Web Analytics

Showing posts with label Jakarta. Show all posts
Showing posts with label Jakarta. Show all posts

January 26, 2022

Bertemu Kepala Kepolisian Malaysia, Kapolri Bahas PMI Ilegal Hingga Penanganan Covid-19

Jakarta, MA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Kepala Kepolisian Malaysia (Inspector General of Police) Tan Sri Acryl Sani bin Abdullah Sani di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/1).

Dalam pertemuan tersebut, Sigit membahas sejumlah permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia dan Malaysia. Diantaranya adalah, isu ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menurut Sigit, terkait permasalahan yang kerap menimpa PMI tersebut, diperlukan adanya sinergitas, komunikasi dan koordinasi kedua lembaga negara tersebut. Sehingga, kedepannya tidak ada lagi kasus yang muncul terkait dengan kerugian yang dialami WNI di Malaysia. 

"Terkait dengan isu, khususnya disini beberapa waktu lalu baru juga menghadapi isu imigran gelap yang masuk ke sana dan menyelundup. Kalau kita lihat dari data hampir setiap hari selalu ada dan ini akan sangat bagus jika melalui jalur legal," kata Sigit dalam pertemuan tersebut. 

Mantan Kapolda Banten ini juga menyebut bahwa, permasalahan soal munculnya penyelundupan PMI secara ilegal karena kebanyakan melalui jalur-jalur tikus.

Karena itu, Sigit menekankan, adanya kerjasama antara kedua negara untuk kemudahan proses monitoring dan koordinasi apabila munculnya peristiwa sama kedepannya. 

"Kita ingin semua yang bekerja di luar, kita bisa ikuti perkembangannya. Kalau kemudian ada sesuatu lebih mudah untuk berkoordinasi," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Selain membahas isu PMI, Kapolri bersama Kepala Kepolisian Malaysia membahas soal penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19 di negara masing-masing. Terutama soal antisipasi penyebaran varian Omicron. 

Dihadapan Kepala Kepolisian Malaysia, Sigit memaparkan peran serta dari Pemerintah Indonesia, TNI-Polri, serta seluruh elemen masyarakat yang bahu membahu serta berperan aktif dalam hal penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. 

"Bersama Pemerintah dan pihak terkait lainnya, Dokter dari TNI dan Polri juga dikerahkan untuk menangani Pandemi Covid-19. Kita puncak Pandemi Covid-19 di bulan 7 tahun lalu," ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit menyampaikan apresiasi kepada pihak Kepolisian Malaysia yang selama ini telah membantu beberapa pengungkapan kasus penegakan hukum antar-negara.

Disisi lain, kedatangan Kepala Kepolisian Malaysia sekaligus mengundang secara langsung Kapolri Jenderal Sigit untuk menghadiri pameran Defence Service Asia (DSA) 2022 and National Security Asia (NATSEC ASIA) 2022 tanggal 28 sampai dengan 31 Maret 2022 di Kuala Lumpur.
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

January 25, 2022

PP GAMARI Bakal Gelar Bakti Sosial dan Seminar Kesehatan

PEKANBARU, MA - Pernyataan itu langsung disampaikan Ketua Presidium Pusat (PP) Gabungan Aksi Mahasiswa Alumni Riau (GAMARI), pada saat ditemui di halaman Kantor Camat Marpoyan Damai Pekanbaru, Selasa (25/1/2022).

Dikatakan Larshen Yunus, bahwa PP GAMARI bukan hanya konsen dalam kegiatan Anti Korupsi saja, melainkan juga tetap memperhatikan sisi Sosial Kemanusiaan.

"Selama ini masyarakat indonesia dan mancanegara mengenal kami sebagai Pegiat Anti Korupsi. Aktivis yang kekeh dengan semangat Supremasi Hukum, namun juga tetap mengedepankan sisi Sosial Kemanusiaan" ujar Aktivis Larshen Yunus, dengan nada optimis.

Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga tegaskan, bahwa kegiatan organisasi yang dipimpinnya itu didukung seraya dibantu oleh Manajemen Rumah Sakit (RS) Prima Pekanbaru. Melalui Kepala Bagian Humas Adi Dharma, RS Prima pastikan untuk turut menyukseskan kegiatan tersebut.

"Kemarin kami sudah bertemu disalah satu bilangan Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Pak Adi dan rekannya yang seorang Dokter pastikan, bahwa RS Prima konsisten mendukung sekaligus membantu setiap Kegiatan Positif yang ditaja oleh pihak Aktivis PP GAMARI beserta Media Partner" tutur Aktivis Larshen Yunus.

Hingga berita ini diterbitkan, Manajemen RS Prima lagi-lagi yakinkan, bahwa pihaknya konsisten mendukung dan membantu setiap kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan Aktivis Larshen Yunus dkk.

"InshaAllah, selagi kegiatannya positif kami akan selalu bantu, apalagi ini menyangkut tentang kesehatan masyarakat banyak" ungkap Adi Dharma, Kepala Bagian Humas RS Prima Pekanbaru.

Sebagai informasi, bahwa Jadwal Acara Bakti Sosial (BAKSOS), Konsultasi dan Seminar Kesehatan itu akan dilaksanakan pada hari Jum'at, 28 Januari 2020. Pukul 14.00 siang s/d-Selesai. Bertempat di Graha YK (Dr Yudi Krismen SH MH), Jalan Kartama-Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai-Kota Pekanbaru. (A-R)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

January 24, 2022

Cegah Covid-19, BNN Suntikan Vaksinasi Booster Bagi Pegawai

Jakarta, MA - Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) melaksanakan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga (booster) bagi para pegawai di lingkungan BNN RI Pusat dan masyarakat sekitar, yang dilakukan di Gedung Klinik BNN RI, Cawang, Jakarta Timur, pada Senin (24/1).

Vaksinasi booster yang akan berlangsung hingga 28 Januari 2022 mendatang ini direncanakan akan diberikan kepada 1.500 orang dengan kuota 300 orang per harinya.

Pada hari pertama vaksinasi booster dilakukan, Kepala BNN RI, Dr. Petrus Reinhard Golose juga ikut mendapatkan suntikan dosis ketiga vaksin Covid-19 tersebut.

Vaksinasi ketiga diberikan kepada penerima vaksinasi 1 dan 2 dengan jenis vaksin Sinovac yang telah memiliki e-ticket untuk vaksin ke-3 pada aplikasi Pedulilindungi dengan persyaratan usia minimal 18 tahun.

Alur vaksinasi booster tak jauh berbeda dengan vaksinasi Covid-19 sebelumnya. Peserta vaksinasi mendaftarkan diri H-1 melalui link yang telah disediakan. Usai mendapatkan jadwal vaksinasi, peserta vaksin wajib melakukan swab antigen pada hari yang sama sebelum menerima vaksin booster.

Peserta kemudian melakukan registrasi dan diverifikasi oleh petugas untuk selanjutnya dilakukan vaksinasi. Setelah mendapatkan suntikan vaksin, peserta menunggu selama 10 menit untuk dilakukan observasi.

Seluruh rangkaian vaksinasi booster hingga swab antigen pra vaksinasi diberikan secara gratis bagi peserta vaksinasi Covid-19 dosis ketiga di lingkungan BNN RI.

Vaksinasi booster merupakan vaksinasi Covid-19 yang diberikan setelah mendapat vaksinasi primer dosis lengkap dengan tujuan mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan.

Vaksinasi Covid-19 dosis ketiga yang dilaksanakan oleh BNN RI merupakan kontribusi BNN RI dalam menyukseskan program vaksinasi nasional Covid-19 agar semakin banyak masyarakat yang terlindungi dari virus Covid-19.

Meskipun telah menerima vaksinasi dosis lengkap maupun booster, BNN tetap disiplin menegakkan protokol kesehatan 5M di lingkungan BNN RI, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas dalam praktik kehidupan sehari-hari untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh pegawai maupun masyarakat sekitar. (DND)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

January 20, 2022

Kadivpropam Polri Instruksikan Anggota Minimalisir Pelanggaran

SEMARANG, MA - Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo mengunjungi Polda Jawa Tengah. Bertempat di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Kadivpropam memberikan arahan terkait pembinaan pencegahan perilaku menyimpang anggota Polri, Kamis (20/1) siang.

Didampingi Kapolda dan Wakapolda Jateng, Kadiv Propam meminta agar pengawasan terhadap perilaku anggota ditingkatkan. Hal ini sangat perlu, karena perilaku negatif sejumlah oknum anggota bisa berdampak negatif kepada Polri sebagai sebuah institusi.

"Disamping melaksanakan tugas rutin, saat ini Polri tengah berkonsentrasi dalam penanganan covid-19. Banyak kegiatan, tapi anggota jangan tergelincir dengan melakukan perilaku negatif," ungkap Kadivpropam dihadapan puluhan Kapolres dan pejabat yang mengikuti kegiatan tersebut.

