Web Analytics
Showing posts with label Jambi. Show all posts
Showing posts with label Jambi. Show all posts

April 28, 2021

Menolak Lupa, Dugaan Korupsi Proyek Pelabuhan Muara Sabak Siapa Bertanggung Jawab?

Jambi, Media Advokasi  - Pelabuhan Muara Sabak yang berlokasi di Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, yang saat ini diakui milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelabuhan II cabang Jambi, dan dikelola oleh PT Pelabuhan Tajung Priok (PTP), menjadi tanda tanya besar?

Dermaga muara sabak sendiri berdasarkan dokumentasi sudah ada sejak tahun 2006 lalu, yang hingga saat ini masih belum dapat beroperasi secara masksimal, kondisi akses jalan disebut-sebut sebagai faktor utama pelabuhan ini tidak dapat bekerja maksimal.

Pelabuhan Muara Sabak berdasarkan hasil penelitian tahun 2014 lalu, yang dilakukan oleh beberapa lembaga Institut Teknologi Bandung, PT.Deserco Development Service, dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyebutkan Pelabuhan Muara Sabak, Jambi merupakan satu dari tujuh pelabuhan sungai di Indonesia yang memiliki prospek sangat menguntungkan.

Pelabuhan Muara Sabak saat ini telah memiliki berbagai fasilitas luas areal yang relatif besar yaitu 189 Ha dengan kedalaman alur pelayaran sampai dengan 4,5 LWS (Lower Water Sea-di bawah permukaan laut), kedalaman kolam pelabuhan 5 LWS-7 LWS, dermaga beton ukuran 50 m x 15 m, trestel (jembatan penghubung) beton ukuran 47 m x 8 m, mooring dolphin (sarana tambat kapal) dua buah, bolder enam buah, lapangan penumpukan seluas 2.337 m2, instalasi pipa air yang siap operasi serta lampu penerangan dermaga.

Dengan fasilitas tersebut, Pelabuhan Muara Sabak dapat dilalui kapal barang dengan kapasitas rata-rata 14.000 GT (gross ton-bobot mati) dengan panjang rata-rata 152 m dan muatan rata-rata 10.000 ton. Meskipun sudah dapat melayani aktivitas bongkar muat, namun hingga saat ini masih sepi pengunjung dan masih jarang perusahaan yang memanfaatkan pelabuhan ini. Ini terjadi karena Pemprov Jambi sebagai regulator di daerah dan PT. Pelindo Cabang Jambi belum secara maksimal memanfaatkan pelabuhan ini.

Sejak 2016, General Manager IPC Cabang Jambi, Cheppy Rymetaatmadja, dilansir Indonesia Shipping Line.Com, (28/04/2016), menjelaskan,  
“Sejalan dengan visi dan komitmen Gubernur Provinsi Jambi (Zumi Zola-red) yang ingin mempercepat pengembangan Pelabuhan Muara Sabak,” ujar Cheppy.

Targetnya pada 2019 mendatang, kata GM Cheppy, ada peningkatan kapasitas Pelabuhan Muara Sabak, sejalan dengan agenda Pemprov Jambi untuk membangun akses jalan nasional sepanjang 68 Km dari pusat industri menuju Pelabuhan Muara Sabak. 

“Dengan pembangunan akses jalan itu, maka akan sangat membantu bahkan merupakan daya tarik bagi para pengusaha di Jambi untuk mengapalkan barang ekspornya melalui Pelabuhan Muara Sabak, karena mempersingkat jarak tempuh dari pusat industri menuju Pelabuhan Muatra Sabak bisa ditempuh hanya 1,5 jam perjalanan,”ujarnya.

Anggaran Pelindo II

Pengembangan Pelabuhan Muara Sabak di Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Timur, Provinsi Jambi untuk tahap awal pada 2009 mulai dikerjakan dengan dana yang dialokasikan PT (Persero) Pelindo II mencapai Rp 122 miliar. 

Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin didampingi General Manajer PT Pelindo II Jambi Yanto Barbarosa di Jambi, Rabu (8/4) menjelaskan, studi kelayakan pengembangan pelabuhan ekspor Jambi itu kini hampir selesai, tinggal pelaksanaan pembangunan perpanjangan dermaga menjadi 600 meter dan lapangan penumpukan barang seluas 200 hektare. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pelindo Mulai Kerjakan Muara Sabak".

Anggaran APBN 2009 - 2012

Hingga saat ini terdapat Kasus Mandeg, terhadap Dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga Muara Sabak di PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) cabang Jambi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pada tahun 2009 – 2012, senilai Rp. 67 miliar, yang saat itu Kajati Jambi di pimpin T. Suhaimi. Dikutip dari jambiupdate.com, Metrojambi.com, Jambi Expresnews.

Terhadap hal ini Kejati Jambi sempat memeriksa Manager PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II cabang Jambi, Rio Tn Lase, pada Juni 2013 lalu, namun hingga saat ini kasus tersebut hilang tanpa ada tindak lanjut.

Sementara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  51  tahun  2003 Tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia Ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pelabuhan Indonesia II, Pasal 2 ayat 1 Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa bangunan fasilitas pelabuhan dan tanah reklamasi di Pelabuhan Muara Sabak, Jambi, yang pembangunan dan pengadaannya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000.

Ayat 2, Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp4.471.413.343,25 (empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah dua puluh lima sen), sebagaimana dimaksud dalam rincian Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Lantas untuk apa anggaran APBN dibebankan kepada Perusahaan BUMN, yang padahal pada 2009 lalu sudah mengeluarkan anggaran BUMN PT. Pelindo II senilai Rp. 122 Miliar? 

INVESTIGASI Kamis (08/04/2021).

Dalam investigasi terhadap Indonesia Port Corporation (IPC) of Muara Sabak (PT. Pelabuhan Indonesia II cabang Jambi) Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Jabung Timur, yang dikelola oleh pihak PT. Pelabuhan Tajung Periok, yang saat itu tidak beroperasi, dengan pintu yang diportal, dan dijaga oleh satu orang security/penjaga keamanan, yang menghalau tim dan melarang untuk melakukan aktivitas investigasi, serta pelarangan pengambilan foto di lokasi.

Didalam lokasi juga terdapat beberapa orang yang saat itu sedang memindahkan buah sawit kedalam kendaraan pick up, serta kapal pembawa kelapa yang saat itu sedang bersandar, penjaga tersebut menjelaskan bahwa tidak ada aktifitas dalam pelabuhan tersebut, hanya ada karnel yang berlabuh.

Konfirmasi masyarakat setempat, menilai belum ada manfaat dan dampak sama sekali bagi masyarakat sekitar, “saya disini sejak tahun 2012, belum ada aktivitas di pelabuhan tersebut,” ungkapnya.

