, asumsi sosok  tokoh independen yang memiliki popularitas memadai/layak maju, yaitu tokoh terindikasi akan digadang-gadang dan diusung  oleh  PKS & Nasdem yakni  sosok Anies Baswedan,” paparnya. 

Keempat, jelas Husin,  asumsi  potensi terbangun koalisi. Karena  partai-partai besar dianggap mampu berkomunikasi dalam  lobi-lobi  politik, meyakinkan partai  menengah dan bawah. 

“Kelima,  asumsi  potensi  memimpin koalisi. Karena  partai besar dianggap  mampu memimpin koalisi dampak memiliki  pengaruh  dan  dukungan  besar dari  rakyat,” paparnya. 

Husin  menambhakan, survei  lembaganya  menggambarkan simulasi asumsi  potensi  terbangunnya koalisi, antara  partai Gerindra  dan  PDI-P  sebesar  31,90 persen dan sosoknya  diwakili  Prabowo Subianto dengan putri bilogis Megawati  Soekarnoputri,  Puan Maharani. 

“Sosok Airlangga  Hartarto dan Muhaimin  Iskandar, sebagai  asumsi  terbangunnya  koalisi partai Golkar, PKB  dan PPP  sekitar 26,52 persen. Begitu juga  figur  Anies  Baswedan dan Agus  Hari Murti Yudhoyono, diasumsikan terbangunnya koalisis  partai  PKS, Nasdem, PD dan PAN sebesar 31,87  persen,” bebernya.

Modal  tingkat  elektabilitas,  asumsi pasangan-pasangan  tersebut, papar  Husin, disokong  secara linier  berbanding  lurus dengan kepemilikan tingkat popularitas di  mata  publik.  Kategori capres, kata dia, di mana  Prabowo  Subianto dengan tingkat keterkenalan sekitar 96,89 persen. Di urutan kedua  sosok birokrat Anis  Baswedan dengan tingkat keterkenalan 81,46 persen. 

“Figur  ketua  umum  Golkar  Airlangga  Hartarto  juga  berpotensi besar  akan  diusung  partai berlambang  beringin  diasumsikan maju 2024,  menempati urutan ketiga  dengan tingkat keterkenalan di mata  publik sebesar 69,85 persen,”  imbuh  Husin. 

Selanjutnya  Husin  mengatakan,  Kategori  cawapres,  Puan Maharani  diasumsikan berpotensi besar diusung  PDI-P, memiliki  tingkat keterkenalan  sekitar 72,55 persen. Figur Ketum  PD  Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga  diasumsikan berpeluang  besar diusung  untuk  maju, dengan keterkenalan 73,30 persen.  Sedangkan, Figur Muhaimin  Iskandar ketua  umum PKB, juga diasumsikan berpeluang  besar  diusung  partai, dengan tingkat keterkenalan  sebesar 68,35  persen. 

Lebih  lanjut Husin meyakini, didasarkan peraturan perundang-undangan  pemilu dan  asumsi- asumi  yang  Indomatrik  bangun/ konstruks, paling  banyak hanya  terdapat  tiga  sosok pasangan yang  berpotensi dan layak maju di perhelatan pilpres 2024. 

Survei  Indomatrik tersebut  menggunakan metode  simple  random sampling, responden  yang terdistribusi secara  acak  di seluruh nusantara, yaitu mereka  yang  telah berusia 17 tahun ke  atas atau sudah menikah,  sebagai pemilih ketika  survei dilakukan, diambil  secara  proporsional pada tingkat Provinsi dan random di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan,  Kelurahan/Desa, Kampung/RW/RT. Survei digelar pada  2  sampai 10 April  2021.  

Sementara Margin of error  sekitar 2,9  persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.  Jumlah sampel  responden  yang  diwawancara  sebanyak 1.200  responden warga negara Indonesia. (Ril/Red)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

April 17, 2021

Fauzi Amro: Sesalkan Atas Penganiayaan Terhadap Perawat Di Sumsel

 


JAKARTA, MA- Kasus penganiayaan kepada seorang perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang yang terjadi pada tanggal 15 April lalu, mendapat perhatian parlemen di Senayan.

Fauzi H Amro, Anggota Komisi XI DPR-RI sala satu putra asli daerah Sumsel, yang sukses berkiprah duduk di kursi parlemen RI, dirinya sangat prihatin dan menyesalkan atas kejadian  penganiayaan kepada seorang perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang yang dilakukan oleh seorang ayah pasien yang tidak puas dengan pelayanan layanan rumah sakit, yang terjadi pada Kamis lalu dan kemudian viral di media sosial.

Sebagai Anggota DPR-RI yang kebetulan berasal dari dapil Sumatera Selatan 1 dimana Palembang masuk didalamnya. 

"Pertama saya prihatin apa yang dialami salah seorang perawat di Palembang. Kedua, dirinya sangat menyesalkan atas tindakan arogan yang berujung penganiyaan pada seorang perawat di salah satu rumah sakit di Palembang,"Sesal Fauzi H Amro melalui keterangan persnya di Jakarta  pada (17/4/2021). 

Menurut politisi Partai Nasdem ini, seharusnya yang bersangkutan sebagai keluarga pasien bisa bersabar, terlebih di bulan suci Ramadhan.

Masyarakat mesti menghargai tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam berbagai penyakit, termasuk menangani pasien yang terpapar COVID-19. Mereka adalah pahlawan kita di jaman Pandemi.

"Kalau Anda mau dihargai, maka hargailah orang lain,"imbuh alumnus IPB ini.

Fauzi juga mengapresiasi langkah cepat pihak Kepolisian mengusut  kasus tersebut serta menangkap pelakunya.

"Alhamdulillah pelaku sudah diamankan petugas. Bravo pak polisi,"ujar alumnus HMI ini.

Ia berharap kasus penganiayaan ini menjadi pelajaran untuk kita semua, dan kita juga berharap tidak adalagi kasus serupa terjadi untuk kedepannya nanti 

 "Pelakunya mesti dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, supaya memberi efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat secara umum. Sehingga harapan kita kejadian serupa tidak terulang ke kemudian hari,"tegasnya. (Akaz)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

April 08, 2021

Pemkab Muba Tandatangani MoU dengan SKK Migas

 


JAKARTA, MA- Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas). Teranyar,  telah ditemukan cadangan gas terbesar nomor empat dunia yang tepatnya berada di blok Saka Kemang Kecamatan Bayung Lencir. 

Di bawah kepemimpinan Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA, kekayaan SDA migas dikelola dengan sangat baik mulai dari industri hulu hingga hilir-nya. Dodi paham bahwa migas merupakan potensi luar biasa demi  meningkatkan perekonomian daerah. SDA sektor ini  juga mendongkrak pengembangan sumber daya manusia di Musi Banyuasin. 

"Pemkab Muba ingin mewujudkan visi besar di sektor migas. Tentu ini perlu dukungan serta hubungan yang sinergi dari berbagai pihak.  Hari ini secara resmi Pemkab Muba melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan SKK Migas untuk mewujudkan hal tersebut," ungkap Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA di sela Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara SKK MIGAS dengan Pemkab Muba Tentang Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berkaitan dengan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Muba di Kantor Pusat SKK Migas, Gedung Wisma Mulia Jakarta Selatan, Kamis (8/4/2021).

Kepala Daerah Inovatif 2020 ini merinci, visi besar sektor migas yang akan direalisasikannya yakni diantaranya menyediakan tenaga kerja lokal profesional bidang industri migas dengan kualifikasi nasional dan global, lalu menjadikan Muba sebagai pusat pelatihan sertifikasi migas di wilayah Sumbagsel khususnya dan Sumatera pada umumnya.