Untuk itu, para perwira sebagai manager di lapangan harus melakukan pengawasan ketat terhadap anggota. Para perwira sebagai supervisor harus terus mengingatkan anggota agar tidak melakukan pelanggaran dan fokus pada peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Lebih lanjut, Irjen Ferdy Sambo memberikan apresiasi atas langkah tegas Kapolda Jateng yang mencopot kasat di salah satu Polres karena ada laporan pelanggaran etis dari masyarakat.

"Bertindak cepat terhadap komplain masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan Polri sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat," terang Kadivpropam.

Di depan media, Kadivpropam menjelaskan bahwa kehadirannya di Jawa Tengah adalah untuk melakukan pencegahan secara dini dan mitigasi perilaku menyimpang anggota Polri.

"Upaya ini dimaksimalkan di tengah tugas penanganan covid 19. Anggota harus bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dan meminimalisir pelanggaran di tengah masyarakat,"ungkapnya.

Sementara Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengungkapkan pihaknya telah memproses seluruh laporan masyarakat terkait pelanggaran anggota Polri. 

Polda Jateng juga membuat aplikasi agar masyarakat mudah melaporkan ke Bidpropam apabila menemukan perilaku menyimpang yang dilakukan anggota Polri.

"Pada tahun 2021, sejumlah 158 kasus yang terkait pelanggaran anggota ditangani Polda Jateng dan jajaran, baik dalam bentuk pelanggaran disiplin maupun kode etik. Saya sudah instruksikan Kapolres hingga Kapolsek untuk melakukan pengawasan melekat pada anggota di lapangan" kata Kapolda.

Dijelaskan, Polda Jateng saat ini berkonsentrasi dalam penanganan covid19 dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

"Terhitung hari ini covid aktif di Jateng ada 98 kasus. Meski begitu Polda Jateng tetap waspada terhadap kemungkinan peningkatan kasus dan menyiapkan langkah kontinjensi bila diperlukan," tutup Kapolda. (Pour)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

January 07, 2022

Tinjau Vaksinasi Serentak se-Indonesia, Kapolri Ingatkan Syarat Wajib PTM 100 Persen

Jawa Barat, MA  - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan akselerasi vaksinasi serentak di Gedung Dome Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/1/2022). Percepatan tersebut juga digelar seluruh wilayah Indonesia. 

Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan soal syarat wajib untuk mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia soal Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bagi anak-anak. Menurut Sigit, ada dua yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan kebijakan itu, yakni, target vaksinasi masyarakat umum harus 70 persen dan kelompok lanjut usia (lansia) wajib 60 persen. 

"Pemerintah saat ini telah memberikan kebijakan PTM 100 persen, dimana tentunya untuk melaksanakan PTM 100 persen dan vaksinasi anak, maka target pencapaian vaksinasi masyarakat umum 70 persen dan lansia 60 persen harus terpenuhi," kata Sigit dalam jumpa pers. 

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan, proses belajar mengajar anak secara tatap muka langsung merupakan hal yang sangat penting. Mengingat, hampir dua tahun semenjak Pandemi Covid-19, generasi bangsa kehilangan momentum tersebut. 

Namun disisi lain, Sigit menyatakan, guna mewujudkan pembelajaran secara tatap muka langsung, harus ada jaminan kesehatan dan imunitas terhadap anak dari bahaya paparan virus corona. Salah satunya adalah dengan memberikan suntikan vaksin. 

Penguatan imunitas terhadap anak, kata Sigit juga akan memberikan jaminan kesehatan kepada orang tua dan orang-orang yang ada di dalam lingkungan keluarganya. Sehingga, tidak perlu ada rasa khawatir munculnya klaster keluarga ketika PTM 100 persen diberlakukan. 

"Kita ingin anak-anak kita segera melakanakan tatap muka. Namun disisi lain, kita harus yakin anak-anak kita sudah dibekali vaksinasi atau imunisasi. Sehingga memiliki imunitas dan kekebalan. Sehingga saat melaksanakan aktivitas aman tidak menjadi carrier karena saat kembali biasanya bertemu orang tua, nenek atau kakek. Dan juga memiliki posisi rentan apabila tidak diberikan imunisasi atau vaksinasi," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Lebih dalam, Sigit memaparkan, vaksinasi meningkatkan imunitas seseorang dan juga dapat mencegah atau mengurangi fatalitas dari bahaya varian Covid-19, seperti Delta dan Omicron. Sebab itu, Sigit menyebut, akselerasi merupakan tantangan bagi seluruh stakeholder untuk terus melakukan akselerasi vaksinasi.

"Karena dari pemeriksaan terhadap masyarakat yang sudah divaksin terkena varian baru maka gejala yang kemudian didapatkan rata-rata OTG atau gejala ringan. Artinya vaksin betul berikan perlindungan pada masyarakat terhadap serangan varian yang ada baik, Delta ataupun Omicron," ucap Sigit. 

Sementara itu, Sigit menyampaikan, dengan terus dilakukannya akselerasi vaksinasi, hal itu dapat mempertahankan tren positif laju pertumbuhan Covid-19 di Indonesia saat ini yang sudah dapat dikendalikan dengan baik. 

"Ini semua harus dilakukan karena memang, Alhamdulillah hampir 167 hari kita bisa pertahankan angka Covid-19, bisa kita kendalikan berada di angka positivity rate dibawah 1 kemudian BOR juga saat ini masih terkendali di angka tiga. Artinya angka ini semuanya bisa terjadi karena memang kerja keras seluruh elemen stakeholder baik dari TNI, Polri, Pemda, Dinkes, relawan dan rekan-rekan yang tergabung. Sehingga akselerasi vaksinasi dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah hasilnya 167 hari angka Covid-19 bisa dikendalikan," papar Sigit.

Dengan terkendalinya angka Covid-19, menurut Sigit, itu akan menjadi modal penting terkait dengan aktivitas masyarakat. Selain itu, Indonesia akan semakin siap dalam menghadapi event nasional maupun internasional. Sehingga, aktivitas pertumbuhan perekonomian Indonesia akan terus membaik di tengah Pandemi Covid-19. 

"Saya tetap mengimbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan walaupun sudah vaksinasi. Karena dua hal tersebut kunci utama. Disiplin terhadap prokes meskipun sudah vaksinasi dan tetap waspada jangan abai, jangan lengah. Karena beberapa wilayah negara lain peningkatan itu karena disiplin prokes mulai berkurang. Terima kasih kerja keras seluruh stakeholder," tutur Sigit.

Dalam tinjauannya, Sigit juga menyempatkan melakukan dialog interaktif dengan seluruh Polda jajaran. Ia memberikan instruksi soal akselerasi vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan untuk terus dilaksanakan. (Ril)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

January 05, 2022

Launching Vaksinasi Merdeka Anak, Kapolri: Upaya Menjaga Generasi Penerus Bangsa

JAKARTA, MA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri launching vaksinasi merdeka anak di SDN 01 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (5/1/2022). Kegiatan ini juga digelar secara serentak di 30 provinsi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Sigit menyampaikan percepatan vaksinasi terhadap anak digelar sebagaimana tindaklanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin agar anak-anak Indonesia mendapatkan perlindungan dari ancaman virus Covid-19. Apalagi saat ini, muncul varian baru Omicron yang sudah menyebar ke ratusan negara termasuk Indonesia.

"Beberapa waktu lalu pak Presiden sudah mulai melaksanakan vaksinasi anak-anak, dan hari ini menjadi tekad kita dimana kebijakan dan perintah dari pak Presiden ini bisa kita lakukan percepatan, karena kita lihat semakin hari dampak dari varian Omicron cukup mengkhawatirkan," kata Sigit.

Varian omicron, kata Sigit, bisa bertransmisi dan menjangkit seseorang yang sudah divaksin. Meskipun dampaknya sangat ringan bagi yang sudah divaksin. Untuk itu, ia menegaskan percepatan vaksinasi khususnya bagi anak-anak mau tak mau harus dilakukan, agar tak terjadi fatalitas jika terpapar varian omicron.

Apalagi, lanjut Sigit, kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) sudah mulai dibuka 100 persen. Sehingga percepatan vaksinasi wajib dilakukan untuk melindungi anak-anak Indonesia.

Sigit menuturkan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen merupakan kebutuhan penting untuk anak-anak. Sebab selama hampir dua tahun pandemi, anak-anak kehilangan waktu belajar yang efektif karena pembelajaran dilakukan secara online atau jarak jauh.

"Jadi ini tentunya tantangan bagi kita bagaimana setelah PTM kita buka dan lancar, namun disisi lain anak-anak terlindungi karena sudah vaksin dan tentunya bagaimana kemudian kegiatan ini (PTM) bisa kita jaga agar tak memunculkan klaster," ujar Sigit.

Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini mengajak semua pihak untuk bersinergi dan bersama-sama menghadapi varian Omicron. Beberapa hal yang dilakukan yakni dengan memperkuat pos-pos masuk negara, memperketat protokol kesehatan hingga percepatan vaksinasi.

Dalam pelaksanaan vaksinasi anak-anak, ia pun meminta seluruh provinsi dapat mempercepatnya. Sebab, vaksinasi adalah upaya menyelamatkan anak-anak Indonesia dari serangan virus Covid-19.

