Web Analytics
Showing posts with label Musi Rawas. Show all posts
Showing posts with label Musi Rawas. Show all posts

January 28, 2021

Sambut HPN 2021, KPU dan PWI Musi Rawas Bakalan Gelar Talkshow

 


MUSI RAWAS, MA- Pasca selesainya sejumlah tahapan Pilkada Serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020,  pihak KPU Kabupaten Musi Rawas menggandeng PWI Musi Rawas serta Event Organizer (EO), akan menggelar Talkshow dan Ghatering. 

Rencana acara yang juga berkaitan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dan Ulang Tahun PWI tersebut,  telah dibahas pihak KPU bersama PWI dan EO di ruang rapat Sekretariat KPU di Kecamatan Muara Beliti, Kamis siang (28/1). 

Rapat dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas, Anasta Tias didampingi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Masyarakat Dan SDM, Syarifudin, terungkap jika Talkshow dan Ghatering ini akan menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten. 

Talkshow ini sendiri mengambil tema ‘Evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah Pandemi Covid 19’ menghadirkan, narasumber  dari KPU Mura, Bawaslu Mura, Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19, Polres Mura, PWI Sumsel, dan PWI Mura. Anasta Tias sendiri mendukung pelaksanaan acara ini.

“Intinya kita dari KPU mendukung acara Talkshow dan Ghatering ini. Apalagi peserta acara ini para jurnalis yang ada di Kabupaten Mura,” kata Anasta Tias saat rapat bersama. 

Di dalam acara itu, akan diisi juga dengan games seputar Pilkada, Hukum dan Pers, dan doorprize menarik untuk peserta yang beruntung. 

Anasta Tias berharap acara talkshow dan ghatering yang diadakan bersama PWI Mura ini dapat berlangsung dengan lancar dan tertib. 

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Mura, Jhuan Silitonga menyatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan Talkshow dan Ghatering tersebut. 

“PWI support penuh acara ini karena pesertanya nanti para jurnalis, dan kita harap kerjasama ini dapat berkelanjutan,” ucap Jhuan, sapaannya. 

Sebagai bentuk kesiapan acara ini, Jhuan menyatakan pihaknya siap untuk intensifkan koordinasi guna kesuksesan acara ini.

"Ini sebagai wujud sinergitas kita bersama semua pihak dalam hal ini KPU Mura, apresiasi juga kita sampaikan kepada penyelenggara  yang sukses melaksanakan Pilkada Musi Rawas 2020 sesuai harapan," 

"Dan kegiatan ini, kita jadikan moment bersama masyarakat pers untuk menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2021 sebagai awal bangkitnya pers dan perekonomian di tengah pandemi Covid-19 di ," kata Jhuan menambahkan. (Red)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

December 16, 2020

Didampingi Pimpinan GANN MLM Joni Farles Nyalon Ketua Karang Taruna


LUBUKLINGGAU, MA- Joni Parles yang merupakan kader Yayasan GANN (Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara) Kota Lubuklinggau mengikuti bursa pencalonan Ketua Karang Taruna Kota Lubuklinggau periode 2021-2026.

Sosok Muda berkarya berani dan menginsipirasi ini mengambil formulir bakal calon ketua /ketua formatur TKD III Karang Taruna Kota Lubuklinggau didampingi Wakil Ketua 1 Kota Lubuklinggau, AH. Azhari, Ketua Yayasan GANN Mura, Salman Ansori, Ketua Yayasan GANN Kabupaten Muratara, Rudi Hartono, beserta rombongan diterima langsung oleh Ketua Panitia Pelaksana, Lian bertempat di kesekretariatan Karang Taruna Kelurahan Jogoboyo, Rabu (16/12)

Waka 1 Yayasan GANN Lubuklinggau, AH. Azhari meyakini Joni Farles bakal menjadi Kuda Hitam dalam merebut kursi orang pertama di Karang Taruna. 

Menurut AH Azhari kehadiran salah seorang pengurus Yayasan GANN dalam bertarung merebut Kursi Ketua sudah dipertimbangkan secara matang di internal Yayasan GANN tiga wilayah.

Menururnya keterwakilaan Joni untuk dicalonkan sebagai Ketua, selain aktif dalam kepemudaan di GANN, dia juga aktif dalam insan pers di Kota Lubuklinggau.

"Dengan modal tersebut diyakini kegiatan Karang Taruna bakal lebih aktif, inovatif, keterbukaan keanggotaan dalam mendukung program pemerintah Kota Lubuklinggau kedepannya,"yakin AH Azhari.

Lanjut AH Azhari, sosok Joni Farles juga merupakan sosok enterprenur yang tentunya Karang Taruna kedepannya kegiatan hingga tingkat Kelurahan mampu mengangkat kader-kader muda yang  dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita akan kembali mengangtifkan kegiatan kepemudaan hingga tingkat Kelurahan, agar Pemuda tidak terpengaruh dalam hal-hal negatif salah satunya narkoba,"utaranya.

Sementara itu Joni Parles yang merupakan balon Ketua Karang Taruna setelah mengambil formulir ini akan melengkapi persyaratan yang ada.

"Kita akan kejer harini, sore kita kembalikan berkas,"ujarnya.

Terpisah Ketua Panitia Pelaksana, Lian masuknya nama Joni Farles, tentunya sudah 15 Pemuda yang mengambil formulir ketua.