"Kemudian, Muba ingin mewujudkan sinergi dan kerjasama dalam rangka membangun perencanaan dan roadmap pengelolaan SDM lokal bidang Migas sehingga perencanaan, pengembangan dan penyiapan SDM lokal sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran," imbuhnya.

"Lalu, sinergi dan kerjasama dalam bidang rekrutmen tenaga kerja untuk memberikan prioritas dalam penempatan SDM atau tenaga kerja lokal Muba di perusahaan KKKS dan mitra pada setiap tingkatan dan posisi manajerial, dan sinergi kerjasama khusus dengan perusahaan KKKS khususnya PT Repsol dalam membangum perencanaan dan rekrutmen tenaga kerja lokal Muba dalam pelaksanaan eksploitasi blok Saka Kemang," tambah Dodi Reza.

Dodi melanjutkan, dirinya juga melalui APBD TA 2022 akan siap mendukung atau mengalokasikan dana APBD untuk supporting pengembangan SDM Muba di sektor Migas. "Kita tetap akan prioritaskan di APBD tahun 2022 mendatang, ini sebagai bentuk komitmen Pemkab Muba dalam pengembangan kualitas SDM bidang migas di Muba. Kita sangat serius dan komit soal ini," tegasnya.

Sementara itu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto melalui Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani menyebutkan Kabupaten Muba dibawah kepemimpinan Bupati Dr Dodi Reza mempunyai komitmen tinggi dalam pengelolaan hingga penyiapan SDM di sektor migas, tentu harus di back up dan di support secara maksimal. 

"Hari ini secara resmi telah dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara SKK MIGAS dengan Pemkab Muba Tentang Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berkaitan dengan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Muba, tentu akan dikawal dan dimaksimalkan implementasinya," ucapnya.

"Prinsipnya SKK Migas sangat apresiasi dan akan mendukung langkah serta visi misi Pemkab Muba di sektor Migas," tambahnya.

Dikatakan, target Bupati Muba Dodi Reza ini untuk mewujudkan pengelolaan serta menjaga SDA Migas yang berkelanjutan dan tentunya berdampak langsung ke masyarakat di daerah Muba. "Ini visi mulia dan berkelanjutan, tentu harus mendapat dukungan yang maksimal," tegasnya. 

Dalam kesempatan penandatanganan nota kesepakatan antara SKK MIGAS dengan Pemkab Muba Tentang Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berkaitan dengan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Muba tersebut juga dihadiri Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Adiyanto Agus Handoyo, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas Didik Sasono Setiyadi, Kepala Divisi SDM SKK Migas Hudi D Suryo Dipuro, dan Kepala Departemen Humas SKK Migas Sumbagsel Andi Arie Pangeran.

Kemudian, ikut mendampingi Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA adalah Kepala Bappeda Muba Drs Iskandar Syahrianto MH, Kepala Disnakertrans Mursalin SE MM, dan Kepala Dinkominfo Muba Heryyandi Sinulingga AP. (Ril/Red)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

March 29, 2021

LIRA Sumsel Kecam Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar

DPW Lsm LIRA Sumsel Foto.Dok MA

Palembang, MA -
Serangan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Minggu (28/03), menjadi topik hangat saat ini, Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM -LIRA) Provinsi Sumatera Selatan mengecam keras pelaku teror bom.


Setidaknya sudah ada 19 korban luka pada kejadian ini, dan juga ada 2 korban meninggal diduga menjadi pelaku bom bunuh diri tersebut.

Gubernur DPW LSM LIRA Sumatera Selatan, Al Anshor didampingi Wakil Gubernur DPW LSM LIRA, Sahlam Rahman mengecam keras pelaku teror, "Ini merupakan tindakan terorisme yang dapat mengadu domba umat, saya yakin pihak kepolisian mampu mengungkap aksi teror ini," jelasnya.

Tidak hanya itu, DPW LSM Lira Sumsel juga meminta kepada pihak kepolisan untuk dapat bertindak tegas dalam melawan paham radikalisme yang terjadi.

"Saya ucapkan Bravo kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang saat ini sudah menangkap 4 orang terduga teroris tersebut di wilayah kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat," ungkapnya.

DPW LSM LIRA Sumsel, juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, "kita serahkan semuanya kepada pihak berwajib, saya yakin keselamatan dan ketentraman umat saat ini selalu menjadi prioritas, tetap tenang," imbaunya. (Feri)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

March 16, 2021

RSUD Sekayu Jadi Jejaring Kardiovaskular Nasional

 


JAKARTA, MA- Keberhasilan RSUD Sekayu,Musi Banyuasin  melakukan operasi jantung terbuka mendapat dukungan penuh rumah sakit pusat. Muba di bawah nahkoda Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA yang tercatat sukses melaksanakan sejumlah operasi jantung terbuka dapat respon positif dan diakui banyak  pihak. 

Prestasi ini menghasilkan pujian dan penghargaan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular Indonesia sebagai Inisiator Pelayanan Bedah Jantung Terpadu pada Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat Kabupaten Pertama di Indonesia.

Penghargaan diberikan karena RSUD Sekayu setahun ini sudah berhasil melaksanakan operasi jantung terbuka kepada 10 pasien dari berbagai daerah di Indonesia. 

"Dalam rangka mewujudkan pelayanan jantung terpadu di Kabupaten Musi Banyuasin ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi dari RS Puat Jantung Nasional (PJN) Harapan Kita Jakarta agar RSUD Sekayu dapat ditetapkan menjadi RS Jejaring Layanan Kardiovaskular di wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan," ungkap Direktur RSUD Sekayu, dr Makson Parulian Purba MARS saat audiensi rencana menjadikan  RSUD Sekayu sebagai  jejaring layanan jantung terpadu di RS Kabupaten dengan Jajaran RS Jantung Harapan Kita. 

Dikatakan, bahwa RSUD Sekayu telah memiliki SDM yang berlisensi dan kompeten untuk terlibat dalam operasi jantung terbuka 2 Dokter Spesialis BTKV(K), 1 dokter spesialis jantung dan pembuluh darah.

"Kemudian, 3 Dokter spesialis bedah umum, 3 dokter spesialis anastesi, 4 dokter umum asistensi jantung, 5 perawat spesialisasi jantung," ulasnya.

Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Dr dr Iwan Dakota Sp JP (K) MARS FACC FESC, sangat mengapresiasi Bupati Muba Dr Dodi Reza serta pimpinan RSUD Sekayu yang sangat komitmen memberikan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan jantung untuk warga Sumsel. 

"Kenapa tidak kita jadikan pusat jejaring kardiovaskular nasional, pemikiran ini bergulir akan didiskusikan dengan kementerian kesehatan dan seperti nya akan mendapatkan persetujuan untuk menjadi jejaring kita, kalau menjadi jejaring kardiovaskular nasional tentu kita akan mempunyai kewajiban untuk melakukan pendampingan sampai RSUD Sekayu bisa melakukan pelayanan kardiovaskular yang mandiri," ucapnya. 


Hal ini pula, lanjutnya, dapat menjadi percontohan sehingga dapat mentrigger RSUD Kabupaten di seluruh Indonesia. "Program pembinaan dari RS Jantung Harapan Kita sebagai pusat jantung nasional ke RSMH di level Provinsi dan level kabupatennya yaitu RSUD Sekayu. Dengan dukungan dari Pemkab dan  Bupati Dodi saya yakin dan optimis  dapat berkembang dengan baik," ungkapnya. 

Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA menyebutkan, kesehatan dan sarpras rumah sakit yang lengkap menjadi konsen utama dirinya sejak memulai kepemimpinan di Bumi Serasan Sekate. 