"Anak-anak kita adalah generasi yang mengisi posisi penting di tahun 2045 karena tahun 2030 kita memiliki potensi 60 persen masyarakat kita berada di usia produktif. Untuk bisa mempersiapkan SDM unggul, mau tak mau anak-anak kita harus kita jaga dari risiko terkait munculnya varian baru atau varian-varian yg nanti muncul. Yang kita lakukan salah satunya memberikan kekebalan imunitas dengan vaksin," katanya.

Dalam kesempatan ini, mantan Kapolda Banten itu mengapresiasi kerja keras rekan-rekan baik tenaga kesehatan, tenaga pengawas prokes dan tenaga vaksinator yang telah menjaga angka Covid-19 masih bisa terkendali.

Namun, ia pun tetap meminta semua pihak waspada dan tak boleh lengah dengan capaian penekanan laju Covid-19 yang saat ini sudah baik. Untuk itu, jenderal bintang empat ini meminta penguatan protokol kesehatan, penegakan 3M khususnya pemakaian masker dan melakukan akselerasi vaksinasi tetap terus dilakukan.

"Perkuat prokes, penegakan 3M khususnya memakai masker dan melakukan akselerasi vaksinasi ini kunci upaya kita untuk betul-betul bisa mengendalikan Covid-19," tutup Sigit. 
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

January 02, 2022

Polri Usut Dugaan Ujaran Kebencian Bahar Smith

Jakarta, MA - Polri menegaskan bertindak profesional, prosedur, transparan, objektif, dan akuntabel dalam penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dengan terlapor Bahar bin Smith.

Diketahui bahwa kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat Bahar bin Smith saat ini sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"Satu hal yang tetap kami informasikan kepada media bahwa proses pelaksanaan penyidikan ini kita laksanakan objektif, transparan, dan profesional. Jadi itu berdasarkan aturan. Kemudian perkembangannya atau dinamikanya itu disesuaikan dengan progres hasil penyidikan yang berkembang," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/1/2022).

Saat ini, kata Ramadhan, tim penyidik telah melakukan gelar perkara selaras dengan konstruksi hukum yang disusun secara simultan.

Lebih lanjut, ia menuturkan penyidik juga tengah mempersiapkan rencana pemeriksaan Bahar bin Smith yang diagendakan pada Senin, 3 Januari besok.

"Sesuai dengan perkembangan hasil penyidikan, kami akan memeriksa saudara BS sesuai dengan surat panggilan yang sudah dikirimkan," katanya.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat sudah meningkatkan kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang menjerat Habib Bahar bin Smith dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Sebanyak 50 saksi dan 6 barang bukti sudah diperiksa oleh penyidik. Untuk mempermudah mengidentifikasi para saksi, penyidik membagi dalam dua klaster tempat kejadian perkara (TKP), yaitu klaster Bandung sebagai TKP awal tempat Bahar bin Smith ceramah yang diduga berisi ujaran kebencian sebanyak 15 orang saksi dan klaster Garut menjadi 10 saksi.

Kemudian saksi pelapor yang diperiksa sebanyak 4 orang dan saksi ahli sebanyak 21 orang. Untuk barang bukti tambahan yang disita yakni satu buah handphone pada klaster TKP Garut dan satu buah flashdisk pada klaster Bandung.

Adapun semua barang bukti digital atau digital evidence yang telah kami sita, dan telah dikirim ke Laboratorium Digital Forensik Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan.

Dalam kasus ini, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Operasi Lilin 2021, Angka Kematian Akibat Kecelakaan Menurun

Jakarta, MA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar operasi lilin 2021 guna mengamankan Natal dan Tahun Baru. Operasi ini digelar mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Dalam pelaksanaan operasi lilin 2021, tren jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat dibanding operasi lilin 2020. Tercatat hingga hari kesembilan ada 772 angka kecelakaan terjadi pada operasi lilin 2021. Pada operasi lilin 2020, tercatat 529 angka kecelakaan. Angka ini meningkat sebesar 31 persen.

Meskipun angka kecelakaan meningkat, angka kematian karena kecelakaan pada operasi lilin 2021 mengalami penurunan sebesar 19 persen. Pada operasi lilin 2020, angka meninggal dunia tercatat sebanyak 88 orang. Sementara pada operasi lilin 2021, ada 74 orang meninggal dunia.

"Angka luka berat pada operasi lilin 2021 dan operasi lilin 2020 sama yaitu 74 orang," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/1/2022).

Sementara angka luka ringan, katanya, pada operasi lilin 2021 mengalami penurunan sebesar 10 persen dibanding operasi lilin 2020. Pada operasi lilin 2021 tercatat 990 orang luka ringan dan operasi lilin 2020 ada 1.091 orang.

Untuk angka pelanggaran lalu lintas, pada operasi lilin 2021 sebanyak 8.930 kendaraan diberi tindakan penilangan. Angka ini meningkat sebesar 58 persen dibanding operasi lilin 2020 dimana sebanyak 3.768 kendaraan ditilang.

Peningkatan juga terjadi terkait teguran pelanggaran lalu lintas. Pada operasi lilin 2021, sebanyak 68.572 kendaraan mendapatkan teguran. Sementara pada operasi lilin 2020 sebanyak 20.395 kendaraan mendapatkan teguran.

Ramadhan menambahkan, untuk tren gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat juga mengalami peningkatan sebesar 18 persen. Dari lima kejahatan yang menonjol pada operasi lilin 2021, yang meningkat yakni pencurian dengan pemberatan. Tercatat pada operasi lilin 2021 terjadi 603 kasus pencurian dengan pemberatan. Pada operasi lilin 2020 terjadi 545 kasus pencurian dengan pemberatan.

"Kasus kejahatan narkotika, penggelapan dan kejahatan dunia maya mengalami penurunan. Sementara kasus pencurian kendaraan motor (curanmor) angkanya sama," ujarnya.

Sementara itu, untuk volume arus lalu lintas di empat gerbang tol keluar masuk Jakarta yaitu Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Ciawi Utama dan Cikupa Utama, tercatat tertinggi terjadi pada Minggu, 26 Desember 2021 yaitu 307.695 kendaraan.

"Adapun selama sembilan hari pelaksanaan operasi lilin 2021, tercatat sebanyak 2.139.131 kendaraan melewati empat gerbang tol utama," katanya. (Ril)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

December 21, 2021

Polda Jateng : Personil Berprestasi Akan Diapresiasi, Yang Melanggar Mendapat Sanksi

SEMARANG, MA - Polda Jateng menyatakan komitmennya untuk menegakkan disiplin dan aturan bagi seluruh anggotanya tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy saat menanggapi pertanyaan media terkait penanganan kasus asusila yang melibatkan oknum anggota Polsek Cluwak, Polres Pati, Bripka RY.

Sebagaimana diketahui, Bripka RY dilaporkan seorang pekerja migran bernama Sukalam karena berselingkuh dengan istrinya berinisial SA. Laporan itu ditindaklanjuti Polres Pati dengan mengadakan penyelidikan pemeriksaan hingga sidang kode etik terhadap Bripka RY.

Setelah melalui beberapa kali persidangan, terduga pelanggar Bripka RY akhirnya dianggap melanggar kode etik Polri dan dijatuhi sejumlah sanksi disiplin serta direkomendasikan untuk diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH).

"Terduga pelanggar dipersangkakan melanggar Pasal 11 huruf c dan Pasal 11 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Saat ini yang bersangkutan ditempatkan di ruang khusus untuk menjalani sanksi disiplinnya," ungkap Kabidhumas.

Terkait rekomendasi PTDH, lanjutnya, Bripka RY diberi waktu 14 hari oleh komisi kode etik Polri di Polres Pati untuk mengajukan banding.

"Pengajuan banding ditujukan ke atasan Ankum yaitu Kapolda Jateng," ungkapnya.

Kabidhumas menandaskan, Polri mempunyai mekanisme dan aturan jelas terkait kinerja anggota Polri. Setiap anggota terikat pada aturan kode etik yang berdampak pada karier personil bersangkutan.

"Jadi ada konsep reward and punishment yang jelas di Polri. Ada sejumlah aturan tentang hal itu. Siapa yang melanggar akan dihukum. Sebaliknya siapa yang memberikan kontribusi baik atau berprestasi, akan mendapatkan penghargaan," ungkap Kabidhumas.

Bidhumas Polda Jateng sendiri, tambah Kombes M Iqbal, menerima sejumlah penghargaan atas kinerja yang sangat baik. Terakhir, Bidhumas menerima penghargaan sebagai Top 1 Engagement Media Sosial dari Kadivhumas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo pada acara Anev Konsolidasi Humas Polri yang digelar di Jakarta, Rabu (14/12) lalu.

Engagement Media Sosial yang tinggi, merupakan bukti interaksi netizen terhadap suatu akun media sosial dalam berbagai ragam bentuk seperti komentar, like, applause dan sebagainya. Tingginya respon atau interaksi netizen terhadap akun medsos menunjukkan tingkat popularitas  akun tersebut di dunia maya.

"Jadi akun-akun yang dikelola jajaran Humas Polri di Jateng mendapat respon tinggi dari netizen. Bahkan oleh pimpinan dinilai yang tertinggi se jajaran Polri di Indonesia," tandasnya.