Konfirmasi kepada Pihak PT. Pelabuhan Indonesia II cabang Jambi, pelabuhan Muara Sabak dikelola Pihak PT. Pelabuhan Tanjung Periok (PTP), yang menjelaskan saat ini hanya ada 2 penjaga yang berkerja disana, sementara kantor sendiri tidak di fungsikan.  “Untuk lebih jelas silakan berhubungan kepada PT PTP, sebab dikelola oleh mereka,” ungkapnya.

Wawancara Pelindo II Cabang Jambi

Hingga saat ini, pihak Pelindo II Cabang Jambi sendiri tidak mengetahui terkait adanya Kasus Dugaan Korupsi yang melibatkan salah satu Managernya dan mebebankan APBN 2009 - 2012, lalu.

Ungkapan tegas "Tidak ada Anggaran APBN" Pada Pelabuhan Dermaga Muara Sabak, menjadi tanda tanya besar? Kemana, dan Siapa? yang bertanggung jawab atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang sempat dikeluarkan oleh Negara? (Young Al).
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

BPN Kota Jambi Segera Cek Yuridis SHM 12254 dan 12255

Jambi, Media Advokasi – Terkait dengan surat Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi, MP.01.02/1056-15/IV/2021, perihal permohonan pembataan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 12254 dan no. 12255 atas nama Abdurrahman Shidiq, BPN Kota Jambi akan segera lakukan telaah.

Pada isinya, Kanwi BPN Provinsi Jambi 19 April meminta kepada BPN Kota Jambi untuk melakukan penelitian Yuridis, Administrasi, dan fisik mengenai permohonan pembatalan SHM 12254 dan 12255, serta melakukan Upaya Penanganan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan berlaku, dan melaporkan hasilnya kepada Kanwil BPN Provinsi Jambi.

Kepala BPN Kota Jambi melalui Muhammad Andre Bagian Pengendalian dan Penanganan Masalah, Selasa (27/4) kepada Media Advokasi, membenakan surat tersebut sudah diterima, "untuk kelanjutan tidak bisa bicara karena kita ada aturan dan sesuai prosedur dengan jangka waktu 14 hari proses, untuk hasil akan langsung kami laporkan kepada kantor wilayah BPN Provinsi Jambi sesuai arahan surat yang masuk," terangnya.

Sedangkan langkah awal, Andre menjelaskan akan melakukaan telaah terlebih dahulu, terhadap SHM No.12254 dan No. 12255.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPP IPB DPP Jambi, Seno Sembiring menyikapi surat yang telah di Terima BPN Kota Jambi, berharap BPN Kota Jambi dapat melakukan pengecekan Yuridis, Administrasi, dan Fisik Permasalahan dimaksud secepatnya.

"sesuai data kami, surat tersebut cacat adminitrasi dan harus dibatalkan, apalagi alas hak (SPORADIK) SHM tersebut, sudah dibatalkan oleh lurah yang sama tahun 2011," terangnya.

Lebih lanjut, Seno, selaku Lembaga Swadaya Masyarakat yang mendampingi, sudah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan pengadilan terhadap sertifikat tersebut.(Young Al).

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

April 26, 2021

Dishut Provinsi Jambi : Surat Edaran Gubernur Hanya Imbauan


Jambi, Media Advokasi – Belum lakukan penyelidikan, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jambi tekankan tidak ada larangan terhadap kayu bulian, terkait maraknya kayu bulian yang dipakai beberapa pengrajin kayu, sementara Surat Edaran Gubernur, kayu jenis bulian tidak bisa lagi diperjual belikan di khalayak umum dan juga tidak boleh diambil dan diedarkan di wilayah Propinsi Jambi. 

Sebelumnya Dishut Provinsi Jambi sempat rencanakan penyelidikan terhadap asal usul kayu bulian pada salah satu bangsal kayu dan olahan milik IK, namun hingga saat berita ini tayang, belum dilakukan penyelidikan, terhadap asal usul kayu tersebut. 

Investigasi media ini beberapa waktu lalu, Rabu (21/04), mendapati seseorang yang mengaku sebagai pemilik kayu, berinisial RB. 

"Kayu itu milik saya, disini cuma numpang sugu aja," jelasnya. 

Namun terkait dokumen atau izin, dan asal kayu sendiri RB enggan menjelaskan. 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, melalui Sekretaris Dinas, Yazel Fatra, menjelaskan sudah meminta tim untuk mengecek ke lokasi, “tadi kasinya udah ngadep saya, larangan belum ada baru sebatas himbauan dari tahun 1995, itu himbauan dari Gubernur Jambi dalam rangka melindungi kayu bulian, jadi yang kita pedomani masih larangan itu, tapi secara nasional tidak ada larangan,” jelasnya, saat dikonfirmasi Via telpon seluler, Senin (26/04). 

“Tergantung sumbernya dari mana, kalau sumbernya dari kawasan yang sudah dibebani izin, artinya sudah punya hak yang memegang izin, terkait bangsal bukan kewenangan kita, tetapi terkait asal-usul kayu perlu kita telusuri, pokoknya hari ini diminta selesaikan” tambahnya. 

Kabid PPH, Bambang Yulisman, terkait tindak lanjut penyelidikan mengatakan belum mengetahui, “nanti saya komunikasi ke tim ya, untuk pelarangan secara aturan itu tidak ada, cuma surat edaran dari gubernur aja, sepanjang dia asal muasalnya di luar kawasan hutan atau dalam kawasan kebun itu tidak jadi masalah, dan harus ada dokumen,” terangnya. 

Diketahui, berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah TK.I Jambi Nomor:  522.21/3591/Dishut tanggal 23 Mei 1995 perihal Penertiban Peredaran Kayu Bulian tentang untuk propinsi Jambi, bahwa  kayu jenis bulian tidak bisa lagi diperjual belikan di khalayak umum dan juga tidak boleh diambil dan diedarkan di wilayah Propinsi Jambi sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jambi tersebut dan sampai saat ini surat edaran tersebut belum dicabut. 

Sementara, sanksi sendiri dapat dilihat dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan  dan pemberantasan perusakan hutan. 

Salah satunya, Pasal 17 ayat (2) huruf e, orang perseorangan yang dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e diancam dengan pidana pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Young Al)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

April 24, 2021

Menanti Nyali Dishut Provinsi Jambi

 #Kayu Bulian Dan Kelangkaan

Bangsal kayu olahan milik IK yang diduga menjual kayu bulian kepada pengrajin kayu di Wilayah Jambi (.DokMA)

Jambi, Media Advokasi – Dinas kehutanan dalam pengawasan dan penertiban penggunaan kayu dilindungi, menjadi peran penting dalam menjaga kelestarian dan ekosistem tanaman yang ada.

Dikutip dari 99.co, Kayu Bulian, yang sifat materialnya keras dan tidak mudah dimakan rayap, tak heran kayu ini diburu oleh banyak orang, sehingga kini keberadaannya semakin langka.