"Bukan hanya penyintas jantung, namun sejak 2017 Pemkab Muba telah merealisasikan asuransi kesehatan UHC yang mengcover seluruh warga masyarakat prasejahtera di Muba untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang mana anggarannya dibebankan ke APBD Muba," jelas Pembina dan Penggerak Olahraga Terbaik Indonesia itu. 

Menurutnya, penyakit jantung adalah salah satu penyakit periodenya pendek dan juga cukup tinggi angka kematiannya. Ketika pasien harus antri dengan waktu yang cukup lama maka menjadi problema tersendiri. 

"Muba mempunyai kemampuan untuk menjadi salah satu yang menyediakan fasilitas tersebut. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya," ucapnya. 

Saat ini, lanjut Dodi Reza, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun anggaran 2021 ini tengah melakukan peningkatan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan membangun gedung Penunjang Medik empat lantai dan penambahan gedung rawat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

"Ini juga bagian dalam rangka terus meningkatkan pelayanan kesehatan di Muba, dan InshaAllah November 2021 target kami peningkatan gedung RSUD Sekayu selesai dan pelayanan lebih maksimal lagi," ujarnya.

Ia menambahkan, dengan mengusulkan RSUD Sekayu menjadi RS Jejaring Layanan Jantung Terpadu di RS Kabupaten akan lebih memaksimalkan lagi pelayanan RSUD Sekayu di bidang kesehatan jantung. "Ini semata-mata demi masyarakat Muba," pungkasnya. 

Dalam kesempatan audiensi rencana RSUD Sekayu sebagai RS Jejaring Layanan Jantung terpadu di RS Kabupaten dengan Jajaran RS Jantung Harapan Kita juga turut dihadiri Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang RS Jantung Harapan Kita Dr dr Dicky Fakhri Sp B Sp BTKV(K), Direktur Perencanaan, Organisasi dan Umum RS Jantung Harapan Kita Dr dr Lia G Partakusuma Sp PK (K) MM MARS, Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian RS Jantung Harapan Kita Dr dr Basuni Radi Sp JP (K), dan Direktur Keuangan RS Jantung Harapan Kita Liliek Mahaendra Susilo AK MM. (Ril/Red)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

March 14, 2021

Medco Gelar Bimbel Online, Dukung 250 Siswa Hadapi SBMPTN



JAKARTA, MA- Pekerja dan Manajemen Medco Grup mendukung siswa Sekolah Menengah Atas di beberapa area operasinya, untuk lebih siap menghadapi ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2021, Jakarta (14/03/21).

Dukungan tersebut diimplementasikan melalui penyelenggaraan program bimbingan belajar (bimbel) secara online bagi ratusan siswa di area-area operasi minyak dan gas (migas) Medco di Jawa Timur, Kalimatan Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau dan Aceh Timur. Kegiatan ini terselenggara berkat pengumpulan donasi dari Pekerja dan Manajemen Medco Grup.  

Program ini bekerja sama dengan penyelenggara bimbel terkemuka Ganesha Operation yang akan dimulai pada Senin (15/3). Kegiatan dibuka secara resmi oleh VP Relations & Security Medco E&P Indonesia Arif Rinaldi dihadiri oleh General Manager Medco E&P Kalimantan Region Herman Fauzi serta para Kepala Dinas Pendidikan di beberapa area operasi migas secara online. 

Para siswa yang menjadi peserta program ini merupakan hasil koordinasi antara Medco E&P dengan seleksi dari Dinas-Dinas Pendidikan setempat. 

Menurut Arif Rinaldi, kegiatan ini adalah bagian dari Program Medco Peduli Pendidikan dan kelanjutan dari ‘Program 1000 Gawai bagi Anak Negeri’. Program ini bertujuan untuk mengejar pembelajaran siswa akibat dampak pandemi COVID-19. 

“Akibat pandemi ini, seluruh sekolah melaksanakan penyesuaian proses pembelajaran dengan berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini agar siswa di area operasi Medco dapat lebih siap menghadapi ujian masuk perguruan tinggi,” jelas Arif.  

Menanggapi kegiatan ini, para pimpinan di Dinas Pendidikan yang turut membuka program bimbel online ini yaitu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Tarakan Ahmad Yani, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumenep Syamsul Arifin, Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin Nazarul Hasan mengatakan, program bimbel yang diselenggarakan Medco Group ini sangat tepat. 

“Para siswa yang terpilih ikut program ini harus memanfaatkan kesempatan emas ini, sehingga peluang lolos SBMPTN semakin besar,” ujar Nazarul.

Sementara siswa-siswa yang terpilih mengikuti program ini merasa terbantu dengan program ini. Sejak pandemi, seperti yang diungkapkan oleh Liza Framesti, siswi SMAN 2 Babat Supat, Wahyu Hidayat siswa SMAN 1 Palmatak, Almah siswi dari SMAN 2 Kota Tarakan, dan Defiani Safitri dari SMAN 1 Sumenep. 

“Program bimbel ini sangat kami butuhkan karena sejak pandemi pembelajaran berlangsung secara daring, akibatnya kami sulit berdiskusi dengan para guru dalam memecahkan soal-soal bila ada yang sulit dipecahkan,” ujar Wahyu. (Ril/Red)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

January 18, 2021

Resmi Kerjasama, Pemkab Muba Gandeng BAIS TNI


JAKARTA, MA- Zero konflik yang terus terjaga di Kabupaten Musi Banyuasin sejak tiga tahun belakangan tidak terlepas dari komitmen Bupati Musi Banyuasin Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA yang selalu melakukan deteksi dini dan meminimalisir potensi konflik. 

Guna menjaga hal tersebut, sejak tahun 2020 lalu Bupati Musi Banyuasin Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA sudah menjajaki komunikasi dengan Badan Intelijen Strategis (BAIS) untuk lebih mengoptimalkan Deteksi Dini dan Cegah Dini (Deni Ceni) serta mengamankan objek vital di Bumi Serasan Sekate. 

"Hari ini secara resmi Pemkab Muba bersama BAIS melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS), dan rencananya Februari nanti ASN hingga Camat di Muba akan dilatih langsung pada Pusdiklat Satinduk BAIS TNI di Cilendek Bogor," ungkap Bupati Muba Dodi Reza di sela Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemkab Muba dengan BAIS dalam rangka Pengusatan Optimasi Sumber Daya Pemkab Muba di Kantor BAIS TNI Kalibata Jakarta Selatan, Senin (18/1/2021). 

Dikatakan, pelatihan tersebut dengan harapan dimana semua aparatur Pemkab Muba wajib sifatnya mengetahui lebih cepat dan mencegah lebih cepat juga jika terjadi kondisi yang bakal terjadi konflik di masyarakat. 

"Sehingga penanganan permasalahan yang akan terjadi baik itu bencana alam maupun non alam lebih cepat ditanggapi atau diminimalisir," ujar Kepala Daerah Inovatif 2020 itu. 

Lanjutnya, kerjasama tersebut dilakukan secara menyeluruh dan menyesuaikan kebutuhan Pemkab Muba. "Kerjasama nantinya juga bisa di implementasikan untuk kebutuhan screening calon Kades, dimana kita bisa minta bantuan BAIS atau kita butuh memberikan Diklat Dasar tentang intelijen," tuturnya. 

Dodi merinci, direncanakan untuk tahun 2021 ini akan ada 2 angkatan pelatihan dan tiap angkatan sebanyak 40 peserta terpilih, untuk unsur pesertanya terdiri dari Camat, Kasi Trantib, Lurah, dan utusan dari beberapa OPD. "Insya Allah pertengahan Februari 2021 kegiatan pelatihan sudah dapat kita laksanakan sepanjang kondisi pandemi COVID-19 sudah stabil," bebernya. 