Terkait keterlibatan erat netizen pada medsos yang dikelola Polda Jateng dan jajarannya, tercermin saat tagar Program Satu Juta Mangrove menjadi trending topics nasional di Twitter pada 10 Oktober 2021. 

"Hashtag program satu juta mangrove itu terkait dengan program Mageri Segoro yang digagas Kapolda Jateng," jelas Kabidhumas. (Pour)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

December 20, 2021

Puluhan Unit Kerja Raih WBK/WBBM, Polri: Wujud Nyata Birokrasi Bersih dan Melayani

Jakarta, MA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menggelar apresiasi dan penganugerahan unit kerja yang berhasil memperoleh predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021, Senin (20/12/2021).

Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2021 diserahkan lamgsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia. Kegiatan penyerahan predikat WBK/WBBM ini juga merupakan bagian akhir dari rangkaian proses evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2021 akan digelar dengan perpaduan antara tatap muka langsung offline dan melalui daring online. Wakil Presiden RI, K.H Ma’ruf Amin hadir secara daring untuk memberikan arahan pada para penerima predikat.

Pada tahun 2021 ini, sebanyak 4.042 unit kerja yang berjuang melewati rangkaian proses evaluasi zona integritas. Dari ribuan unit kerja tersebut, terdapat 486 unit kerja yang berhasil mendapat predikat WBK.

"Penyerahan predikat ini dalam rangka memberikan apresiasi terhadap instansi pemerintah dan unit yang sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan zona integritas sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan berintegritas,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa salah satu tujuan terselenggaranya acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2021 adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memberikan hasil yang nyata berupa pelayanan yang berkualitas dan berintegritas, selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Saya juga berharap, acara ini bisa menjadi forum untuk menggali masukan dan saran perbaikan bagi program reformasi birokrasi yang berkenaan peningkatan pelayanan dan integritas,” ujarnya.

Dari ratusan unit kerja yang meraih predikat WBK, Polri mendapatkan 36 unit kerja yang meraih predikat tersebut. Sementara terdapat 4 unit di Polri yang meraih predikat WBBM.

Dalam acara ini juga diberikan apresiasi terhadap pimpinan perubahan yang berhasil membangun unit percontohan. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun menjadi salah satu penerima penghargaan ini. Penghargaan diwakili dan diterima oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Terkait pemberian penghargaan zona integritas WBK/WBBM yang diraih Polri, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pun mengucapkan terima kasih. Menurutnya, penghargaan ini merupakan upaya Polri untuk menghilangkan budaya korupsi, peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan masyarakat.

"Predikat WBK/WBBM bukan hanya simbol, tapi merupakan wujud nyata untuk menciptakan birokrasi yang berwibawa, bersih dan melayani," kata Dedi.

Ia pun menegaskan Polri akan terus selalu memperbaiki dan berusaha untuk terus memperbanyak unit kerja yang termasuk dalam predikat WBK/WBBM.

"Polri terus berusaha lebih baik agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," katanya.

Berikut daftar 36 unit kerja di Polri yang meraih WBK:
1. Kepolisian Resor Sumba Barat
2. Biro SDM Polda Kalimantan Selatan
3. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Bali
4. Kepolisian Resor Pasuruan Kota
5. Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB
6. Direktorat Intelijen Keamanan Polda NTB
7. Pelayanan Markas Polda DIY
8. Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara DIY
9. Kepolisian Resor Pati
10. Kepolisian Resos Purbalingga
11. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Sumatera Selatan
12. Direktorat Samapta Polda Kalimantan Selatan
13. Bidang Hukum Polda Jawa Timur
14. Kepolisian Resor Lubuk Linggau
15. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah
16. Kepolisian Resor Pulang Pisau
17. Kepolisian Resor Balangan
18. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur
19. Kepolisian Resor Seruyan
20. Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya
21. Kepolisian Resor Cilegon
22. Kepolisian Resor Merangin
23. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau
24. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kepulauan Riau
25. Biro SDM Polda Kalimantan Tengah
26. Kepolisian Resor Belitung Timur
27. Polres Agam
28. Divpropam Polri
29. Ditpolairud Polda Sumbar
30. Polres Labuhan Batu
31. Puskeu Polri
32. SSDM Polri
33. RS Bhayangkara Mohamad Hasan Palembang
34. Polres Bantul
35. Polres Pulau Buru
36. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran

Berikut daftar 4 unit kerja di Polri yang meraih predikat WBBM:
1. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY
2. Kepolisian Resor Kotawaringin Barat
3. Kepolisian Resor Banyuasin.
4. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

December 17, 2021

Lahan Kelompok Tani Gercin Dirusak, Ketua DPD Gercin DKI JAKARTA Akui Kecewa Berat

Jakarta, MA– Irma Indriani selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin) DKI Jakarta kecewa, lahan tidur yang dikelola Kelompok Tani Gercin DKI pagarnya dirusak dan sebagian tanamannya juga turut rusak. 

Irma Indriani selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin) DKI Jakarta melalui media sosial menceritakan kepada Awak Media Advokasi, merasa dirinya dan kepengurusan yang hadir tidak dihargai oleh oknum-oknum yang dikirim yang mengatasnamakan dari pemilik lahan Paramita/Vanessa Mall telah merusak pagar kebun dan sebagian tanaman yang sedang dikelola Kelompok Tani Gercin DKI Jakarta.

Menurutnya, perbuatan oknum sangat arogan dan tidak beretika baik juga tidak bisa mempertanggung jawabkan keabsahan dari pihak pemilik lahan karena tidak ada surat pemberitahuan resmi dan main asal usak, jebol pagar padahal saat itu kita ada hadir di kebun untuk membicarakan berita tersebut.

“Kok caranya tidak sopan dan sangat tidak beretika sungguh arogan perbuatan yang sangat tidak menyenangkan,” kata Irma kepada Awak Media Advokasi,16 Desember 2021.

Bahkan kita sudah tidak diberikan jalan untuk masuk ke kebun sekalipun untuk memindahkan tanaman-tanaman yang tinggal dipanen beberapa pekan lagi .
“Dan mohon masalah ini minta diberikan konfirmasi dan koordinasi yang bertanggung jawab,” tambah Irma.

Irma Indriani  menyebutkan, kalau Ormas yang ia pimpin ada dalam pembinaan Koramil Pulogadung dan sebagai ormas pastinya organisasi yang melayani masyarakat, jadi memanfaatkan lahan tidur adalah wujud dan bentuk kebersamaan dan melayani warga sekitar. Dalam menanam sayuran dan apotik hidup juga buah.

Kelompok Tani nya pun sudah melaksanakan prosedur untuk pengelolaan tanah tersebut. Karena, adanya kepercayaan dari Instansi keamanan TNI diwilayah Koramil.

“Pastinya juga karena dipercayakan oleh pemilik lahan (Paramita ) untuk keamanan warga dan lahan yang dititipkan, demi memanfaatkan lahan agar tidak liar dengan rumput dan binatang – binatang buas makanya sesuai peraturan pemerintah daerah juga kiranya dapat dimanfaatkan biar produktif, bersih juga asri,” kata Irma lagi

Irma Indriani Srikandi di Ormas Gercin juga menjelaskan, bahwa tak ada yang datang pada dirinya saat orang orang perwakilan punya lahan (Paramita) saat ada disana bersih bersih , padahal kita juga ada saat itu karena jadwal kepengurusan kebun yang sudah ditetapkan hari Kamis dan hari Sabtu.

“Kenapa setelah kita pergi baru beraksi? menjebol dan merusak pagar kita berkebun. Aneh aja. Mana mungkin perusahaan besar tidak punya etika sedang Mall aja diperindah, Apalagi PT.Paramita/Vanessa Mall di Pulo mas pasti juga sudah buming dipenjuru Indonesia,” imbuh Irma denga nada khas Surabayanya.

“Pemikiran kita, mudah-mudahan masih diberikan waktu sampai kita panen aja,” merupakan harapan yang disampaikan kepada salah satu Kabiro Media Advokasi. (Her Roe)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

December 16, 2021

Waspadai Varian Omicron, Kapolri Minta Vaksinasi Dipercepat dan Prokes Ketat

Gorontalo, MA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan akselerasi percepatan vaksinasi serentak se-Indonesia. Dalam kesempatan ini, Sigit berkesempatan mengecek langsung kegiatan yang dilaksanakan di Polda Gorontalo. 

"Baru saja kita melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka mengakselerasi vaksinasi. Alhamdulilah khusus di Gorontalo pencapaiannya bisa tembus di atas 70 persen dan saya apresiasi," kata Sigit, Kamis (16/12/2021).

Capaian ini, kata Sigit, tak lepas dari kerja keras dan kerjasama antara semua pemangku kebijakan mulai dari Pemda, TNI-Polri, Kejaksaan dan seluruh elemen masyarakat. Sebab itu, capaian vaksinasi yang sudah baik untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan kedepannya.

Sigit menyampaikan, vaksinasi serentak di 34 provinsi Indonesia ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target 70 persen sebagaimana harapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, segala macam upaya dan strategi dilakukan guna memenuhi target tersebut. 