Tingkat permintaan yang tinggi dan penebangan liar membuat keberadaan kayu ini semakin langka di Indonesia. Terlebih kayu ini memang tergolong tanaman yang pertumbuhannya sangat lambat. Lambatnya pertumbuhan ini diukur dengan rata-rata pertumbuhan diameter pohon.

Pada tanaman ini, rata-rata pertumbuhannya hanya 0,058 sentimeter per tahun, sementara pada tanaman lain, ada yang mencapai 1-2 sentimeter per tahun.

Tak hanya itu, pertumbuhan bibit kayu ini tak bisa dilakukan dengan cepat, buah kayu ini memiliki cangkang yang sangat keras, sehingga memperlambat proses perkecambahannya, pertumbuhan lambat inilah yang membuatnya tak dapat langsung tumbuh lagi setelah ditebang secara masif.

Dilema

Diwilayah Jambi Provinsi Jambi sendiri kayu ini memiliki peminat yang paling besar, maraknya pengrajin kayu menggunakan kayu ini terus mengalir seiring dengan permintaan dan minat, harganya pun dinilai cukup mahal seperti daun pintu bisa dijual dengan harga 1,5 juta rupiah.

Salah satu pengrajin mengaku membeli kayu ini langsung pada salah satu bangsal kayu miliki IK, tak hanya itu pengrajin lain pun mengaku membeli kayu ini dari salah satu oknum penegak hukum, lantas bagaimana dengan penertiban kayu ini sendiri?

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, melalui Sekretaris Dinas, Yazel Fatra, menjelaskan tidak pernah mengeluarkan izin tekait penggunaan dan pengangkutan kayu bulian.

“Penggunaan bahan kayu bulian, pada tahun 1995 sudah ada surat edaran gubernur melarang kayu bulian dipakai di provinsi Jambi, artinya Dinas Kehutanan tidak pernah mengeluarkan izin pengangkutan kayu bulian darimana pun sumbernya,” terangnya.

“Akan kita tindaklanjuti segera, darimana sumber serta asal-usulnya dan izinnya,” tambahnya.

Hingga saat ini, proses penyelidikan masih dilakukan pihak dinas kehutanan provinsi Jambi padahal salah satu bangsal kayu tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2011, atau setidaknya 10 tahun lebih, dan mengelola kayu bulian. (Young Al)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

April 23, 2021

Tak Hanya HGU, Izin Pelepasan Hutan Kawasan PT.Kaswari Unggul Dipertanyakan

 

Ilustrasi Kebun Sawit

Jambi, Media Advokasi - Terus berpolemik, PT. Kaswari Unggul (KU) hingga saat ini masih gencar-gencarnya beroperasi dan berupaya menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha. 

Pelepasan hutan sendiri diperlukan untuk mendapatkan izin usaha perkebunan (IUP), dan seperti diketahui Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan Hutan Produksi menjadi bukan kawasan hutan. 

Hal ini diketahui dari peraturan menteri Pertanian Nomor 05/2019, mengenai tata cara perizinan berusaha sektor pertanian, Izin Usaha Perkebunan (IUP) dapat diberikan melalui tahapan, menyampaikan komitmen memenuhi ketentuan diantaranya kesanggupan menyampaikan, izin lokasi, izin lingkungan, rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan, pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/wali kota, rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur, izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; dan Hak Guna Usaha. 

Sementara PT. KU sudah melakukan kegiatannya sejak tahun 1995 dan telah mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Tingkat II Tanjung Jabung Provinsi Jambi, sementara pada tahun 1999 PT.KU baru mendapatkan izin pelepasan hutan sesuai dengan Keputusan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Kemenhutbun) Nomor : 448/KPTS-II/1999 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Juni 1999, dengan luas kawasan 12.553,40 Hektare. 

Dengan rincian blok A seluas 1.436,40 hektar, blok B seluas 4.821,40 hektar, blok C seluas 3.035,30 hektar dan blok D seluas 3.260,30 hektar, yang terletak di Kelompok Hutan S. Lagan, S. Dengang dan S. Kemang, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, dan setelah terjadi pemekaran wilayah menjadi terletak di Kecamatan Geragai, Dendang dan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Mengacu pada putusan tersebut selanjutnya PT. KU diwajibkan memanfaatkan kawasan hutan seluas 12.553,40 Ha dan diwajibkan untuk mengurus sertifikat HGU budidaya perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila PT.KU tidak menyelesaikan pengurusan HGU dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya keputusan tersebut, maka pelepasan hutan tersebut dibatalkan dan dikembalikan areal hutan tersebut dalam penguasaan Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 

Diketahui bersama hingga saat ini PT.KU, belum sama sekali memiliki HGU, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Bersatu, melalui Wakil Ketua Umum, Seno Sembiring, pertanyakan izin pelepasan hutan, "kita lihat bersama sesuai putusan dari pelepasan hutan tersebut, diwajibkan 1 (satu) tahun segera menyelesaikan HGU, lantas kemana selama ini jika baru urus sekarang," tanyanya. (Young Al)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

April 22, 2021

Kelola Kayu Bulian Dishut Provinsi Jambi segera Tindak Lanjuti

 
Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Yazel Fatra saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (24/04). (.dokMA)


Jambi, Media Advokasi - Terkait salah satu oknum ASN Jambi yang mengelola kayu dilindungi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tegaskan kayu bulian dilarang dikelola, dan segera panggil pihak terkait. 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, melalui Sekretaris Dinas, Yazel Fatra, menjelaskan tidak dibolehkannya penyimpanan dan pengelolaan kayu bulian, "lihat asal usulnya, kalo dari hutan tidak boleh," jelasnya saat diwawancarai media ini di ruang kerjanya. Kamis (21/04). 

"Nanti ada bidangnya, bagian yang mengawasi industri-industri seperti itu, ini akan kita tindaklanjuti secepatnya oleh posisi yang membidangi bersama kepala bidangnya," 

Sebelumnya, pantauan dilokasi, Selasa (20/04), pada bangsal tersebut terdapat setidaknya ratusan balok kayu bulian yang saat itu hendak disugu, terdapat pula kusen-kusen serta daun pintu yang terbuat dari kayu bulian. 

Salah satu pekerja yang saat itu sedang membuat salah satu kusen pintu membenarkan menggunakan kayu bulian.Terkait aktifitas sendiri pekerja tersebut tidak mengetahui dengan pasti dari mana kayu-kayu ini datang, "mobil masuk setidaknya 2 minggu sekali," terang pekerja tersebut yang enggan disebut namanya. 

Sementara pekerja lainnya menjelaskan masuknya kayu dari daerah Bintialo Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, "masuk dari palembang, bintialo," jelasnya.

Pengelola bansal tersebut yang juga merupakan salah satu oknum ASN di Jambi ini, mengaku hanya menerima jasa suguan, yang padahal pantaun dilokasi juga terlihat proses pembuatan kusen dan daun pintu,  "Kami yang menerima jasa suguan," ungkapnya. 

