Web Analytics
Showing posts with label Kajari Muba. Show all posts
Showing posts with label Kajari Muba. Show all posts

April 06, 2021

Kajari Muba Imbau Kades Agar Berhati-Hati Gunakan DD


MUBA, MA- Kajari Musi Banyuasin (Muba) Marcos MM Simare Mare, SH MHum melalui Kasi intel kejari Muba Abu Nawas SH. MH, mengimbau 130 Kades dan Perangkat Desa untuk hati-hati dalam menggunakan dana desa (DD) dalam pembangunan.

“Kita berharap kades-kades yang baru agat mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan menjabat sebagai kades jangan mencari kekayaan dari Dana Desa. Karena dana desa adalah uang negara, uang rakyat jadi setiap uang negara harus dipertanggungjawabkan yang sah sesuai peruntukkannya,”kata Kajari Muba, Marcos MM Simare Mare, SH MHum melalui Kasi intel kejari Muba Abu Nawas SH. MH, Selasa (6/4).

Lanjutnya, kejaksaan Muba pada prinsipnya selaku aparat penegak hukum (APH) diminta atau tidak diminta wajib untuk menyampaikan penyuluhan baik itu kepada kepala desa, perangkat desa,  tokoh Agama, tokoh pemuda , dan tokoh masyarakat.

“Pada prinsipnya kita Kejari Muba siap membantu kades dan perangkat desa dalam melakukan pengelolaan dana desa dengan baik dan benar, sehingga terhindar dari praktek KKN,”ungkapnya.

Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan pertanggungjawaban dan sesuai dengan ketentuan dan benar dalam penggunaannya.

“Biasanya banyak ditemukan dilapangan ada perangkat desa yang menyampaikan bahwa penggunaan dana desa sudah sesuai. Namun, kenyataan perunjukannya tidak mengakomodir keinginan masyarakat itu sendiri, oleh karena itu setiap kegiatan pertanggungjawabannya tentang aset, kearsipannya harus kompak mengelolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan agar tidak saling curiga dan mencurigai,"jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Muba, H Richard Chahyadi AP MSi melaporkan bahwa bimtek awal Masa Jabatan Kades periode 2020 - 2026 dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Muba dilaksanakan  dalam dua angkatan. Masing-masing angkatan dilaksanakan selama lima hari. Angkatan pertama mulai tanggal 5 - 9 April 2021 dan angkatan kedua tanggal 24 - 28 Mei 2021.

"Peserta bimtek diikuti 65 Kades yang dilantik tahun 2020 untuk periode masa jabatan 2020-2026 bersama satu orang perangkat desa, total keseluruhan peserta sebanyak 130 orang. Angkatan pertama diikuti 66 orang dari 33 desa, Angkatan Kedua dikuti 64 orang dari 32 desa,”ungkapnya. (Ril/Red)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

March 25, 2021

Kajari Muba: Bakar Hutan dan Lahan Sanksinya 12 Tahun Penjara



MUBA, MA- Mengantisipasi terjadi pembakaran hutan dan lahan saat membuka areal perkebunan, oleh masyarakat. Para stakeholder atau pemangku kepentingan di kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Mulai melakukan persiapan untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di bumi serasan sekate, dengan melaksanakan sosialisasi peraturan yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, serta cara pemadaman api jika terjadi kebakaran di aula kantor camat Sanga Desa Kabupaten Muba, Kamis (25/3).

Apalagi diprediksi Mei nanti sudah mulai musim kemarau. Tak tanggung-tanggung, oknum yang berani membakar hutan dan lahan secara ilegal akan langsung dikenakan pasal 50 ayat 3 huruf D UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Selain itu pasal 187 kuhp dan pasal 188 kuhp.

"Jadi hukuman bagi oknum pembakar lahan ini sangat jelas dalam pasal tersebut, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun," ujar kepala Kejari Muba, Marcos MM Simaremare, SH.MHUM diwakili Kasi Intelijen Abu Nawas, SH yang hadir dalam rapat tersebut.

Bahkan jika si oknum sampai berbuat fatal hingga menghilangkan nyawa orang lain atas insiden kebakaran yang diperbuatnya, bisa dipidana seumur hidup.

"Kita tidak akan tegas dengan aturan ini, karena karhutlah di Muba harus selesai tahun ini jika tidak ada yang memicu kebakarannya," terangnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Muba Jhoni Martohonang, mengatakan upaya dalam pencegahan karhutla dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya demgan menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi tentang penanggulangan Karhutlah pada wilayah yang cukup tinggi intensitasnya.

"Berharap kepada para kepala desa agar mengingatkan, mengajak masyarakat untuk tidak membakar lahan, kebun dan hutan karena diperkirakan bulan Mei sampai September sudah masuk musim kemarau," ungkapnya. 