"Ini jadi target kita karena Pemerintah, Pak Presiden meminta kita di seluruh wilayah khususnya yang capaian vaksinasi belum 70 persen agar terus di-push dengan berbagai macam strategi. Sehingga diharapkan akhir Desember semuanya sudah di angka 70 persen," ujar Sigit.

Ia pun menyebut memang ada beberapa wilayah yang saat ini pencapaian vaksinasinya sudah diangka 90 hingga 100 persen. Namun ada juga wilayah yang capaian vaksinasi masih di bawah 50 persen.

Karena itu, mantan Kapolda Banten ini mengingatkan kepada personel TNI-Polri bersama dengan stakeholders lainnya untuk bersinergi melakukan akselerasi vaksinasi. Apalagi, kata Sigit, saat ini, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengumumkan bahwa varian baru Covid-19, Omicron sudah masuk ke Indonesia.

Selain percepatan vaksinasi, Sigit meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) guna mencegah penyebaran varian Omicron. Seiring dengan akselerasi vaksinasi agar terwujudnya kekebalan komunal. 

"Tentunya kita harus lebih waspada tetap patuhi protokol kesehatan karena Omicron ini lima kali lebih cepat penularannya. Sehingga akselerasi vaksinasi harus dilakukan terutama daerah yang vaksinasinya masih di bawah. Ini menjadi tugas kita semua mencapai dan mengejar ketertinggalan ini dan mempertahankan pencapaian yang sudah didapat berkat kerja keras seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat," ucap Sigit.

Lebih lanjut, ia ingin angka-angka yang saat ini sudah baik seperti positivity rate, reproduksi dan BOR rumah sakit tetap dipertahankan. Dengan begitu, Sigit menyebut, akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Saat ini, kata Sigit, Indonesia sudah mulai membaik pertumbuhan ekonomi, dimana pada kuartal 3 kemarin diangka 3,5 sampai 4,5. Sebelumnya diangka 7 dan diharapkan di kuartal 4 ini masuk diantara 4,5 sampai 5,5.

"Ini bisa dilakukan jika laju Covid-19 betul-betul bisa kita jaga seperti angka sekarang," tutur Sigit.

Sigit menambahkan, sebentar lagi akan masuk Natal dan Tahun Baru (Nataru). Untuk itu, ia menekankan masyarakat harus tetap mematuhi prokes agar tidak terjadinya lonjakan pertumbuhan Covid-19. 

"Jadi kita jaga bersama dan ini pertaruhan kita. Pertaruhan menghadapi event besar yang diselenggarakan negara kita seperti penyelenggaraan presidensi G20. Bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi dan salah satunya itu bisa terjadi manakala kita betul-betul bisa kendalikan laju Covid-19," papar Sigit.

Pada kesempatan itu, Sigit juga memantau secara langsung melalui sambungan virtual pelaksanaan vaksinasi serentak di wilayah Indonesia lainnya. Diantara adalah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. 

Kepada Kapolda, Kapolres dan Forkopimda, Sigit menekankan soal percepatan akselerasi vaksinasi guna memenuhi target 70 persen. Dengan sisa waktu yang ada, Sigit menginstruksikan untuk terus melakukan upaya itu guna menciptakan kekebalan komunal. 

"Kita masih punya waktu dua minggu. Jadi apa yang sudah menjadi target Pak Presiden yaitu pencapaian 70 persen tolong betul-betul di-push. Bagaimana rekan-rekan melakukan strategi-strategi lapangan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing," tutup Sigit. (Ril)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

December 10, 2021

Buka Lomba Orasi, Kapolri: Komitmen Polri Junjung Tinggi HAM dan Demokrasi

Jakarta, MA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka lomba orasi unjuk rasa di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2021). Kegiatan ini, juga dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia yang jatuh pada hari ini. 

Dalam kesempatan itu, Sigit mengungkapkan bahwa, diselenggarakannya lomba yang memperebutkan Piala Kapolri 2021 itu merupakan wujud dari komitmen Polri dalam menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai dalam sistem demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah memberikan wadah untuk masyarakat dalam menyampaikan ekspresi dan pendapatnya. 

"Dalam kesempatan hari HAM ini kami, Polri, berusaha memberikan suasana lain dengan menyelenggarakan lomba unjuk rasa Piala Kapolri tahun 2021. Kegiatan kali ini merupakan komitmen dari Polri dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi dengan memberikan wadah atau ruang dalam menyampaikan aspirasi," kata Sigit. 

Mantan Kapolda Banten ini menekankan, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diberikan perlindungan secara universal serta diatur dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang (UU). 

"Perkenankan saya mengucapkan hari HAM se-dunia yang mengusung tema Reducing Inequalities, Advancing Human Right atau kesetaraan yang memajukan hak asasi manusia. Dengan momentum peringatan hari hak asasi manusia se-dunia ini kita dapat berperan aktif menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya untuk kemajuan Bangsa Indonesia," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Semangat digagasnya ide lomba orasi unjuk rasa, kata Sigit berangkat dari munculnya beberapa fenomena di masyarakat yang berdampak pada menurunnya indeks persepsi hak asasi manusia di Indonesia. Misalnya seperti diamankannya peserta unjuk rasa saat adanya kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Blitar, Solo dan Cilacap. 

Kemudian, adanya penghapusan mural-mural yang merupakan ekspresi masyarakat. Seperti 'Jokowi 404: Not Found' hingga 'Dipaksa Sehat di Negara Sakit'. Fenomena itu berkembang di masyarakat sehingga memengaruhi soal persepsi hak asasi manusia. 

"Hal ini tentunya menurunkan indeks persepsi terkait dengan kebebasan berpendapat atau kebebasan di dalam masyarakat untuk memberikan ekspresi dan pendapat yang dilindungi oleh undang-undang," ucap Sigit.

Menurut Sigit, penurunan indeks persepsi terhadap HAM itu salah satu faktor penyebabnya adalah adanya masalah sumbatan komunikasi. Yang dimana, masyarakat pada dasarnya hanya ingin menyampaikan aspirasinya. Namun, disisi lain, pihak berwenang hendak menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. 

Oleh sebab itu, kata Sigit, lomba orasi unjuk rasa ini sekaligus momentum untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat maupun aparat terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam menyampaikan kebebasan berpendapat. 

"Oleh karena itu di lapangan sering terjadi perbedaan dalam hal menanggapi. Di satu sisi masyarakat ingin menyampaikan ekspresi, namun di sisi lain tentunya kita juga melihat bahwa ekspresi ini kemudian dinilai oleh anggota akan berdampak dan ada risiko yang mengganggu stabilitas kamtibmas. Tentunya hal ini yang kemudian kita akan edukasi, kita berdayakan. Sehingga pada saat masyarakat melaksanakan hak kebebasan ekspresinya, salah satunya adalah unjuk rasa tetap bisa berjalan dengan baik. Namun ada satu hal yang harus kita jaga adalah bagaimana kemudian kegiatan tersebut tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang akan mengarah pada hal-hal yang mengganggu stabilitas keamanan," papar Sigit.

Sigit juga menyinggung pesan dari Presiden Jokowi saat memberikan sambutan Apel Kasatwil beberapa waktu lalu terkait dengan penurunan indeks persepsi hak asasi manusia. Ketika itu, Jokowi memberikan pesan kepada Polri untuk melaksanakan pendekatan persuasif, dialogis, menghormati kebebasan berpendapat dan menyerap aspirasinya.

"Tentunya arahan dari Bapak Presiden kita tindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah yang akan memberikan edukasi pembelajaran bagi kita semua. Sehingga sumbatan-sumbatan komunikasi yang ada itu, kemudian bisa terbuka antara petugas di lapangan dan seluruh masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan berekspresinya dapat terjalin komunikasi," tutur Sigit.

Disisi lain, Sigit mengungkap alasan lomba unjuk rasa ini diselenggarakan di Tugu Proklamasi. Hal itu merupakan bentuk penghormatan dari Founding Father Indonesia seperti Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta. Apalagi, mereka juga dikenal sebagai orator yang selalu mengobarkan semangat perjuangan Bangsa Indonesia.

"Dan tentunya hal ini juga yang kami harapkan dapat mengilhami rekan-rekan semua untuk bisa mengobarkan dan membangkitkan Semangat perjuangan HAM di Indonesia di kegiatan peringatan Hari HAM sedunia ini," kata Sigit.

Tak lupa, Sigit menyampaikan apresiasi kepada Komnas HAM, Kompolnas, elemen buruh, aktivis HAM, mahasiswa dan seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan lomba orasi unjuk rasa ini. Kegiatan ini, juga dinilai oleh dewan juri yang memiliki kapabilitas dan kompetensi.

Lomba orasi unjuk rasa ini, kata Sigit, sangat disambut baik oleh masyarakat. Hal itu terbukti dari antusias peserta yang awalnya berjumlah 2.041. Kemudian dalam tahap proses seleksi menjadi 243 tim dan dipilih kembali dengan enam tim terbaik. 