Untuk diketahui, berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan  dan pemberantasan perusakan hutan, Pasal 17 ayat (2) huruf e, orang perseorangan yang dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e diancam dengan pidana pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Young Al)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

April 21, 2021

Oknum ASN Jambi diduga Simpan Kayu Bulian Sumsel

Tumpukan Kayu Bulian pada salah satu  Bangsal Kayu dan Olahan (.DokMA)


Jambi, Media Advokasi - Marak pengelolaan kayu bulian di wilayah Jambi yang diduga diambil dalam kawasan restorasi hutan harapan di wilayah Sumatera Selatan, menjadi tanda tanya besar terhadap pengawasan aktivitas ilegal logging tersebut. Lalu, bagaimana denga pengelola hasil pembalakan liar kayu bulian atau ulin yang dilindungi, apakah dapat dikenakan sanksi pidana?

Salah satu bangsal kayu dan olahan beralamat Lorong Komering Jaya, Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, diketahui milik Ikhsan, yang saat itu dikelola oleh anaknya Eka, mengaku sudah sejak 2011 melakukan aktifitas olahan kayu.

Pantauan dilokasi, Selasa (20/04), pada bangsal tersebut terdapat setidaknya ratusan balok kayu bulian yang saat itu hendak disugu, terdapat pula kusen-kusen serta daun pintu yang terbuat dari kayu bulian.

Salah satu pekerja yang saat itu sedang membuat salah satu kusen pintu membenarkan menggunakan kayu bulian.Terkait aktifitas sendiri pekerja tersebut tidak mengetahui dengan pasti dari mana kayu-kayu ini datang, "mobil masuk setidaknya 2 minggu sekali," terang pekerja tersebut yang enggan disebut namanya.

Sementara pekerja lainnya menjelaskan masuknya kayu tersebut dari daerah Bintialo Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, "masuk dari palembang, bintialo," jelasnya.

Pengelola bansal tersebut yang juga merupakan salah satu oknum ASN di Jambi ini, mengaku hanya menerima jasa suguan, yang padahal pantaun dilokasi juga terlihat proses pembuatan kusen dan daun pintu, "Kami hanya menerima jasa suguan," ungkapnya.

Eka menjelaskan kayu-kayu yang ada saat itu milik orang lain, sedangkan terkait asal kayu Eka tidak mengetahui, dan saat ditanya pemilik kayu tersebut Eka memilih bungkam.

Untuk diketahui, berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Pasal 17 ayat (2) huruf e, orang perseorangan yang dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e diancam dengan pidana pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Young Al)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

April 19, 2021

BPN Benarkan PT. Kaswari Unggul Tak Miliki HGU

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Jambi, Erni Aprida Hasibuan saat diwawancarai mediaadvokasi.com (.dokma)

TANJABTIM, Media Advokasi – Sejak berdiri hingga sekarang, belum miliki hak guna usaha (HGU), kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi benarkan PT. Kaswari Unggul (KU) belum miliki sertifikat HGU.

PT. Kaswari Unggul berdiri sejak 1995 berdasarkan akta notaris Nany Ratna Wirdanialis Nomor 42 tanggal 21 April 1995, sejak berdiri hingga saat ini proses pendaftaran HGU masih dilakukan.

Lantas apa itu HGU, Dikutip dari Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, HGU artinya hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, yang digunakan untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan, dengan masa pakai paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.

Kepala Kanwil BPN Jambi, Ir. Dadat Dariatna, M.Si, melalui Kepala Bagian Tata Usaha, Erni Aprida Hasibuan, membenarkan belum adanya Sertifikat Hak Guna Usaha milik PT. Kaswari Unggul, "Belum ada," tegasnya saat diwawancarai dikantornya, Senin. (20/04).

Tak hanya itu, Erni juga menilai boleh beroperasinya perusahaan tanpa adanya HGU, “Yes, betul, itu dinas perkebunan punya datanya,” jelasnya.

Dikutip dari peraturan menteri Pertanian Nomor 05/2019, mengenai tata cara perizinan berusaha sektor pertanian, Izin Usaha Perkebunan (IUP) dapat diberikan melalui tahapan, menyampaikan komitmen memenuhi ketentuan diantaranya kesanggupan menyampaikan, izin lokasi, izin lingkungan, rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan, pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/wali kota, rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur, izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; dan Hak Guna Usaha.

Seperti diketahui, PT. KU sudah melakukan kegiatannya sejak tahun 1995 dengan mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Tingkat II Tanjung Jabung Provinsi Jambi, sementara pada tahun 1999 PT.KU baru mendapatkan izin pelepasan hutan sesuai dengan Keputusan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Kemenhutbun) Nomor : 448/KPTS-II/1999 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Juni 1999, dengan luas kawasan 12.553,40 Hektare.

Dengan rincian blok A seluas 1.436,40 hektar, blok B seluas 4.821,40 hektar, blok C seluas 3.035,30 hektar dan blok D seluas 3.260,30 hektar, yang terletak di Kelompok Hutan S. Lagan, S. Dengang dan S. Kemang, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, dan setelah terjadi pemekaran wilayah menjadi terletak di Kecamatan Geragai, Dendang dan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengacu pada putusan tersebut selanjutnya PT. KU diwajibkan memanfaatkan kawasan hutan seluas 12.553,40 Ha dan diwajibkan untuk mengurus sertifikat HGU budidaya perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila PT.KU tidak menyelesaikan pengurusan HGU dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya keputusan tersebut, maka pelepasan hutan tersebut dibatalkan dan dikembalikan areal hutan tersebut dalam penguasaan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.(young al/tim)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

April 18, 2021

Sejak Tahun 2000, PT. Kaswari Unggul Tak Miliki HGU?

Salah satu lahan PT. Kaswari Unggul yang diduga dijaga oknum SAT Pol PP Kabupaten Tanjung Jabung Timur (dok.MA)


TANJABTIM, Media Advokasi –  PT. Kaswari Unggul (KU) diduga tak miliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat Ikatan Pemuda Bersatu (LSM-IPB) Kecam Pendaftaran SK HGU.

Diketahui, PT. KU sudah melakukan kegiatannya sejak tahun 1995 dengan mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Tingkat II Tanjung Jabung Provinsi Jambi, sementara pada tahun 1999 PT.KU baru mendapatkan izin pelepasan hutan sesuai dengan Keputusan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Kemenhutbun) Nomor : 448/KPTS-II/1999 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Juni 1999, dengan luas kawasan 12.553,40 Hektar.