Pemkab Muba pun telah membentuk tim satgas Karhutla dan di desa juga telah dibentuk tim peduli Api. Adapun titik hotspot yang sering terjadi di wilayah kabupaten Muba dari 13 kecamatan. Namun ada 5 kecamatan yang rawan Karhutla yaitu kecamatan Tungkal Jaya, Sanga Desa, Batang Hari Leko, Lalan, Lais dan kecamatan Babat Toman. (Ril/Red)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Vaksinasi Tahap II, Kajari Muba Imbau Masyrakat Jangan Takut Divaksin


Kasi Intel Kejari Muba Abu Nawas SH MH ketika menjalani Vaksinasi tahap kedua di Kantor Kejari Muba.


MUBA, MA- Setelah melewati vaksinasi pada tahap pertama pada Rabu (10/3/21) lalu. Kali ini vaksinasi tahap kedua kembali dilakukan oleh Kajari Muba, Marcos MM Simare Mare, SH MHum dan diikuti para Kasi, Kasubag dan dilanjutkan oleh seluruh pegawai dan staf honorer, Kamis (24/3/21).

Kajari Muba, Marcos MM Simare Mare, SH MHum, mengatakan hari ini Kejari Muba telah melakukan vaksin tahap kedua untuk seluruh staf yang ada di Kejari Muba. 

"Ya, hari ini seluruh pegawai Kejari Muba sudah melaksanakan vaksin tahap kedua. Kalau tahap pertama efeknya seperti gejala mengantuk, lapar, dan sebagainya tahap kedua ini sudah bisa saja,” kata Marcos usai divaksin.

Oleh karena itu, dirinya mengimbau masyrakat umum untuk melaksanakan vaksin karena para tenaga kesehatan sudah menjamin bahwa vaksinasi ini aman dan halal. Bahkan di kabupaten Muba sudah ribuan yang sudah divaksin dari berbagai Dinas instansi baik vertikal maupun daerah.

"Bahkan saat ini sudah masuk vaksin tahap kedua, dan berdasarkan fakta di lapangan semenjak vaksinasi ini berjalan sudah terjadi penurunan kasus positif Covid-19 di kabupaten Muba. Saya mengimbau masyarakat untuk tidak takut divaksin, kita pun sangat mendukung penuh kegiatan vaksinasi ini demi memutus rantai Covid-19 dan memerintahkan seluruh pegawai Kejari Muba untuk mengikuti giat vaksinasi tersebut,”tutupnya.

Sementara itu, Kasi intelijen kejari Muba Abu Nawas, SH menambahkan pelaksanaan vaksinansi ini merupakan bentuk kejaksaan mendukung program pemerintah dan pusat untuk membantu memutus rantai penyebaran Covid-19 di Muba.

“Ini sebagai salah upaya mendukung program pemerintah memutus rantai penyebaran Covid-19. Setelah ini diharapkan semoga pandemi Covid-19 segera berakhir,”ungkapnta. (Ril/Red)


Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

March 19, 2021

Kajari Muba Sita Uang Rp 600 Juta dari Dana PLB



MUBA, MA- Kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana bergulir dari LPDB di Kabupaten Muba kini memasuki babak baru. Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba berhasil menyita uang sebesar Rp646.872.107 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana  LPDB - KUMKM pada KUD Buana, Jumat (19/3) sekitar pukul 09.00 WIB.

Uang tersebut disita dari dari saksi W, selaku General Manajer (GM) PT  PU. Uang tersebut akan dijadikan sebagai BB dan sebagai upaya penyelamatan keuangan negara serta mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kajari Muba, Marcos MM Simare Mare, SH MHum, didampingi Kasi Pidsus Arie Apriyansah SH MH,  mengatakan penyitaan uang lainnya akan dilakukan semaksimalnya. 

"Perkara ini berawal  pada tahun 2013 KUD Buana Desa Bero Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Muba mengajukan permohonan rekomendasi dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Muba. Setelah terbit surat rekomendasi maka Pengurus KUD Buana mengajukan surat kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI," ujarnya.

Lalu diteruskan ke Direktur Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir perihal permohonan pinjaman dana modal kerja dengan memuat daftar 210 anggota. Setelah itu dana tersebut ditransfer ke rekening KUD sebesar Rp5 Miliar.



"Namun penggunaannya tidak sesuai ketentuan dan diduga telah menguntungkan diri dan orang lain serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Pasal yang dikenakan yakni Pasal 2 jo psl 3 uu no 31 / 1999 jo uu no 20 thn 2001,”tegasnya.

Penyidikan ini pun bergulir dalam kurun waktu satu tahun, yang mana serangkaian penyidikan yang dilakukan sejak awal tahun 2020 tersebut menelusuri dana bergulir yang  disalurkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) ke Kabupaten Muba. 

Dimana dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Sumsel terdapat kerugian negara hingga Rp5 Miliar. (Ril/Red)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Dukung Kami di Youtube

LAPOR PAK

LAPOR PAK
Buat Laporan Anda disini, pasang Aplikasi Kami.

Media Advokasi Edisi Cetak