"Tentunya dalam kesempatan ini kita memberikan sub tema yang bebas, jadi seluruh rekan-rekan boleh memberikan kritikan saran masukan baik kepada Pemerintah, Kementerian, dan lembaga yang mungkin rekan-rekan rasa perlu dikritik, khususnya polisi. Jadi kami memang ingin, bahwa kegiatan ini tentunya akan menjadi evaluasi bagi kita semua, evaluasi bagi kami untuk bisa mendengar apa yang dirasakan oleh masyarakat dan tentunya itu menjadi bagian evaluasi yang akan terus kita perbaiki," tutup Sigit. (Rill)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

December 09, 2021

Kapolri Lantik 44 Orang Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Jakarta, MA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik 44 orang eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di institusi Polri. Hal itu dilakukan bertepatan dengan momentum Hari Antikorupsi se-dunia. 

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menekankan kepada 44 orang itu untuk ikut berperan aktif memperkuat komitmen Pemerintah Indonesia dalam rangka menciptakan budaya antikorupsi dengan tujuan untuk mendukung  pertumbuhan perekonomian Indonesia. 

"Selamat bergabung. Kita perkuat komitmen dan kebijakan Pemerintah dalam rangka menciptakan iklim, budaya, ekosistem antikorupsi. Sehingga iklim investasi, APBN yang digunakan dan seluruh rangkaian kebijakan dalam rangka mendukung dan mengembalikan pertumbuhan perekonomian Indonesia betul-betul bisa terlaksana dengan baik," kata Sigit dalam amanatnya di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Mantan Kapolda Banten ini menyebut, kehadiran 44 orang tersebut juga memperkuat organisasi Polri yang terus berkomitmen dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Semangat itu, kata Sigit juga sejalan dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar penegakan hukum. Melainkan, harus menyentuh pada hal yang bersifat fundamental untuk menyelesaikan akar permasalahan. 

"Ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan Hakordia tadi pagi, dimana beliau sampaikan pemberantasan korupsi tidak hanya masalah penegakan hukum. Namun harus lebih menyentuh pada hal yang bersifat fundamental menyelesaikan akar-akar permasalahan. Karena itu sangat penting diperkuat divisi pencegahan dalam pemberantasan korupsi," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki 44 orang itu, Sigit optimis bahwa, kedepannya akan semakin memperkuat institusi Polri dalam rangka pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. 

"Dengan kehadiran seluruh rekan-rekan dengan rekam jejak yang saya tidak ragukan lagi, saya yakin rekan-rekan akan memperkuat organisasi Polri dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi," ucap Sigit. 

Sigit menekankan, saat ini Indonesia sedang menghadapi posisi sulit lantaran harus mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Oleh karenanya, Ia menegaskan kepada 44 orang itu untuk bersama-sama mengawal penggunaan APBN agar tepat sasaran dan mengurangi risiko terjadinya kebocoran. 

Lebih dalam, Sigit juga meminta kepada mereka untuk sama-sama menciptakan iklim investasi dengan tujuan memberikan kepastian bagi para investor dari dalam maupun luar negeri. 

"Di Indonesia kita tahu indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dari peringkat 85 menjadi 102. Ini menjadi tantangan kita semua, khususnya Polri untuk  perbaiki indeks persepsi korupsi ini.  Kami yakin dengan bergabungnya rekan-rekan, bahwa indeks persepsi korupsi akan bisa kita perbaiki," tutur Sigit.

Karenanya, Sigit menyampaikan dibutuhkan peran dari 44 orang tersebut untuk melakukan perubahan mindset, memberikan pendampingan, melakukan upaya pencegahan, penangkalan dan bila diperlukan ikut membantu melakukan kerjasama hubungan internasional dalam rangka melaksanakan tracing recovery asset. 

"Saat ini kita sedang lakukan perubahan terhadap Dittipidkor Bareskrim Polri yang akan kita jadikan Kortas (Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Sehingga didalamnya berdiri divisi-divisi lengkap mulai dari pencegahan, kerjasama sampai dengan penindakan," ujar Sigit. 

Disisi lain, Sigit memaparkan bahwa, perekrutan 44 eks pegawai KPK ini telah dilakukan secara cermat dan berhati-hati dengan memerhatikan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga ke depan, tidak akan menimbulkan permasalahan hukum. 

Polri telah menyelesaikan proses pengangkatan khusus menjadi pegawai ASN di lingkungan Polri sesuai dengan prosedur dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahkan terkait perekrutan ini, Sigit memastikan, Polri telah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan berbagai instansi terkait yaitu Kemensetneg RI, Kemenpan-RB RI, Kemenkum HAM RI, MK, MA, BKN, dan para ahli di bidang administrasi dan tata negara.

"Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam proses pengangkatan ini sebagai wujud semangat antikorupsi," tutup Sigit. (Ril)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Kapolri: Buku Bhayangkara Sejati Mengabdi Tanpa Henti Jadi Motivasi Jadi Lebih Baik

Jakarta, MA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri launching buku Persatuan Purnawirawan (PP) Polri yang berjudul 'Bhayangkari Sejati Mengabdi Tanpa Henti' di Gedung Tri Brata, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Dalam kesempatan ini, Sigit menyampaikan terima kasih atas dukungan para Purnawirawan Polri yang selama ini telah mendukung langkah Polri tetap berjalan dengan baik.

"Terima kasih atas seluruh dukungan dan support kepada kami selaku junior yang saat ini diberikan kepercayaan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai kepala kepolisian sehingga kami dapat berjalan di tengah situasi yang serba sulit, namun kami berupaya terus eksis dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Sigit dalam sambutannya.

Sigit pun menegaskan, tak meragukan komitmen PP Polri mendukung Polri dalam memelihara citra dan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranan Polri serta berkontribusi membangun Indonesia yang lebih baik.

"PP Polri tetap eksis berpartisipasi dan berkontribusi dalam mendukung program pembangunan nasional, berkontribusi dan berperan aktif membangun indonesia menuju Indonesia tumbuh dan peran senior-senior kami untuk institusi menunjukan bahwa PP Polri selalu ada," ujarnya.

Terkait dengan peluncuran buku, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan bahwa banyak hal yang bisa didapatkan dari isi buku tersebut. Salah satunya merenungkan masa depan Polri agar menjadi organisasi yang semakin baik dan diharapkan oleh masyarakat.

"Buku ini merupakan remembered history dan lesson learned bagi kami dalam perjalanan Polri di masa kini dan yang akan datang," ujarnya.

Di dalam buku ini, kata Sigit, banyak sekali karya monumental dari tokoh legendaris para purnawirawan dan pahlawan Polri sehingga menjadi warisan berharga bagi anggota Polri untuk bisa menjadi teladan dari segi pemikiran dan gagasan.

Mantan Kapolda Banten ini pun mengibaratkan PP Polri dengan Polri layaknya keluarga sebagai orang tua-anak dan kakak-adik. Sebab, ilmu dan warisan dari para orang tua dan kakak, kata Sigit. Sehingga Polri bisa menjadi institusi yang tetap eksis, dipercaya dan dekat dengan masyarakat.

"Kami juga berharap mampu melakukan penegakan hukum secara profesional dan memberikan rasa keadilan di masyarakat," ujarnya.

Tak lupa, Sigit pun membeberkan capaian Polri selama kurang lebih ia memimpin Korps Bhayangkara. Dengan program yang ia buat Transformasi Menuju Polri yang Presisi dimaksudkan untuk menghadapi tantangan, perkembangan dan ancaman Polri pada saat ini. 

Sigit juga menyampaikan bagaimana Polri menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia dan dunia. Adapun langkah-langkah pengendalian mulai dari akselerasi vaksinasi hingga menjaga protokol kesehatan terus dilakukan Polri.

"Memang pandemi Covid-19 berdampak kepada kehidupan bangsa, mengakibatkan kontraksi terkait pertumbuhan ekonomi yang mau tak mau harus kita kawal," ujarnya.

Namun, Sigit menyampaikan berkat kerja keras TNI-Polri, seluruh elemen masyarakat dan tentunya PP Polri, Indonesia bisa melewati fase krisis angka Covid-19 yang sempat menyentuh angka harian 56 ribu pada Juli 2020 lalu.

"Alhamdulilah berkat kerja keras kita semua TNI-Polri, seluruh elemen masyarakat dan juga kontribusi kerja keras dari PP Polri membantu akselerasi vaksinasi hari ini kita telah mencapai angka cukup bagus dimana laju harian 250 kasus, positif rate 0,12 dan BOR 2,9 persen di bawah standar WHO," katanya.

Dengan angka Covid-19 yang mulai terkendali, Sigit menyebut Indonesia mulai melaksanakan event baik nasional maupun internasional. Hal ini membuka harapan pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat pasca digempur Covid-19 selama satu setengah tahun.

"Alhamdulilah kita sudah mengalami pertumbuhan ekonomi menuju positif. Dimana negara lain negara lain masih mengalami kontraksi. Ini semua berkat kerja keras dan dukungan para senior sehingga kami Polri dalam kondisi dan situasi di tengah ketidakpastian masih berkontribusi untuk melakukan langkah-langkah terbaik untuk masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, jenderal bintang empat ini membeberkan upaya Polri yang tetap menjadi institusi terbuka dan siap menerima kritik masyarakat agar bisa menjadi lebih baik. Salah satunya dengan menggelar lomba mural dan lomba orasi.