Dengan rincian blok A seluas 1.436,40 hektar, blok B seluas 4.821,40 hektar, blok C seluas 3.035,30 hektar dan blok D seluas 3.260,30 hektar, yang terletak di Kelompok Hutan S. Lagan, S. Dengang dan S. Kemang, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, dan setelah terjadi pemekaran wilayah menjadi terletak di Kecamatan Geragai, Dendang dan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengacu pada putusan tersebut selanjutnya PT. KU diwajibkan memanfaatkan kawasan hutan seluas 12.553,40 Ha dan diwajibkan untuk mengurus sertifikat HGU budidaya perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila PT.KU tidak menyelesaikan pengurusan HGU dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya keputusan tersebut, maka pelepasan hutan tersebut dibatalkan dan dikembalikan areal hutan tersebut dalam penguasaan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Wakil Ketua Umum LSM-IPB, Seno Sembiring, SH.,MH menilai sudah lebih dari 21 tahun perusahaan ini tidak memiliki HGU, “Dapat dilihat dari bukti yang dilampirkan pada kasus perkara No.06/Pdt.G/2020/PN.Tjt, terkait surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 15 Agustus 2019, yang meminta PT Kaswari Unggul untuk menindaklanjuti pengurusan SK HGU yang tertunda,” jelasnya pada mediaadvokasi.com, Sabtu, (17/04)

Selain itu, Seno juga menilai hak pelepasan hutan tersebut telah batal dengan sendirinya sejak Agustus tahun 2000, dimana PT.KU tidak memenuhi isi Kemenhutbun Nomor : 448/KPTS-II/1999, dengan tidak menyelesaikan HGU dan dianggap tidak mampu mengelola lahan yang diberikan.

“PT. Kaswari Unggul tidak mampu mengelola lahan yang diberikan, saat ini hanya 3.470 hektar yang dikelola dan sudah diberi sedikit pun tidak sanggup dikelola,”terangnya.

Bukan hanya masalah HGU, pajak pun diduga tidak pernah dibayarkan, “Sejak tahun 1995 hingga saat ini, PT.KU tidak memiliki sertifikat HGU artinya besar kemungkinan PT.KU tidak pernah membayar pajak, lantas bagaimana dengan pendapatan daerah,”tanyanya.

Kamis Lalu (15/04), sempat diadakan rapat terkait rencana identifikasi/verifikasi lahan PT.KU, di Aula kantor wilayah BPN Provinsi Jambi, yang diundang Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Pekebunan, Direktur Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Jambi, Kepala Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Kabid Survei dan Pemetaan, Kanwil BPN Provinsi Jambi, Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kanwil BPN Provinsi Jambi, Ketua Serikat Petani Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ketua Ikatan Pemuda Bersatu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Direktur Utama PT. Kaswari Unggul, dan Dinas lainnya.   

Berdasarkan hasil rapat di Aula BPN Provinsi Jambi, diwacanakan tanggal 20 April akan dilakukan Indentifikasi/Verifikasi Lahan PT. Kaswari Unggul di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.   

Seno mengecam kepada dinas-dinas terkait, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan Tanjung Jabung Timur, untuk tidak melakukan pengukuran terhadap lahan PT. KU karena PT.KU tidak memiliki izin sejak awal, perpanjangan SK HGU yang sarat kepentingan.

“izin tersebut sudah mati dan batal, kenapa baru sekarang, sejak tahun 2000 menggunakan fasilitas negara, menggunakan jalan negara dan jika terus dilakukan jelas itu merupakan perbuatan melawan hukum, lebih parahnya lagi pihak PT.KU seakan-akan mengebiri pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Pemerintah Provinsi Jambi, serta Penegak Hukum, jika ini diteruskan akan kami PTUN kan”ungkapnya.  (ans/tim)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

March 15, 2021

Kabid Dispora Muaro Jambi Kecelakaan



MUARO JAMBI, MA- Sekitar pukul 15;17 WIB Kepala Bidang Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Muaro Jambi, Muhtazi kecelakaan di jalan Ness tepatnya di jalan lintas perkebunan sawit PTPN, Senin (15/3/21).

Akibat kecelakaan tersebut, mobil milik Kabid Dispora Muaro Jambi dengan Nopol BH 1003 GD  jenis minibus warna putih metalik Suzuki Karimun Wagon R, penyok pada bagian depan sebelah kanan. Beruntung pada peristiwa tersebut Muhtazi selamat dan tidak mengalami luka-luka.

Kabid Dispora Muaro Jambi Muhtazi, saat dikonfirmasi via WhatsApp nya membenarkan bahwa dirinya kecelakaan di jalan ness dengan mengendarai mobil pribadinya. Dirinya mengaku hanya kecelakaan tunggal. 

“Iya, saya kecelakaan tunggal di ness, Alhamdulillah saya selamat,”.kata Muhtazi.

Ketika ditanyakan saat kecelakaan tersebut di dalam mobil bersama siapa saja, Muhtazi menjawab hanya sendirian saat kecelakaan. 



“Sayo dari Jambi mau ke Bulian, pas di jalan lintas perkebunan sawit mobil saya oleng hingga masuk ke dalam areal perkebunan. Barangkali ketika oleng langsung terhempas ke batang sawit, itu makanya mobil saya penyok,” jelasnya.

Muhtazi menjelaskan, usai kecelakaan tersebut dirinya langsung menghubungi pihak Polres Batanghari via WhatsApp. 

“Laporan secara lisan via WhatsApp dan telfon sudah. Malah beberapa menit setelah kejadian kebetulan ada pihak Polisi Polda yang melintas, beliau juga membantu menghubungi pihak Polres Batanghari. Mobil saya pun sudah di derek dan di bawa ke Jambi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Batanghari AKP Nafrizal saat dikonfirmasi Via WhatsApp nya terkait kejadian ini menyebutkan belum mendapatkan laporan. 

“Belum ada laporan masuk terkait kejadian itu . Tapi saya tanya sama anak buah saya memang ada kecelakaan di ness, katanya laka tunggal tidak ada korban jiwa,”kata Kasatlantas. (bojes)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

March 10, 2021

Bupati Muaro Jambi Serahkan Sertifikat Tanah

Muaro Jambi, MA- Bertempat di halaman SDN.86/IX Bupati Hj. Masnah serahkan 384 sertifikat tanah untuk 4 desa dalam Kecamatan Taman Rajo, yakni untuk Desa Rukam 43 sertifikat, Desa Teluk Jambu 29, Desa Tebat Patah 223, dan Desa Kemingking Luar 89 sertifikat, Selasa 09/03/2021.


Kedatangan Bupati didampingi oleh Kapolres Muaro Jambi AKBP. Ardiyanto, Kepala BPN Muaro Jambi Suharna, SH,  para OPD lingkup Pemkab Muaro Jambi serta tamu lainnya, yang disambut oleh tarian daerah sebagai ucapan selamat datang kepada tamu yang datang ke suatu daerah.


Dalam sambutannya Kepala Desa M. Taufik mengucapkan terima kasih kepada bupati yang dapat menyempatkan hadir dan menyerahkan sertipikat tanah langsung kepada masyarakat Desa Rukam, Desa Kemingking Luar, Desa Teluk Jambu dan Desa Tebat Patah.