Ketua Kamar Dagang Industri (KADIN) Sumsel ini menambahkan, peserta nantinya yang sudah mendapatkan pelatihan dari BAIS tersebut akan turut andil juga mengamankan objek vital yang ada di Muba. 

"Kerjasama dengan BAIS ini dapat lebih memaksimalkan upaya menjaga zero konflik di Muba dan menjaga keamanan masyarakat," sebutnya. 

Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI), Letnan Jenderal TNI, Joni Supriyanto mengapresiasi Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA dalam upaya menjaga keamanan dan ketentraman wilayah di Muba. 

"Melalui PKS ini keamanan objek vital serta Deni Ceni di Muba akan lebih maksimal lagi karena sumber daya di Muba akan dibekali kemampuan yang baik dan benar dalam mencegah dan menangani konflik," ungkap dia. 

Joni berkeyakinan, Indonesia akan semakin kondusif dengan adanya komitmen yang kuat dari Kepala Daerah seperti Bupati Muba Dodi Reza untuk menjaga ketentraman dan keamanan wilayah. 

"Semoga Indonesia semakin kondusif, dan daerah lainnya di Indonesia punya komitmen tinggi seperti Muba untuk menjaga keamanan daerah," tandasnya. 

Dalam kesempatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemkab Muba dengan BAIS dalam rangka Pengusatan Optimasi Sumber Daya Pemkab

Muba tersebut, Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA turut didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba Yudi Herzandi SH MH, Kepala Badan Kesbangpol H Soleh Naim, Kepala Dinkominfo Muba Herryandi Sinulingga AP, Kabag Kerjasama Muba Dicky Meiriando SSTP MH, Plt Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Muba Rangga Perdana Putra SSTP.


Ril Humas Pemkab Muba

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

January 17, 2021

Desak Polisi Tangkap Raffi Ahmad dan Bos KFC, KNPI: Hukum Jangan Kalah dengan Pengusaha

 


JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama, mendesak Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran untuk menetapkan Raffi Ahmad, terkait pelanggaran protokol kesehatan saat menghadiri pesta ulang tahun konglomerat Ricardo Gelael yang digelar pada Rabu lalu, 13 Januari 2021.

Sebelumnya, publik menyoroti acara tersebut setelah beredar foto Raffi Ahmad,  Komisaris Utama BUMN PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan sejumlah selebritis lainnya tanpa mengenakan masker  serta tidak menjalankan protokol kesehatan ketat.

“ Saya mendapat informasi, ada dugaan bahwa ada laporan yang ditolak polisi. Oleh karena itu, KNPI meminta Kapolda Metro Jaya Fadil Imran untuk segera menangkap Raffi Ahmad dan bos KFC  Ricardo Gelael sebagai pemilik tempat,” tegas Haris, Mingu (17/1/2021).

Haris juga menyesalkan dipilihnya Raffi yang diharapkan menjadi figur dari kalangan muda dalam mengikuti vaksinasi di Istana bersama Presiden Jokowi untuk dapat menjadi contoh dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Ternyata beberapa jam setelah vaksinasi, Raffi malah menghadiri pesta tanpa menggunakan masker dan tanpa menjaga jarak di kerumunan. Ini sangat memalukan  bangsa dan negara serta pemuda di Tanah Air dengan kelakukan Raffi ini,” tegasnya.

Selain itu kata Haris, kehadiran Raffi saat pesta di tempat bos KFC  Ricardo Gelael, tidak mencerminkan sosok anak muda yang seharusnya dapat menjadi panutan.

“ KNPI sangat menyayangkan, di tengah pandemi seperti sekarang, mereka malah merayakan pesta. Ini sangat tidak elok. Masyarakat yang ingin melangsungkan pesta pernikahannya saja selalu dilarang dan hingga sekarang masih dibatasi,” ujar Haris.

 “Apalagi pemerintah sudah memberlakukan pengetatan protokol kesehatan sejak 11 Januari hingga 25 Januari nanti. Kok mereka bisa dengan bebasnya melangsungkan pesta ulang tahun tanpa protokol kesehatan,” sambungnya.

Bahkan kata Haris, beberapa waktu lalu polisi membubarkan acara tahlilan yang digelar oleh warga.Polisi yang tiba di lokasi tahlilan meminta tuan rumah untuk memulangkan tamu yang hadir.

“ Warga tahlilan dilarang, tapi ini  Bos KFC adain pesta-pesta disaat Jakarta sedang tingginya kasus harian Covid-19. Bagaimana mau turun kasus di Jakarta, jika mereka-mereka ini melangsungkan pesta tanpa protokol yang ketat,” ulasnya.  

Ditambahkan  Haris, pelanggaran yang dilakukan Raffi dan teman-temannya lebih berat dibanding dengan kasus kerumuman massa Habib Rizieq Shihab dimana polisi telah menetapkan sejumlah orang menjadi tersangka Undang-Undang Karantina Kesehatan.

“Kasus Habib Rizieq terjadi saat DKI Jakarta menerapkan PSBB transisi, sedangkan kejadian pesta Raffi Ahmad, Ahok dan lain-lain terjadi saat Jakarta sedang menerapkan PSBB ketat, bukan transisi,” tegasnya.

“Oleh karena KNPI mendesak Kapolda Metro untuk menegakan hukum dengan adil tanpa pilih kasih. Dan jangan sampai hukum kalah dengan pengusaha,” tegasnya.

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

January 11, 2021

DRA Rapat Jalan Tol Muba Di Kantor Staf Presiden


JAKARTA, MA- Progress pembangunan jalan Tol Trans Sumatera menjadi perhatian serius Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA. 

Betapa tidak, jalan Tol Trans Sumatera pada ruas Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi sepajang 131 km yang merupakan proyek strategis nasional
dan program strategis di Kabupaten Musi Banyuasin tersebut sedikitnya melintasi enam Kecamatan di Muba yakni diantaranya Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Lais, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Tungkal Jaya dan Kecamatan Bayung Lencir. 

"Ini tentu akan ada pengaruhnya bagi perekonomian warga, oleh sebab itu exit Tol Trans Sumatera ini harus terhubung dengan golden triangle atau segitiga emas dan kawasan industri hijau di Kabupaten Muba," ungkap Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA usai menghadiri Rapat Tindak Lanjut Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Musi Banyuasin di Ruang Rapat Utama Kantor Staf Presiden, Gedung Binga Jakarta Pusat, Senin (11/1/2021). 

Kepala Daerah Inovatif ini juga mengungkapkan, pihaknya telah melakukan peningkatan jalan Sukarami-Simpang Sari- Tanah Abang-Saud-Selabu- Dawas-Berlian Makmur (C2) yang dilakukan di sepanjang 23,315 kilometer. 

"Jalan ini merupakan salah satu ruas jalan strategis Kabupaten yang menghubungkan 2 ruas jalan nasional yaitu jalan negara Sekayu- Mangun Jaya - Lubuk Linggau dan jalan negara Betung - Sungai Lilin - Jambi," jelasnya. 

"Ruas jalan Sukarami - C2 diharapkan menjadi ruas jalan yang terhubung langsung dengan rencana exit tol Betung-Jambi," tambahnya. 

Lanjutnya, Pemkab Muba juga mengusulkan agar rest area diperbanyak nantinya demi menghidupkan perekonomian warga sekitar. 

"Nanti kan pelaku UMKM di Muba bisa menghidupkan perekonomian mereka di lokasi rest area, ini akan terus kita perjuangkan," tegasnya. 