"Polri siap menjadi organisasi modern yang selalu membuka diri, terus berbenah memperbaiki diri dan bergerak dari zona nyaman agar kami tak tertinggal sebagai organisasi modern," katanya.

Ia pun mengucapkan syukur atas hasil survei salah satu lembaga yang menempatkan Polri menjadi institusi dengan tingkat kepercayaan publik yang cukup tinggi yakni 80,2 persen dan menjadi lembaga penegak hukum yang mendapatkan kepercayaan nomor satu. Angka ini, kata Sigit menjadi tertinggi selama perjalanan Polri.

Menurutnya, angka ini merupakan hasil kerja keras seluruh anggota Polri dan tentunya dukungan dari senior PP Polri yang terus men-support dan mendoakan Polri.

"Di satu sisi angka ini menjadi beban untuk kita terus mempertahankan dan berusaha memperbaiki," ujarnya. (Ril)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

December 06, 2021

Polri dan Polisi Selandia Baru Sepakat Berantas Kejahatan Transnasional

Jakarta, MA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kepolisian Negara Selandia Baru menandatangani perjanjian kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional serta peningkatan kapasitas.

Penandatanganan kerja sama institusi penegak hukum kedua negara tersebut di gelar di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/12/2021), secara Offline maupun online. 

"Hari ini kita hadir dalam pertemuan penandatanganan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional serta peningkatan kapasitas," kata Sigit mengawali sambutannya. 

Kerja sama ini, kata Sigit, bergerak dari perkembangan lingkungan strategis (lingstra) yang terus berubah dengan cepat dan tidak menentu. Sehingga, berdampak terhadap stabilitas keamanan. Bahkan, modus kejahatan terus berkembang dan kejahatan berdimensi baru muncul seiring dengan perkembangan teknologi. 

Dengan begitu, menurut mantan Kapolda Banten ini, kejahatan tersebut tidak lagi mengenal batas antar-negara. Karenanya, Sigit berpandangan, kerja sama antar-kedua negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan sangat diperlukan.

"Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepolisian dikedua negara, utamanya dalam menangani terorisme, perdagangan narkoba, penyelundupan ilegal, kejahatan ekonomi dan pencucian uang, kejahatan siber, serta kejahatan transnasional lainnya," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Dengan penandatanganan kerja sama ini, Sigit berharap, Polri dan kepolisian Selandia Baru akan semakin optimal dalam rangka menanggulangi segala bentuk kejahatan. Mengingat, hal ini bisa berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian. 

"Tentunya kita semua berharap, hubungan antara Polri dan Kepolisian Selandia Baru semakin erat. Kolaborasi yang efektif akan meningkatkan stabilitas keamanan kedua negara sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucap Sigit. 

Kerjasama di bidang keamanan antara Polri dan kepolisian Selandia Baru telah lama terjalin. Sekiranya sejak tahun 2011. Diantaranya adalah, 8 kelompok kerja bilateral atau Bilateral Working Group, 24 program peningkatan kapasitas dalam bentuk studi banding, beasiswa S2, dan kursus singkat.

Lalu, 19 kegiatan pertukaran informasi kriminal dan lima kerja sama penegakan hukum seperti operasi militer kewilayahan, deportasi dan penyidikan bersama.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Selandia Baru, Komisioner Mr Andrew Coster secara virtual menyatakan apresiasinya terhadap Polri, terkait dengan fokus untuk menanggulangi kejahatan transnasional tersebut.

"Saya sangat senang bahwa penandatanganan ini dapat dilaksanakan. Selama 1 dekade terakhir kita telah melaksanakan kerja sama yang baik sekali. Dengan adanya MoU yang kita perbarui ini tentu kita dapat memfokuskan kerja sama kepada hal-hal dan kejahatan yang sudah lazim terjadi akhir-akhir ini," kata Andrew.

Andrew mengatakan, salah satu kejahatan transnasional yang menjadi atensi salah satunya adalah peredaran narkotika serta tindak pidana pencucian uang (TPPU), ekstrimisme kekerasan dan penyelundupan atau perdagangan manusia. 

"Walaupun Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia tapi kita tetap positif bisa terus melaksanakan kerja sama. Terima kasih atas kerja sama yang telah dilaksanakan dan saya menantikan waktu untuk dapat bisa bertemu langsung dengan Bapak Kapolri. Sekali lagi terima kasih atas kerja samanya," tutup Andrew. (Ril)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Hasil Survei: Kepercayaan Masyarakat Kepada Polri Naik Jadi 80,2 Persen

JAKARTA, MA - Kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berdampak positif. Hal itu terpotret dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia, dimana tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menyentuh angka 80,2 persen.

Angka ini tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam satu dekade terakhir. Artinya, selama 10 tahun terakhir, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara selalu berada di bawah 80 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, kehadiran Sigit di instansi Polri memberikan angin segar di tubuh Polri. Ini ditandai dengan melesatnya kepercayaan publik terhadap Polri.

"Trust publik terhadap Polri meningkat menjadi 80,2 persen. Ini tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam 10 tahun terakhir,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam keterangannya, Minggu (5/12/2021).

Seperti diketahui, Sigit memimpin Korps Bhayangkara sejak 27 Januari 2021 menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis. Menurut Burhanuddin tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hingga 80,2 persen mengalahkan lembaga penegak hukum lain.

Biasanya, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum selalu menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di posisi pertama. Tren ini terjadi sedari 2014 hingga 2018.

"Setelahnya, trust terhadap KPK terus menurun hingga berhimpitan dengan trust terhadap polisi pada survei 2019 dan 2020. Trust terhadap polisi akhirnya menyalip KPK dengan selisih jauh sejak survei terakhir November 2021,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Indikator Politik Indonesia melakukan survei tatap muka pada 2-6 November 2021. Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah responden mencapai 2.020 orang. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Berikut grafik survei kepercayaan masyarakat terhadap Polri dari tahun 2014 hingga 2021 berdasarkan data Indikator Politik Indonesia. Tahun 2014 sebesar 57,5 persen, 2015 sebesar 68,6 persen, 2016 sebesar 73,2 persen, 2017 sebesar 76,5 persen, 2018 sebesar 79,8 persen, 2019 sebesar 80 persen, 2020 sebesar 72% dan di tahun 2021 80,2%. (Ril)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

November 26, 2021

Kapolri Minta Jajaran Fokus Cegah Lonjakan Covid-19 saat Nataru

Jakarta, MA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar Video Conference (Vicon) kepada seluruh jajaran mulai dari pejabat utama, Kapolda hingga Kapolres terkait dengan kesiapan pengamanan kamtibmas jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna mencegah pertumbuhan angka Covid-19.

Dalam pengarahannya, Sigit meminta kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pemetaan potensi kerawanan dan melakukan antisipasi sejak dini terhadap potensi-potensi gangguan kamtibmas yang ada.

"Situasi kamtibmas sampai dengan saat ini masih relatif kondusif. Namun perlu diantisipasi kalender kamtibmas akhir tahun 2021 dimana terdapat banyak kegiatan yang berpotensi menjadi gangguan kamtibmas apabila tidak dikelola dengan baik. Seluruh Kasatker dan Kasatwil sudah harus mulai memetakan potensi kerawanan dan mempersiapkan rencana pengamanan serta langkah-langkah antisipasi," kata Sigit dalam arahannya.

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan bahwa sitkamtibmas yang harus diantisipasi sejak dini diantaranya adalah gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, unjuk rasa dan aksi terorisme.

Selain gangguan kamtibmas, Sigit juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk bergerak cepat dalam upaya mitigasi bencana alam. Ia menegaskan, aparat kepolisian harus hadir dengan cepat untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana alam. 

"Laksanakan simulasi penanganan bencana agar pada saat terjadi bencana maka seluruh personel yang bertugas sudah siap dan tahu akan tugasnya. Dirikan posko serta siapkan sarana-prasarana evakuasi dan penanggulangan genangan air bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk mempercepat penanganan banjir, evakuasi warga, distribusi logistik, dan lainnya," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Selain antisipasi gangguan kamtibmas, Sigit menekankan kepada jajaran untuk fokus mempersiapkan pengamanan dan pengendalian Covid-19, menjelang libur Natal 2021 dan Tahun 2022. 

Pemerintah sendiri telah menetapkan PPKM Level 3 saat libur Nataru guna mengantisipasi adanya pertumbuhan angka virus corona. Oleh karena itu, Sigit menyebut, jajaran kepolisian untuk melakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada saat sebelum dan setelah operasi lilin guna mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

Menurut Sigit, antisipasi tersebut bisa dilakukan dengan penguatan Posko PPKM Mikro. Jika memang ada masyarakat yang nekat untuk pulang kampung atau mudik, maka warga harus wajib melapor melalui Posko PPKM Mikro setempat. 