Lebih lanjut Kepala Desa tersebut menyampaikan "saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPN Muaro Jambi atas diterealisasinya sertipikat tanah program PTSL ini,  karena sertipikat ini sudah lama dinanti-nantikan oleh masyarakat", tuturnya. 


Kemudian, Bupati Hj. Masnah berpesan "kepada masyarakat yang menerima sertipikat agar menyimpan baik-baik sertipikat tersebut, jangan sampai robek atau rusak, apalagi hilang. Apabila bapak ibu ingin mengagunkan sertipikat tersebut agar dipikir dengan matang, gunakan untuk hal-hal produktif, seperti untuk modal usaha", ujarnya.


Diacara tersebut bupati juga berikan bantuan berupa uang dan sembako kepada anak yatim dan berikan tongkat alat bantu jalan kepada masyarakat setempat. 


Pada acara tersebut bupati juga membuka pelatihan kelompok tani, penerapan tepat guna budidaya padi sawah, sayur-sayuran dan perikanan Desa Tebat Patah. Dan dilanjutkan dengan peresmisan PAMSIMAS Desa Tebat Patah. (bojes)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

March 09, 2021

Terkait Legalitas PT. Afresh Indonesia, Rozali Manager Angkat Bicara


MUBA, MA- Menanggapi Keterangan dari Manager PT Afresh In Wigo yang berada di Kecamatan Kumpe ulu, Muaro jambi Rozali saat di konfirmasi awak media tentang berita terkait masalah keabsahan legalitas perizinan air minum dalam kemasan, Senin (08/03/21).

Menurut keterangan yang diungkapkan oleh Rozali selaku Manager PT Afresh Indonesia bahwa legalitas atau perijinan perusahaan air minum dalam kemasan Wigo memang benar ada legalitas dan keabsahan nya, sudah terdaftar di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP)juga untuk limbahnya sudah pernah di cek oleh dinas Lingkungan Hidup(LH) kabupaten Muaro Jambi.

Dan produksi pembuatannya sangat rapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga sudah beberapa kali penyaringan, bahkan pengecekan atau kontrol higienisnya dalam satu jam sekali atau dalam perharinya bisa mengemas sampai hampir 4,500 kemasan gelas.

Ia juga mengatakan air minum kemasan ini sudah berproduksi di Muaro Jambi hampir 14 tahun dan semua perijinan diurus dengan baik.




“Perusahaan air dalam kemasan ini kita sudah berproduksi di Kabupaten Muaro Jambi hampir 14 tahun lamanya,dan semua perijinan sudah kita urus dengan baik,” ungkapnya.

Salah satu karyawan, Saiful menjelaskan juga saat di konfirmasi awak media bahwa kami selaku masyarakat Muaro Jambi khususnya sangat senang dengan ada nya perusahaan air minum dalam Kemasan ini.

“Dan dan mayoritas pekerja di sini adalah warga asli masyarakat dari daerah setempat muaro jambi hampir 14 tahun perusahaan air minum dalam kemasan ini berdiri kami pun bisa menikmati hasilnya walaupun dengan jasa kami.” pungkas Saiful.(k.bojes)





Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

March 08, 2021

Babinsa dan Kades Terima Penghargaan Dari Kapolres Muaro Jambi

 


MUARO JAMBI, MA- Penyerahan penghargaan bertempat di lapangan Mapolres Muaro Jambi, Senin (8/3/2021). Dua desa penerima penghargaan ini yaitu, Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu dan Desa Pematang Jering, Kecamatan Jaluko.

 Tidak hanya itu, Babinsa dan Bhabinkamtibmas di dua desa itu juga mendapatkan penghargaan dari Kapolres Muaro Jambi, AKBP Ardiyanto.

Kapolres Muaro Jambi, AKBP Ardiyanto menyebutkan, ia berterima kasih kepada kepala desa, babinsa dan bhabinkamtibmas yang telah membangun dan membuat kampung tanggung di desa. 

"Ini sangat bermanfaat dalam menekan penyebaran Covid-19. Yang mana kedua desa ini menjadi pelopor berdirinya kampung tangguh di wilayah hukum Polres Muaro Jambi," sebutnya.

Ardiyanto mengatakan, atas dipeloporinya pembangunan kampung tangguh sebagaimana yang telah dilakukan oleh 3 (tiga) Pilar di Desa Pematang Jering Kecamatan, Jaluko dan Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu. 

Maka pada kesempatan ini sebagai ucapan terima kasih dan rasa syukur ia memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keaktifannya dalam mempelopori pembangunan kampung tangguh di desa masing-masing.

"Yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dalam mempercepat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 diwilayah Kabupaten Muaro Jambi," kata kapolres.

Kapolres muaro jambi melalui kasubag humas berharap apa yang sudah dilakukan oleh 3 (tiga) pilar ini menjadi pemicu berdirinya Kampung-kampung tangguh lain Muaro Jambi. 

Kata dia, karena kampung tangguh ini juga selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara Mikro yang dimulai dari Wilayah yang paling kecil dan diharapkan kepada babinkamtibmas, babinsa dan kades lain untuk jadi pelopor kampung tangguh dalam pandemi covid 19 ini. 

"Hal ini telah kita lakukan dengan memulainya dari Kampung Tangguh yang ada di Desa Pematang Jering dan Desa Pudak," ujarnya.

Selain itu, penghargaan ini merupakan bentuk perhatiannya kepada anggota Polres Muaro Jambi dan seluruh elemen masyarakat Muaro Jambi yang telah bekerjasama dengan Polri khususnya Polres Muaro Jambi dalam menekan laju penyebaran Covid-19 ataupun kegiatan- kegiatan bermanfaat lainnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah hukum Polres Muaro Jambi.

"Ini merupakan modal utama dalam menggerakan modal utama dalam menggerakan berbagai sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat," katanya.(Bojes)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

March 07, 2021

Chief kapal Korban Tenggelam Di Desa Talang Duku Akhirnya Ditemukan


MUARO JAMBI, MA- Korban tengelam di Sungai Batanghari Desa Talang Duku Kecamatan Taman rajo kabupaten Muaro jambi yang terjadi pada hari sabtu tanggal 6 maret 2021 Akhirnya Ditemukan Sekitar Pukul  11.30 Wib Siang tadi. 

Hal ini disampaikan oleh Kasubag Humas Polres Muarojambi Akp Amradi, SE.

Kata Dia, Sebagaimana telah dilaporkan sebelumnya, Peristiwa orang tenggelam itu terjadi pada hari sabtu tanggal 6 maret 2021 di Rt 11 Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro jambi ( didaerah aliran sungai batanghari galangan Kapal PT. Batang hari cipta sipyard ).

Korban berhasil ditemukan oleh Tim Sar Gabungan Pol Air Polda Jambi, TNI AL, Personil Polsek Marosebo dan masyarkat. “Korban yang jatuh pada sabtu lalu, sudah ditemukan,”Kata Kasubag Humas Polres Muaro jambi Akp Amradi.