Sementara itu, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI, Febry Calvin Tetelepta didampingi Tenaga Ahli Utama KSP, Helson Siagian mengatakan dalam kesempatan rapat ini pihaknya sengaja mengundang para pemangku kepentingan untuk realisasi percepatan pembangunan infrastruktur jalan Tol. 

"Masukan dan rencana pak Bupati akan kami tampung, dan ini jelas tujuannya untuk memajukan daerah Muba serta menghidupkan perekonomian warga yang dilintasi jalan Tol khususnya bagi pelaku UMKM," ulasnya. 

Menurutnya, apa yang direncanakan Bupati Muba Dr Dodi Reza semata-mata demi kemajuan pembangunan dan perekonomian warga Muba. "Tentu harus di support," tandasnya. 

Dalam kesempatan menghadiri Rapat Tindak Lanjut Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Musi Banyuasin di Ruang Rapat Utama Kantor Staf Presiden tersebut Bupati Muba Dr Dodi Reza turut didampingi Sekretaris Daerah Muba Drs Apriyadi MSi, Kepala Bappeda Muba Drs Iskandar Syahrianto MSi, Kepala Dinas PUPR Herman Mayori ST MT, dan Kepala Dinkominfo Muba Herryandi Sinulingga AP.

Ril Humas Pemkab Muba

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

January 02, 2021

Komunitas Pers Minta Kapolri Cabut Pasal 2d dalam Maklumatnya


JAKARTA, MA- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), yang ditandatangani 1 Januari 2021. 

Polri beralasan, maklumat ini untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Kegiatan FPI dilarang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220- 4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Ada empat hal yang disampaikan dalam maklumat itu, yang salah satunya tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan juga bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik. 

Salah satu isi maklumatnya, tepatnya di Pasal 2d, yang isinya menyatakan: "Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Menyikapi Maklumat di pasal 2d tersebut, kami menyatakan sikap:

1. Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. 

Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 

2. Maklumat ini mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan,"

(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi." Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai "pelarangan penyiaran", yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pers. 

3. Mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari Maklumat itu karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara demokrasi, tak senafas dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang Undang Pers.

4. Menghimbau pers nasional untuk terus memberitakan pelbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang Undang Pers. 

Jakarta, 1 Januari 2021, Abdul Manan, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Atal S. Depari, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Hendriana Yadi, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Hendra Eka, Sekjen Pewarta Foto Indonesia (PFI). Kemal E. Gani, Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred). Wenseslaus Manggut, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). 

Ril/Red

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

December 28, 2020

Martabat Kewartawanan Perlu Dijaga Demi Kepercayaan Publik

 


JAKARTA, MA- Dewan Kehormatan PWI Pusat menyerukan kepada seluruh wartawan dan insan pers untuk senantiasa menjaga martabat profesi agar senantiasa dipercaya publik. 

Di tengah perkembangan media dengan Multiplatform dan juga agresivitas konten media sosial yang tak terkendali, profesi wartawan dan kewartawanan terancam terdegradasi apabila tak mampu menjaga ruh dan prinsip prinsip dasar kewartawanan. Itulah antara lain butir butir pernyataan Dewan Kehormatan PWI Pusat dalam Catatan Akhir Tahun 2020 yang dirilis seusai mengadakan rapat, Rabu (23/12).

DK menegaskan  dalam pusaran kancah politik yang makin dinamis terkadang keras, wartawan diminta untuk menjaga jarak dengan kepentingan politik dan meletakkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. 

"Kita  lahir dan eksis dari kepercayaan publik, bekerja untuk publik, bukan untuk pemerintah atau sebaliknya kelompok kepentingan di masyarakat", kata Ketua DK PWI Ilham Bintang. Rapat dihadiri oleh Sekretaris Sasongko Tedjo, anggota DK Tri Agung Kristanto, Rajapane dan Nasihin Masha.

DK PWI selanjutnya menyatakan sebaik-baik wartawan ialah yang tetap bekerja profesional, berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan. Di sisi lain aparat dan masyarakat diminta  tak perlu alergi atau mencoba memberikan tekanan terhadap pers dalam melaksanakan tugasnya             
         
"Wartawan dilindungi Undang Undang dalam menjalankan profesinya", tandas Ilham Bintang.

Namun DK PWI juga prihatin dengan  kondisi media dan wartawan saat ini yang mengalami tekanan dari sisi kelembagaan karena merosotnya ekonomi dan pergeseran konsumsi media di masyarakat. 

Untuk itu DK PWI mengharapkan penyelesaian masalah antara perusahaan media dengan karyawan pers dilakukan hati-hati dan tetap mengutamakan penghormatan kepada para pekerja pers. 

Seharusnya semua pihak ikut memikirkan nasib pers karena tidak ada demokrasi tanpa pers yang sehat dan wartawan yang menjalankan fungsi kewartawanannya dengan benar.

Dewan Pers diimbau untuk turut menjaga situasi dengan mempertahankan prinsip prinsip kewartawanan dan tidak hanya mengutamkaan prosedur administratif dalam menilai keabsahan media dan wartawan. Yang harus dijaga menurut ketentuan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 wartawan bekerja pada  lembaga pers harus berbadan hukum dan mentaati kode etik jurnalistik. 

Dewan Kehormatan PWI Pusat juga mengharapkan peranan wartawan dan pers dalam  mengatasi  krisis pandemi agar segera berlalu dan kita memenangkan pertempuran melawan covid 19. 

"Masyarakat masih perlu terus diedukasi dan di sisi lain kebijakan serta langkah langkah pemerintah perlu terus dikontrol dan dikritisi", kata Ilham Bintang. (Red)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

October 03, 2020

Menteri Kesehatan Tegaskan Pers adalah Pahlawan di Tengah Pandemi Covid-19

 


JAKARTA, MA- Menteri Kesehatan sekaligus Wakil Ketua Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dokter Terawan Agus Putranto mengatakan pers adalah pahlawan.

Mereka berperan penting dalam melayani masyarakat melalui pemberitaan yang baik dan benar di tengah pandemi covid-19.

"Media adalah pahlawan bangsa seperti di masa pandemi ini, di saat bangsa membutuhkan pikiran dan tenaga mereka untuk mengatasi penyebaran Covid-19," jelasnya.

Demikian dikatakan dokter Terawan saat menerima kunjungan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesai PWI Pusat yang dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari yang didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi.

Selain itu, Ketua Panitia Pelaksana HPN 2021 Auri Jaya, Ketua Mappilu PWI Suprapto Sastro Atmojo, Wakil Bendahara Umum PWI Pusat Dar Edi Yoga dan Humas PWI Pusat Mercys Charles Loho.

Terawan melanjutkan, wartawan dibutuhkan untuk menangkal hoaks dan berita menyesatkan, hal yang sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah.

Ia mencontohkan salah satu keberhasilan pemerintah di negara lain dalam menekan laju pandemi dipengaruhi oleh para pelaku jurnalistik yang selalu memberitakan positif perkembangan Covid-19.

"Pers punya peran yang signifikan dalam rangka menghambat laju corona, tentu dengan memberitakan kabar yang benar tentang Pandemi. Kita ambil contoh Keberhasilan beberapa negara di luar seperti Singapura dan negara lain berkat Pers yang membela Negaranya lewat pemberitaan yang benar pandemi bisa dilawan," jelas Terawan.

"Bukan malah memperkeruh dan membuat gaduh" tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Terawan juga mengatakan akan hadir dalam diskusi Mappilu PWI yang dilaksanakan jelang Pilkada Serentak 9 Desember.

Atal S. Depari yang mewakili PWI mengatakan wartawan anggota PWI siap membantu pemerintah untuk menangani penyebaran Covid-19.