Sigit menyebut, dalam hal ini, TNI-Polri dan stakeholders terkait harus memperkuat sinergitas dalam memberikan sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat, serta penanganan dan pengendalian Covid-19. 

"Melakukan sosialisasi pembatasan PPKM level 3 pada saat Nataru sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dari jauh hari. Memasang banner, spanduk, baliho yang berisi imbauan kepada pemudik terkait prokes, kewajiban isoman dan standar isoman yang baik," ucap Sigit.

Dalam hal ini, warga yang akan mudik diberikan surat keterangan yang berisikan identitas, sertifikat vaksin dosis 2, dan hasil swab dalam rangka melakukan pengendalian Covid-19. 

Tak hanya itu, guna memastikan tidak adanya lonjakan saat Nataru, Sigit mengatakan, kepolisian harus melakukan pengendalian Covid-19 di jalur moda transportasi darat, udara dan laut. 

Sementara itu, untuk warga yang sudah sampai ke lokasi tujuan mudik, Sigit menekankan kepada jajaran terkait dengan penanganan yang tepat. Mulai dari lapor ke Posko PPKM, memberikan hasil swab antigen, menyerahkan sertifikat vaksin dosis 2, dan menyiapkan tempat Isolasi Terpusat (Isoter), jika ada warga yang dinyatakan positif Covid-19. 

Menurut Sigit, segala antisipasi dan upaya untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas dan mencegah lonjakan Covid-19 saat libur Nataru harus benar-benar terlaksana dengan baik. 

Mengingat, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara dalam hal penanganan Covid-19 dan berdasarkan pusat pengendalian dan pencegahan penyakit (CDC) Amerika Serikat, Indonesia masuk dalam kategori zona hijau Covid-19 dengan tingkat penularan kasus berada di level 1 sehingga aman untuk dikunjungi. Tren positif itu harus dipertahankan. 

Tak hanya itu, kata Sigit, Indonesia akan menjadi tuan rumah di beberapa agenda internasional. Karena itu, sebagai salah satu yang berada di garda terdepan, Polri harus memastikan untuk mencegah gangguan kamtibmas dan lonjakan Covid-19. 

"Capaian ini perlu dipertahankan, dengan penguatan prokes, 3T dan meningkatkan capaian vaksinasi. Hal ini penting sebagai langkah antisipasi guna mencegah terjadinya gelombang ketiga Covid-19," tutur Sigit.

Tak hanya itu, dalam vicon tersebut, Sigit juga menerima laporan dari Divisi Propam Polri soal laporan dari pelanggaran oknum anggota kepolisian. Hal itu yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian saat ini. 

Menurut Sigit, dengan adanya laporan rapor merah terkait pelanggaran anggota tersebut, harus dijadikan bahan evaluasi guna kembali meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. 

"Bahwa apa yang diperlihatkan tadi adalah rapor kita. Jadi ya kalau rapor merah jangan kita sobek raportnya tapi bagaimana kemudian kita perbaiki. Sehingga rapornya menjadi biru. Jadi sekali lagi itu adalah potrret yang muncul dari apa yang terjadi di masyarakat.  Silahkan ini menjadi masukan bagi kita semua kemudian kita perbaiki," ucapnya.

"Saya kira hal-hal tersebut akan membuat masyarakat juga memahami kita, Polri berusaha terus lakukan atau laksanakan perubahan internal untuk jadi lebih baik. Terakhir, kita harus selalu optimis bahwa kepercayaan publik akan terus meningkat dengan terus melakukan perbuatan yang baik," tutup Sigit. (Ril)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

November 25, 2021

Ormas PP Desak Jun Gir Minta Maaf Melalui Media Terkait Pernyataannya

MA - Aksi Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (Ormas PP) adakan Aksi di depan gedung DPR RI . Kamis (25/11/21).

Dalam gerakan Pemuda Pancasila se DKI Jakarta dan melibatkan  semua ketua MPC, dalam aksi tersebut ada beberapa poin penting yang perlu di lakukan.

Pertama mendesak agar jun. Gir meminta maaf kepada Ormas PP melalaui penyataan lewat media cetak, online, tv dan media massa lainnya dan meralat penyataan serta mengakui kesalahan.

Kemudian yang kedua agar YBS di berhentikan /paw/reshuffle  oleh Partainya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Masing masing massa per MPC minimal membawa anggotanya sebanyak 300 orang, kemudian Mpc mpc wajib menyediakan mobil komando dengan sound sistem, bendera Ormas, bendera merah putih, baliho dan spanduk.

Para ketua MPC adalah orator pada aksi yang akan dilaksanakan kelak, kemudian ketua MPC  bertanggung jawab atas keamanan wilayah masing-masing sehubungan dengan kekhawatiran adanya gesekan diluar agenda aksi di DPR RI.

Menyikapi hal tersebut Arif Rahman 
Sekertaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila pemberitahuan rencana aksi, dirinya menghimbau MPN Pemuda Pancasila agar tetap melaksanakan aksi sampai Junimart Girsang dan meminta maaf di media cetak,online dan TV.

"Saya meminta kepada MPN agar tetap menjaga kondusifitas saat mengadakan aksi sampai Junimart Girsang, dan segera mengklarifikasi terkait pernyataan Jun Gir , dan segera meminta maaf kepada Ormas PP melalui media Cetak, online, Tv dan media lainya," pintanya.

Dirinya juga menghimbau kepada Ormas PP yang sedang mengadakan Aksi, supaya berjalan damai tanpa merusak, menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban. 

"Kita buktikan bahwa kita ta'at Azas dan Junimart adalah Oknum yang mencoreng Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai", terangnya.

Kemudian untuk batasan aksi di lakukan maksimal sampai dengan jam 16.00 waktu Setempat. Titik Aksi hanya di DPR RI,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten maupun Kota tidak boleh di tempat lain nya. (AkaZzz)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

November 24, 2021

Bertemu Panglima, Kapolri Pastikan Sinergitas dan Soliditas TNI-Polri Ditingkatkan

Jakarta, MA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyambangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/11/2021). Dalam kesempatan itu, kedua Jenderal tersebut salah satunya membahas soal ditingkatkannya sinergitas dan soliditas TNI-Polri. 

"Baru saja kami bersama pejabat utama Mabes Polri menerima Pak Panglima TNI yang baru tentunya banyak hal yang kita diskusikan bagaimana beberapa hal yang akan kita tingkatkan kedepan seperti sinergitas dan soliditas TNI-Polri," kata Sigit. 

Selain itu, kata mantan Kapolda Banten ini, pertemuan tersebut juga membahas terkait dengan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan penanganan dan pengendalian Covid-19. 

Diantaranya adalah menyelesaikan target dari Presiden Indonesia terkait akselerasi percepatan vaksinasi Covid-19 sebesar 70 persen yang harus tercapai di akhir tahun 2021 ini.  

"Bagaimana juga bagaimana kita sama-sama selesaikan tugas yang selama ini menjadi tugas diberikan oleh Pemerintah khususnya Pak Presiden pada kami berdua kepada TNI-Polri seperti akselerasi terkait progres vaksinasi yang saat ini sedang kita kejar mencapai 70 persen di akhir Desember," ujar eks Kabareskrim Polri ini. 

Tak hanya itu, Sigit memaparkan bahwa, keduanya juga membahas soal perubahan paradigma soal penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia, seperti di Papua serta Poso. 

"Dan juga kegiatan lain tentunya akan terus kita bangun kita tingkatkan untuk memperkuat kemudian, membesarkan apa yang selama ini sudah kita jalin khususnya dalam hal sinergitas dan soliditas," ucap eks Kapolda Banten.

Untuk penguatan sinergitas dari tataran atas hingga ke bawah, Sigit menyebut soal pelaksanaan pendidikan antara prajurit TNI-Polri yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Sehingga, kedepannya akan terus dipertahankan serta diperkuat lagi.

"Kapolri dan seluruh jajaran tentunya mengucapkan selamat kepada Panglima TNI baru. Dan kami siap terus kerjasama bersinergi tingkatkan soliditas untuk menjaga stabilitas keamanan negara, keamanan masyarakat dan juga sukseskan program Pemerintah khususnya dalam hal pengananan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional dan tugas lain yang tentunya menjadi tugas kita bersama itu yang bisa kami sampaikan," papar Sigit.

Sementara itu, Panglima TNI menyebut bahwa, pertemuan yang dilakukan oleh Kapolri untuk memperkuat apa yang sudah berjalan selama ini. Serta memperbaiki kekurangan yang ada. 

"Kami datang kepada Kapolri di Mabes Polri untuk secara resmi menyampaikan apa yang mungkin Pak Kapolri dan staf yang selama ini sudah beroperasi punya pesan atau evaluasi yang perlu saya tahu.  Supaya dalam memulai tugas saya ini saya sudah bisa langsung melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari Kapolri khususnya hubungan tugas yang memang melibatkan kedua institusi," tutup Andika. (Ril)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Dukung Kami di Youtube

LAPOR PAK

LAPOR PAK
Buat Laporan Anda disini, pasang Aplikasi Kami.

Media Advokasi Edisi Cetak