Penemuan mayat tersebut kata Amradi bermula pada hari minggu tanggal 07/03/21 sekitar pukul 07.00 wib pagi tadi, upaya pencarian korban tenggelam terus dilanjutkan. Pencarian difokuskan pada lokasi korban pada saat jatuh dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) batanghari.

“Setelah melakukan pencarian dari pagi tadi, akhirnya sekitar pukul 11.30 wib jenazah korban tenggelam berhasil ditemukan oleh tim sar gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polair polda jambi, Tni AL, Personil Polsek Maro Sebo dan Subsektor Taman Rajo serta Unsur Masyarakat yang ikut melakukan pencarian,” Kata Amradi.

Lanjutnya, Korban bernama Nurhadi (40) bekerja sebagai Chief Kapal dan diketahui beralamat di Desa Santapan Barat kecamatan Kandis kabupaten Ogan ilir Provinsi sumatra selatan.

“Selajutnya jenazah korban dibawa kerumah sakit Raden Mattaher guna dilakukan Visum maupun Otopsi guna mengetahui penyebab kematian,”Kata AKP Amradi.

Berdasarkan hasil koordinasi Kapolsek Maro sebo dengan Satuan Polair Polda jambi, disepakati untuk tindak lanjut lidik dan sidik perkara diambil alih oleh satuan Polair Polda Jambi.(Bojes)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

March 03, 2021

Kapolres Muaro Jambi Pimpin Apel Gabungan Antisipasi Karhutlah

 


MUARO JAMBI, MA- Dalam rangka Kesiapsiagaan Kebakaran hutan dan lahan, Kapolres Muaro Jambi AKBP Ardiyanto Sik MH Pimpin Apel Gabungan Antisipasi Karhutlah di wilayah Hukum Polres Muaro Jambi.

Kapolres AKBP Ardiyanto Sik SH memimpin Apel gelar pasukan bersama Forkopimda Kabupaten Muaro Jambi  Pada hari Rabu (03/03/2021) sekira pukul 09:00 wib, berlokasi di lapangan polres Muaro Jambi.

Apel Kesiapsiagaan ini melibatkan ratusan Personil Gabungan terdiri dari TNI-POLRI, Basarnas, Bpbd, SatpolPP dan Damkar, Dishub, Dinas Kesehatan, Dan dipimpin langsung oleh Bupati Muaro Jambi serta dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Muaro Jambi.

Terkait Kesiapsiagaan menghadapi Karhutla, maka sebanyak 325 Personil Polsek dan Jajaran Polres Muaro Jambi TNI, BPBD, Satpol pp, dan Dishub diterjunkan untuk Antisipasi Karhutla.

Kapolres Muaro Jambi AKBP Ardiyanto Sik SH menjelaskan, kepada seluruh Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi  baik itu Perkebunan, Pengelolahan hutan dan Perusahaan  harus memiliki Alat perlengkapan atau sarana Kebakaran hutan dan Personil yang ditunjuk Khusus untuk menanggulangi Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dan apabila terjadi Kebakaran dilahan Perusahaan maka merupakan tanggung jawab Perusahaan tersebut.

Ditambahkan oleh Kasubag Humas AKP Amradi SE Menghimbau "Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muaro Jambi  untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karna besar kemungkinan terjadi polusi udara, serta terjadinya dampak negatif baik bagi masyarakat itu sendiri dan lingkungan.” ucapnya. (k.boje

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

February 27, 2021

Musda Tahap II 2021, Hj.Masnah Busro Terpilih Jadi Ketua DPD PAN

 


JAMBI, MA- Musyawarah daerah (Musda) PAN di beberapa wilayah di Jambi telah terlaksana. Ada 4 nama yang terpilih menjabat sebagai ketua DPD PAN di 4 wilayah itu yakni di Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi dan Batanghari.

“Mereka yang terpilih ini menjabat sebagai Ketua Formatur PAN di wilayahnya masing-masing, tentu walaupun merupakan Ketua Formatur PAN secara otomatis juga menjabat Ketua DPD PAN di wilayahnya mereka. Hanya saja untuk Kota Jambi belum dapat ditentukan,” kata Ketua DPW PAN Jambi, A Bakri, Sabtu (27/2/2021).

“Keempat nama yang terpilih tersebut ialah Bupati Muaro Jambi Masnah Busro, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadad, Bupati Tanjung Jabung Timur Robby Nahliansyah serta anak dari mantan Bupati Batanghari Jambi mendiang Abdul Fattah yakni M.Havis.

“Musda PAN Jambi ini dilaksanakan secara virtual di 5 daerah di Jambi yakni Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjabtim, Tanjabbar, dan Batanghari. Musda ini juga dipimpin langsung oleh Ketum DPP PAN, Zulkifli Hasan secara virtual dimasa pandemi Corona.

“Untuk yang terpilih ini ditunjuk langsung oleh DPP PAN jadi tidak ada yang namanya kongkalikong ataupun intervensi atau apapun itu, mereka yang terpilih ini juga ada yang mendaftar dari DPD ada juga dari DPW dan ada yang dari DPP dan Musda PAN berjalan aman walaupun ada sedikit kegaduhan dalam Musda tersebut, kalaupun ada itu biasa gaduh-gaduh kecil yang jelas yang terpilih resmi ditunjuk oleh pusat,” ucap Bakri.

Masalah Mundurnya Bupati Tanjabtim dari Ketua DPD PAN dengan dipilihnya beberapa nama di Musda PAN Jambi itu, Bakri berharap agar mereka mampu membesarkan PAN di Jambi. Ia juga berpesan agar dikepemimpinan para ketua terpilih, PAN dapat lebih menyatu serta tetap menjadi partai pemenang di Jambi.

“Kita berharap dengan terpilihnya para pemimpin PAN ini dapat menjadikan PAN lebih banyak dicintai masyarakat, dan juga bisa membesarkan nama PAN di Jambi agar tetap menjadi partai pemenang,” tutup Bakri.(k.bojes)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

February 24, 2021

Kandang Ayam Ditengah Pemukiman, Lalat Serbu Rumah Warga

 


MUARO JAMBI, MA- Sejak beberapa tahun terakhir rumah warga di Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi diserbu ribuan lalat hitam.

Kondisi tersebut membuat warga merasa risih dan menjijikan. Apa lagi lalat merupakan binatang yang suka hinggap ditempat kotor yang sudah  pasti membawa berbagai kuman dan bibit penyakit.

"Menjijikan, setiap hari lalat ini menghinggapi makanan dan minuman, apa lagi makanan dan minuman itu terhidang langsung diserbu lalat," ujar Abdullah Sani salah satu warga Sungai Bertam, Rabu (24/2/21).