Sebelumnya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, sebanyak 5.800 wartawan di seluruh Indonesia akan ikut dilibatkan dalam upaya perang melawan Corona. Para wartawan akan bertugas dalam penyampaian pesan positif dan faktual terkait perubahan perilaku.

"Satgas bersama PWI kerja sama untuk pelibatan 5.800 wartawan dari seluruh provinsi dari Aceh sampai Papua," katanya, dalam Webinar Mappilu PWI Kamis (1/10).


Humas PWI

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

September 12, 2020

Komite Keselamatan Jurnalis Kecam Tindakan Represif dan Penangkapan 3 Jurnalis di Makassar

Foto: Ilustrasi
JAKARTA, MA- Komite Keselamatan Jurnalis mengecam tindakan represif aparat kepolisian dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Sulsel yang melakukan penangkapan paksa terhadap tiga jurnalis Pers Mahasiswa di Makassar saat meliput aksi Nelayan Kodingareng, Sabtu, 12 September 2020.

Mereka yang ditangkap adalah Hendra (Ketua UKPM Unhas), Mansyur (Pimpinan Redaksi CakrawalaIDE UPPM-UMI), dan Raihan (CakrawalaIDE UPPM -UMI). Selain mereka, ada tujuh nelayan dan 1 mahasiswa yang juga turut ditangkap. 

Informasi yang diterima AJI Makassar, ketiganya sudah menunjukkan kartu pers dan surat tugas kepada polisi. Akan tetapi, polisi tidak mengindahkan kartu pers tersebut. Sebelum dibawa, ketiganya diduga mendapat tindak intimidasi dan kekerasan dari polisi. 

Kemudian mereka diangkut menggunakan kapal Dit Polairud Polda Sulsel untuk dibawa ke kantor. Hingga saat ini, ketiga jurnalis tersebut masih ditahan di kantor Dit Polairud Polda Sulsel. Kepala Dit Polairud juga menghalang-halangi akses bantuan hukum.

Komite Keselamatan Jurnalis menilai penangkapan ini bertentangan dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin jurnalis dalam menjalankan profesinya. Undang-undang Pers juga mengatur sanksi bagi mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. 

Pasal 18 UU Pers menyebutkan, Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta.

Atas penangkapan ini, Komite Keselamatan Jurnalis menyampaikan sikap. Mendesak aparat kepolisian membebaskan segera tiga jurnalis pers mahasiswa dan masyarakat sipil yang ditangkap secara sewenang-wenang. Mendesak Kapolri untuk menindak personelnya yang bertindak sewenang-wenang dan menghalangi kinerja jurnalis yang dijamin Undang-undang Pers.

Komite Keselamatan Jurnalis dideklarasikan di Jakarta, 5 April 2019. Komite  beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Komite Keselamatan Jurnalis, secara khusus bertujuan untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis. 


Sumber: Komite Keselamatan Jurnalis


Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

July 07, 2020

Akui Media Posisi Strategis, Bulog Gandeng PWI Peduli Salurkan Bantuan Dampak Covid-19


JAKARTA, MA- Di tengah pandemi Covid-19, Perum Bulog telah melaksanakan mandat pendistribusian bantuan beras kepada masyarakat terdampak virus Corona. "Pendistribusian beras bantuan tersebut diharapkan mampu menstabilkan harga Pangan pokok di pasaran," ujar Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal saat kunjungan silaturahim ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2020). 

Awaludin yang didampingi tim Humas Perum Bulog dan stafnya diterima Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wasekjen Suprapto, Ketua PWI Peduli M Nasir, Ketua Bidang Publikasi dan Informasi PWI Peduli Nurcholis MA Basyari, dan sejumlah pengurus PWI Pusat/PWI Peduli lainnya. 

Selain berdiskusi dalam kunjungan silaturahim tersebut, Awaludin secara simbolis menyerahkan bantuan paket sembako kepada Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari. Paket berupa beras, minyak tanah, telur, dan bahan pangan lainnya itu akan disalurkan oleh PWI Peduli kepada korban terdampak Covid-19. 

Total bantuan tersebut senilai Rp 20 juta. prioritas penerima terutama kalangan keluarga wartawan yang perekonomian terdampak Covid-I9, menurut catatan www.waldometers wabah tersebut saat ini telah merebak di 215 negara.

“Saat pandemi korona ini, keberadaan dan kiprah Bulog makin terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Ini juga berkat dukungan pemberitaan yang luas dari rekan-rekan wartawan. Di wilayah DKI Jakarta, misalnya, kita dalam waktu singkat dapat mendistribusikan beras bantuan Presiden yang ditugaskan oleh Bapak Presiden dua pekan sebelum dan dua pekan setelah Lebaran (Idhul Fitri 1441 H),” kata Awaludin. 

Menurut Awaludin, pendistribusian beras oleh Bulog itu terbukti dapat mengurangi tekanan terhadap pasar sehingga tidak bergejolak. Hal itu tampak dari stabilnya stok dan harga  pangan, khususnya beras, pada masa menjelang dan setelah Idhul Fitri 1441 H pada akhir Mei silam. Bersamaan dengan hal tersebut, di sejumlah wilayah sedang gencar-gencarnya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. 

"Biasanya, pada masa-masa menjelang dan setelah Lebaran terjadi gejolak pasar yang ditandai dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Alhamdulillah, kali ini distribusi pangan lancar-lancar  saja dan stok tetap terjaga," ungkap Sekretaris Perusahaan Perum Bulog tersebut.

Selanjutnya, Awaludin mengakui wartawan dan media jurnalistik tempat mereka bekerja punya posisi strategis dalam menenangkan masyarakat sehingga tidak terjadi kegaduhan yang tak berdasar.


Menurut dia, dalam banyak kasus, kepanikan masyarakat dalam menyikapi suatu keadaan, seperti stok pangan, lebih banyak dipicu oleh faktor Psikologis ketimbang kondisi pasar atau kenyataan di lapangan. 

"Misalkan ketika diberitakan stok pangan tinggal sekian. Masyarakat panik sehingga terjadi gejolak pasar. Padahal, sesungguhnya yang terjadi selama ini ialah bahwa berkurangnya stok pangan di pasar masih tergolong aman dan dan kenaikan harga yang terjadi itu lantaran mengikuti hukum pasar. Kepanikan itu yang sesungguhnya memicu gejolak pasar. Belum lagi jika ada oknum tertentu yang memainkan kondisi psikologis masyarakat itu,” jelas Awaludin. 

Kemudian Iapun mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik dalam menyikapi peristiwa semacam itu karena sesaui dengan mandat yang dituagaskan pemerintah, Bulog mati-matian menjaga distribusi, kualitas, dan stok pangan, khususnya beras, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Dalam pandangannya, harga pangan pokok sesungguhnya dapat dikendalikan. Pertama, konsumsi pangan, khususnya beras, oleh masyarakat relatif flat alias stabil. Kedua, masa panen dan jumlah produksinya dapat diprediksi. Dengan begitu, pengaturan distribusi dan stok dapat dilakukan secara baik sehingga dapat mengurangi gejolak pasar dan kepanikan masyarakat yang dilandasi aksi-aksi spekulatif. 

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari menyatakan pihakya sangat mengapresiasi kepedulian Bulog untuk berbagi kepada para korban terdampak Covid-19, terutama dari kalangan keluarga wartawan ditengah ketidakpastian kapan akhir dari Pandemi Covid-I9.

"Bantuan Bulog ini sangat berarti wartawan dan keluarga wartawan yang terdampak Covid-19. Kita tidak tahu sampai kapan wabah ini akan berakhir,” ujar Atal.

Kemudian, Atal Depari mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengendalikan stok dan harga pangan agar tetap terjangkau oleh masyarakat tanpa terjadi kepanikan dan gejolak pasar seperti yang terjadi bagai siklus rutin pada periode tertentu selama ini. 