Menurutnya, lalat itu bersumber dari kandang peternakan ayam potong yang disinyalir tidak begitu jauh dari pemukiman warga. Maka dari itu, dia bersama warga lainnya meminta pemerintah untuk menutup pelaku usaha tersebut.

"Karena ini sudah meresahkan warga, lalat ini membawa bibit penyakit, kasian kesehatan warga disini memang dampak negatifnya yang ditimbulkan tidak secara langsung, tetapi dikemudian hari," tukasnya.

Warga lainnya juga mengungkapkan, saat ini ada beberapa kandang ayam di Desa Sungai Bertam. Keberadaanya tidak begitu jauh dari pemukiman. Bahkan masih terbilang dipinggir jalan sehingga tiap kali panen lalat tersebut bertebaran dirumah-rumah penduduk.

"Biasanya kalo lalat ini mulai ramai pihak kandang sedang bongkar (panen). Beginilah kondisi kami disini, dulu sempat hilang (lalat) tapi saat ini mulai berdatangan lagi," keluhnya.

Selain itu dikhawatirkan oleh warga takut terjangkit oleh virus yang disebabkannya, seperti penularan virus H5NI atau Flu Burung. Apalagi saat ini ditengah bergejolaknya Virus Corona (Covid-19) yang menghantui dunia.

"Ini juga yang menjadi khawatiran kita, karena lalat-lalat ini sudah luar biasa, apa lagi ditengah wabah Covid-19 ini,"(k.bojes)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

February 19, 2021

Hj Masnah Busro Lantik PJ Sekda Muaro Jambi

 


MUARO JAMBI, MA- Bertempat di Aula Rumah Dinas, Bupati Muaro Jambi Hj Masnah Busro SE melantik Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Ir. Azrin, M.Si yang disaksikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM H. Ahmad Bastari, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Nurahmat Herlambang, Kepala BKD Kabupaten Muaro Jambi Suriadin, serta tamu undangan lainnya, Jumat (19/02/21).

Acara ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta diikuti oleh seluruh tamu undangan yang hadir, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan fakta integritas.

Ir. Azrin, M.Si sekarang merupakan Pejabat Eselon II Pemerintah Provinsi Jambi saat ini memegang jabatan sebagai Kepala Balitbangda Provinsi Jambi. 

Azrin diberi amanah menggantikan tugas penjabat Sekda sebelumnya Jangning, S.IP yang juga merupakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Muaro Jambi.

“Selamat bertugas kepada Pj. Sekda yang baru, selamat bergabung dilingkup Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi, semoga dapat menjalankan tugas amanah ini dengan sebaik mungkin” ucap Bupati Hj. Masnah.(k.bojes)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Hj.Masnah Busro Hadiri MoU Program Kerja RS Erni Medika Bersama Keluarga Besar PP Muaro Jambi


MUARO JAMBI, MA- Guna membantu program pelayanan kesehatan yang ada dalam kabupaten muaro jambi keluarga besar Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Muaro Jambi, gelar MoU bersama Rumah Sakit Erni Medika Jambi.

Acara di selenggarakan di Taman Wisata Jambi Paradise, yang berada di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Jumat (19/02/21).

Sebelum acara berlangsung seluruh anggota pemuda pancasila dan tamu undangan menyanyikan lagu mars pemuda pancasila.

Dalam sambutan nya Bung Aidi Hatta mengucapkan terimah kasih kepada seluruh anggota pemuda pancasila yang telah menyempatkan waktu nya untuk hadir dalam acara kegiatan ini.



Dirinya juga mengatakan jika ada anggota pemuda pancasila yang sakit ataupun dari anggota keluarganya bisa datang langsung ke rumah sakit Erni medika.

Ia juga menambahkan, acara ini adalah murni kegiatan MPC PP Kabupaten Muaro Jambi, dengan RS Erni Medika. Sementara itu, Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengundang Camat Se-Kabupaten Muaro Jambi. Termasuk beberapa Ketua Forum Kades Se-Kecamatan Sungai Gelam.

Tambahnya, Kegiatan tersebut juga di hadiri dan di saksikan langsung oleh orang nomor satu di Bumi Sailun Salimbai, yaitu Bupati Muaro Jambi Hj. Masnah Busro SE. (k.bojes)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

February 17, 2021

Bupati Muaro Jambi Lantik Pejabat Kades di Kecamatan Sungai Gelam



MUARO JAMBI, MA- Kedatangan Bupati Muaro Jambi Hj. Masnah Buysro,  S.E, Rabu Pagi (17/02/21).

Dalam acara peresmian Desa Persiapan dan Pelantikkan Pejabat Kepala Desa Persiapan Air Merah di Kecamatan Sungai Gelam disambut dengan meriah oleh anak-anak sekolah dasar serta mereka menyanyikan lagu wajib nasional disepanjang jalan, ada juga penampilan pencak silat, serta persembahan tari selamat datang.

Bertempat di Kantor Desa Persiapan Air Merah RT. 34 Dusun Pompa Air Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam.

Turut hadir forkopimda Muaro Jambi, Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, OPD di lingkup Kabupaten Muaro Jambi, Pimpinan Pondok Pesantren Falahul Muttaqin dan Nurul Falah, Camat Sungai Gelam, Direktur Rumah Sakit Sungai Gelam, para CSR, TNI, Polri, Pemuda Pancasila Sungai Gelam dan GP Ansor Sungai Gelam. 

Desa Persiapan Air Merah merupakan hasil pemekaran dari desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam. Desa Persiapan Air Merah ini diambil dari 2 Dusun 11 RT dari Desa Sungai Gelam dengan jumlah jiwa 3.850 dari 906 KK. 

Selama berstatus Desa Persiapan, Bupati Muaro Jambi dalam sambutannya berharap agar semua komponen Desa dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal selama 3 tahun untuk menjadikan Desa berstatus Definitif. 

"Harapan saya selama persiapan, desa ini benar-benar di fokuskan selama 3 tahun ini agar menjadi desa definitif." Ucap Masnah. 

Bupati Muaro Jambi berpesan dalam sambutannya agar desa persiapan ini untuk dapat menjadi Desa Air Merah dan dikemudian hari tidak kembali ke desa induknya.

"Selama persiapan selama 3 tahun, walapun saya dan pak wabup tidak lagi menjabat, saya akan pantau. Saya titip sekali, jangan sampai desa ini kembali ke desa induk." Ungkap Masnah

Acara dilanjutkan dengan peresmian kantor kepala desa ditandai dengan pembukaan tirai papan nama kantor desa, penandatangan prasasti desa Persiapan Air Merah, dan pemotongan tumpeng. 

Setelah itu, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikkan pejabat Kepala Desa,  Sambutan Tokoh Masyarakat Desa Persiapan Air Merah, dan diakhiri dengan doa bersama. (k.bojes)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Dukung Kami di Youtube

LAPOR PAK

LAPOR PAK
Buat Laporan Anda disini, pasang Aplikasi Kami.

Media Advokasi Edisi Cetak