Menurut Atal, gejolak seperti itu bukan hanya merugikan masyarakat selaku konsumen melainkan juga para petani sebagai produsen pangan. 

"Saya kira, Bulog perlu diberikan mandat dan kesempatan untuk juga mengelola sektor pertanian sebagai _corporate farming selaku BUMN. Bulog perlu didukung instrumen yang memadai agar mampu menjalankan mandat pemerintah untuk mengamankan sektor hulu-hilir pangan, khususnya beras atau padi, jagung, dan kedelai," tutur Atal.( Ril/Red)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Waspada 105 Fintech dan 99 Investasi Ilegal

Jakarta, MA- Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan ratusan investasi ilegal dan fintech ilegal untuk segera di tindak kepolisian.

"Pihak Kepolisian sudah tergabung dalam SWI, semua temuan SWI juga selalu kami teruskan kepada pihak Kepolisian untuk segera dilakukan penindakan sesuai ketentuan. Penindakan yang cepat sangat diperlukan untuk mencegah para pelaku investasi ilegal dan fintech ilegal beroperasi kembali yang bisa merugikan masyarakat," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam jumpa pers virtual bersama pihak Bareskrim Polri.

Dalam penindakannya pada Juni, SWI berhasil menemukan 105 fintech peer to peer lending ilegal yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam.

105 fintech peer to peer lending ilegal itu tidak terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas perizinan, pengaturan dan pengawasan layanan fintech peer to peer lending.

Maraknya fintech peer to peer lending ilegal itu sengaja memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid 19.

"Mereka mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif. Padahal pinjaman fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman pendek dan mereka selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone. Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan," kata Tongam.

Jumlah total fintech peer to peer lending ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 s.d. Juni 2020 sebanyak 2591 entitas.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Ia menyarankan jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. (yon/jo)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

May 07, 2020

Mudik Tetap Dilarang, Kemenhub Dukung Surat Edaran Gugus Tugas Covid-19

Jakarta, MA– Kementerian Perhubungan mendukung dan segera menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, pada hari ini Selasa, 6 Mei 2020. Sedangkan mudik tetap dilarang, sama sekali tidak ada pengecualian.

“Kami tegaskan bahwa tidak ada perubahan peraturan. Tetap pelarangan mudik Idul Fitri dan pembatasan orang untuk keluar dari wilayah PSBB. Yang diatur itu pengecualian untuk kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 yang kriteria dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19,” demikian disampaikan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Rabu (6/5).

Adita menambahkan, semua penumpang yang diperbolehkan bepergian sesuai kriteria dalam SE Gugus Tugas akan diatur dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan amanat Permenhub 18/2020 dan Permenhub 25/2020.

“Kementerian Perhubungan hanya menyediakan transportasi di semua moda baik di darat, laut, udara dan kereta api, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan amanat di Permenhub No 18/2020 dan Permenhub No 25/2020. Pemenuhan layanan tersebut akan diberlakukan mulai Kamis, 7 April 2020 pukul 00.00 WIB,” jelas Adita.

Sebagai informasi, pada hari ini, Rabu (6/5) telah terbit Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam SE tersebut disebutkan bahwa kriteria pengecualian bepergian dengan transportasi bagi orang-orang yang memiliki melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan COVID-19, seperti : 1) orang-orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan kegiatan seperti : pelayanan percepatan penanganan Covid-19 ; pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum ; pelayanan kesehatan ; pelayanan kebutuhan dasar ; pelayanan pendukung layanan dasar ; dan pelayanan fungsi ekonomi penting. 2) Perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia. 3) Repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), WNI, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai ketentuan yang berlaku.

Di dalam SE tersebut juga mengatur dengan ketat persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang memenuhi kriteria pengecualian untuk bepergian tersebut, seperti : menunjukkan KTP, menunjukkan surat tugas, menunjukan hasil tes negatif Covid-19 dan lain sebagainya. (yon/rilis)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

April 27, 2020

Wakil Menhan Mendukung Industri Produksi Ventilator

Jakarta, MA- Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Sakti Wahyu Trenggono mendukung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di industri pertahanan (Indhan) ikut memproduksi alat medis ventilator guna membantu penanganan pasien Covid-19 akibat infeksi virus corona SARS-CoV-2.

"Ventilator merupakan alat bantu pernapasan yang vital dibutuhkan dalam penanganan pasien Covid-19. Kebutuhan alat medis ini sangat tinggi sementara suplainya terbatas. Saya selama ini aktif mendorong pabrik milik  BUMN yang berada di klaster National Defence and Hightech Industries (NDHI) ikut produksi ventilator," ungkap Trenggono di Jakarta.

Diungkapkannya, saat ini sudah ada dua BUMN dalam klaster NDHI yang mampu membuat ventilator dan telah lulus uji produk dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Kementerian Kesehatan RI. "Pindad dan Dirgantara sudah mampu produksi ventilator. Kementerian Pertahanan akan pastikan membeli produk buatan BUMN ini agar kita tak telat bergerak dan menjadi pemenang dalam melawan Covid-19," katanya.

Trenggono menjelaskan, pemanfaatan memanfaatkan mesin produksi yang dimiliki sektor Indhan untuk turut membuat ventilator hal yang realistis berkaca dengan Amerika Serikat yang meminta pabrik mobil Ford, GM, dan pabrik turbin GE memproduksi ventilator.

Bahkan Israel Aerospace Industries (IAI) yang dikenal sebagai manufaktur dirgantara dan persenjataan diperintahkan Kementrian Pertahanan Israel ikut berperan serta melawan pendemi corona, dimana divisi produksi rudal di IAI dikonversi untuk memproduksi ventilator portable.

Sementara Dirut Pindad Abraham Mose mengatakan sesuai dengan arahan dari Kementerian pertahanan dan Kementerian BUMN dimana dalam Kondisi Luar Biasa (KLB) peran Indhan seperti Pindad dan lainnya sangat diperlukan dengan memanfaatkan kemampuan sumberdayanya seperti mesin-mesin atau para engineer untuk ikut ambil peran dengan memproduksi peralatan kesehatan yang sangat diperlukan seperti ventilator, tabung oksigen, Masker ruang operasi, bilik disinfektan dan lainnya.

"Pindad sudah membuat Ventilator Pumping Machine, dimana berfungsi sebagai alat bantu pernapasan untuk pasien-pasien yang mengalami gagal napas," jelasnya.

Sedangkan Dirgantara Indonesia memproduksi Ventilator portabel yang diberi nama Vent-I (Ventilator Indonesia) hasil kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Ventilator jenis ini ditujukan bagi pasien yang sakit, tetapi masih mampu bernapas sendiri. (yon/JO)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

April 20, 2020

Berkerja di Rumah ASN Masa Waktunya Diperpanjang

Jakarta, MA– Pemerintah memperpanjang masa bekerja di rumah work from home/WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 14 hari kerja sampai dengan 13 Mei 2020. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 50/2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Diperpanjang hingga 13 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji di Jakarta, Senin (20/4/2020), seperti disampaikan dalam release Kemenpan RB dilansir dari jabarprov.go.id

Perpanjangan ini dengan mempertimbangkan Keputusan Presiden No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Selain perpanjangan masa WFH, surat edaran tersebut juga mengatur keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik, penyesuaian sistem kerja pada kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Pertama, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang di lingkungan instansinya tidak menganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, PPK melakukan penyesuaian sistem kerja pada instansi pemerintah yang berada di wilayah dengan penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sesuai dengan SE Menteri PANRB No. 45/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi ASN pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan PSBB.

Ketiga, ASN diminta untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19. Aplikasi Peduli Lindungi dapat diunduh melalui Playstore untuk versi Android dan Appstrore untuk versi iOS. Selain itu, ASN diharapkan mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk turut mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut.

Atmaji menjelaskan bahwa SE Menteri PANRB No. 19/2020 dan No. 34/2020 masih tetap berlaku karena ada beberapa ketentuan yang tidak tercantum dalam SE yang baru. “Sehingga menjadi satu kesatuan dengan SE Menteri PANRB No. 50/2020,” tutupnya. (yon/Pun)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

April 18, 2020

Waspadai, Ancaman Infodemik Dapat Memperburuk Pandemi Covid-19

Jakarta, MA- Selain tantangan dalam upaya memutus penyebaran virus corona jenis baru atau SARS-CoV-2, hambatan lain yang juga dihadapi masyarakat adalah adanya infodemik seputar COVID-19. Infodemik ini mengarah pada informasi berlebih akan sebuah masalah, sehingga kemunculannya dapat menngganggu usaha pencarian solusi terhadap masalah tersebut.

Pendiri Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Harry Sufehmi mengatakan bahwa saat ini istilah infodemik kini sudah mengglobal karena turut memperburuk situasi dan tidak menolong sama sekali.

"Istilah Infodemik itu sudah mengglobal karena turut memperburuk situasi, kita saat ini di situasi pandemik, wabah global, bukan lokal
Infodemik tidak menolong situasi yang parah ini,” jelas Harry di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (18/4/2020), seperti disampaikan dalam release BNPB.

Selain itu, infodemik juga dapat berakibat fatal hingga menyebabkan korban nyawa. Fenomena itu yang sering muncul di tengah masyarakat, seperti misalnya informasi yang tidak benar mengenai salah satu obat penangkal COVID-19 yang membuat masyarakat justru merasa aman dengan adanya obat tersebut sehingga mengabaikan anjuran protokol kesehatan.

"Akibat infodemic ini bisa cukup fatal, sampai menyebabkan korban nyawa. Misalnya informasi mengenai obat tapi hoaks, jadi lengah gak papa kalau kena, tinggal kasi bawang putih, padahal sebetulnya hoaks. Terus berbagai narasi yang menghasut tapi hoaks sehingga menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat yang sudah cukup susah karena wabah ini, jadi kita kasihan sekali," ujarnya.

Di sisi lain, Harry juga menjelaskan bahwa sesungguhnya para ulama jaman dahulu telah menyusun Ilmu hadist untuk melawan hoaks, tatkala saat itu banyak beredar hadis palsu.

Untuk itu, perlu dipahami bahwa dasar untuk mendeteksi dan menangkal hoaks menurut Harry adalah melalui apa yang seperti diajarkan oleh hadist melalui ulama dengan dasar sanad dan matan, yaitu mengetahui asal atau sumber dan bunyi makna dan pemahaman tentang isinya.

"Dasarnya simpel untuk membantah atau mendeteksi hoaks, yaitu sanad dan matan. Sanad itu sumber, matan itu konten. Jadi maksudnya, kita cek kalau kita dapat berita, sanadnya apa nih, sumbernya darimana. Kalau cuma forward-an Whatsapp yang gak jelas sumbernya sama sekali, ya kita anggap hoaks aja sampai terbukti sebaliknya, jadi supaya aman,” tambah Harry.

Kemudian, terkait konten atau isi berita,  masyarakat sebaiknya mengecek apakah konten tersebut ada yang aneh atau tidak. Apabila ada isi berita yang ketika dibaca isinya langsung membangkitkan emosi, marah, gusar atau bahkan, ketakutan, serta mungkin berlawanan dengan yang selama ini beredar di media massa, maka harus dicek atau seperti tadi saja, dianggap sebagai berita hoaks sampai terbukti sebaliknya.

"Jadi mengetahui ini hoaks atau bukan itu simpel. Kita sudah diajarkan dari zaman dahulu yaitu apakah sanadnya jelas, gimana kontennya. Jadi kalau kita umat muslim sudah bisa berpegang kesitu, maka sebenarnya kita sudah bisa menghindari hoaks ini," kata Harry.

Sebagaimana diketahui bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat setidaknya infodemik berupa hoaks atau informasi yang tidak benar seputar COVID-19 di Indonesia mencapai 566 kasus.

Sementara itu Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) melalui pemeriksa faktanya secara spesifik mencatat misinformasi dan disinformasi seputar COVID-19 sebanyak 301 berita hoaks hingga pukul 22.00 WIB pada Jumat kemarin. (yon/Pun)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

April 17, 2020

BPJS Kesehatan Siap Melaksanakan Verifikasi Klaim Covid-19

Jakarta, MA– Pemerintah memberikan penugasan khusus kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di rumah sakit. Hal tersebut sesuai dengan surat dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor: S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang Penugasan Khusus Verifikasi Klaim Covid-19. 

Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). BPJS Kesehatan dan Kementerian/Lembaga terkait telah menyiapkan hal-hal pendukung seperti kesiapan sistem informasi dan prosedur, aplikasi penunjang, serta sosialisasi kepada verifikator BPJS Kesehatan dan rumah sakit.

“Tentu BPJS Kesehatan sangat siap melaksanakan penugasan ini. Pengalaman melaksanakan verifikasi klaim yang akuntabel, transparan sesuai dengan prinsip good governance, sudah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh BPJS Kesehatan khususnya selama mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dengan adanya ketentuan di atas, diharapkan dapat memperlancar tugas BPJS Kesehatan dalam melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat Covid-19,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf.

Iqbal juga menjelaskan, alur pengajuan klaim Covid-19 dimulai dari rumah sakit mengajukan permohonan pengajuan klaim melalui email ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, ditembuskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan. Adapun berkas pendukung verifikasi diajukan melalui aplikasi Eklaim INA-CBGs. Kementerian Kesehatan dapat memberikan uang muka paling banyak 50% dari jumlah klaim yang diajukan. Berkas klaim pasien Covid 19 yang dapat diajukan adalah yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020.

Selanjutnya BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap klaim sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan. Setelah melakukan verifikasi BPJS Kesehatan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi pembayaran tagihan klaim pelayanan kepada Kementerian Kesehatan.

BPJS Kesehatan diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja dalam proses verifikasi klaim tersebut. Selanjutnya, setelah diserahkan berita acara verifikasi, Kementerian Kesehatan akan membayarkan klaim kepada rumah sakit setelah dikurangi uang muka yang telah diberikan sebelumnya. Biaya klaim akan ditransfer ke rekening instansi pemohon (rumah sakit) oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja.

“Tentu kami mendorong rumah sakit untuk sebaik mungkin menyiapkan berkas pendukung verifikasi klaim, agar prosesnya tidak mengalami kendala dan sesuai petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan. Selain itu, klaim yang diajukan belum pernah diklaim pada program apapun sehingga tidak ada klaim ganda,” jelas Iqbal.

Seperti disampaikan dalam release BPJS Kesehatan pusat, sumber pembiayaan klaim pasien Covid-19 ini berasal dari DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan  atau sumber lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pasien sudah membayar biaya perawatan, maka rumah sakit harus mengembalikan. Sedangkan masa kadaluarsa klaim adalah 3 bulan setelah status pandemi/wabah dicabut oleh Pemerintah. 

Adapun, kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya adalah Pasien yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan  Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang berusia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta serta ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta, baik itu WNI ataupun WNA yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (yon/Pun)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Dukung Kami di Youtube

LAPOR PAK

LAPOR PAK
Buat Laporan Anda disini, pasang Aplikasi Kami.

Media Advokasi Edisi Cetak