"Adanya keterwakilan anggota Yayasan GANN ini diharapkan Karang Taruna bakal kuat kedepannya, kita akan melaksanakan kegiatan bareng bersama Yayasan dalam aksi sosial tolak narkoba, kita tunggu kelengkapan berkasnya," tandasnya.(AkazZz)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

October 10, 2020

Walikota Lubuk Linggau Pinta SMSI Gelar Kegiatan Berskala Nasional

 


MUSI RAWAS, MA- Menyikapi bakalan dikukuhkannya kepengurusan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Silampari. Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe mengatakan, mendukung penuh seluruh kegiatan gabungan perusahaan Pers yang berdomisili di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

"Saya selaku Walikota Lubuklinggau mendukung penuh seluruh kegiatan SMSI. Bahkan, saya meminta organisasi ini mampu nantinya menggelar kegiatan yang berskala nasional, supaya Kota Lubuklinggau dapat dikenal dengan hadirnya banyak peserta dari luar kota,” pinta H SN Prana Putra Sohe, Sabtu (10/10/20).

Sementara, Ketua SMSI Provinsi Sumsel, Jon Heri yang juga hadir dalam audiensi dengan Walikota Lubuklinggau mengaku, pihaknya mengapresiasi tinggi dukungan Walikota Lubuklinggau terhadap SMSI.

“Jika mendapat dukungan penuh seperti ini, kami siap mengupayakan ada kegiatan berskala nasional. Sebab, rencana Walikota tersebut juga menjadi tantangan bagi kami untuk memberikan kontribusi organisasi untuk kemajuan daerah,” jelasnya.

Ketua SMSI Silampari, Agus Hubya Handoyo menjelaskan, acara pengukuhan tersebut dijadwalkan digelar pada 19 Oktober 2020 mendatang.

“Untuk lokasi, sesuai dengan hasil audiensi dengan Walikota tadi. Rencananya akan digelar di Aula Rumah Dinas Walikota Lubuklinggau. Saya harapkan dengan hadirnya SMSI Silampari setelah dikukuhkan nanti, bisa mengakomodir perusahaan-perusahaan pers yang berdomisili di tiga wilayah ini agar bisa terdaftar di Dewan Pers,” pungkasnya.

Sementara salah seorang pejabat Pemkab Musi Rawas menegaskan, pelantikan SMSI Silampari tidak bisa dilaksanakan di Musi Rawas, karena pandemi Covid-19 masuk zona merah. “Di Mura tidak bisa, Mura zona merah,” tegasnya. (Ril/Red)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

August 07, 2020

Dugaan Pemalsuan Nota Pembelian BBM DPRD Musi Rawas

Foto Ilustrasi (net)

Musi Rawas, MA – Guna mendukung kegiatan operasional Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas maka dianggarkannya Belanja BBM/Gas dan Pelumas, namun terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Nota Pembelian  BBM yang tidak dapat diyakini kewajaranya.

Diketahui, Sekretariat DPRD pada tahun 2019 menganggarkan Belanja BBM/Gas dan Pelumas sebesar Rp547.000.000,00  dan telah direalisasikan sebesar Rp457.469.550,00 atau 83,63%. Belanja tersebut direalisasikan untuk kegiatan dukungan operasional Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon di Lingkungan Sekretariat DPRD berupa pembelian rutin BBM kendaraan Pimpinan DPRD, namun ada indikasi kelebihan pembayaran dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp106.257.250,00,-

Terhadap hal tersebut BPK mengkonfirmasi pihak SPBU yang menunjukkan ada perbedaan pada format tulisan, kertas nota, logo pasti pas, serta nomor selang dan pompa.  Selanjutnya dikonfirmasi PPTK, menyatakan bahwa pemegang kendaraan dinas selama ini tidak pernah menyerahkan nota pembelian BBM kepada PPTK untuk proses pencairan. Informasi lebih lanjut, Sekretariat Dewan menyatakan bahwa belum mempunyai mekanisme atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang belanja BBM.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja BBM dan perbandingan dengan hasil konfirmasi menunjukkan, nota pembelian BBM tidak dapat diyakini kebenarannya. Hal ini diketahui dari, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019.

Sementara ini, terkait dugaan pemalsuan dan proses pengembalian, Sekretaris DPRD Musi Rawas, Amir Hamzah, SH dikonfirmasi via whatsapp di nomor 08521252xxxx hanya diam, dengan status pesan centang dua. (Ans)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

July 21, 2020

Perjalanan Dinas di DPRD Mura Bermasalah

Kelebihan Bayar Rp701.297.368,00


Gedung DPRD Musi Rawas (Foto:Net)

Musi Rawas, MA - Perjalanan dinas di DPRD Musi Rawas menuai empat masalah dimana Belum Terdapat Peraturan yang Mengatur tentang Perjalanan Dinas Ajudan Ketua DPRD dan Wakil DPR, terdapat Kelebihan Pembayaran Satuan Biaya Perjalanan Dinas Sebesar Rp303.412.968,00, terdapat Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas atas Kegiatan Kunjungan Kerja Sebesar Rp174.675.400,00, dan Kelebihan Perjalanan Dinas Menggunakan Transportasi Darat pada Sekretariat DPRD Sebesar Rp223.209.000,00, terhadap hal tersebut sekretariat DPRD memiliki Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp701.297.368,00 (21/07/2020)

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019, Sekretariat DPRD pada TA 2019 menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp54.072.712.392,00 dengan realisasi sebesar Rp53.933.924.392,00 atau 99,74% dari anggaran.

Pemeriksaan secara uji petik pada dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah menunjukkan beberapa permasalahan, diantaranya kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas atas Kegiatan Kunjungan Kerja Sebesar Rp174.675.400,00 Pemeriksaan secara uji petik atas 37 kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD antara lain dalam rangka konsultasi, study banding dan kunjungan kerja.

Perjalanan Dinas tersebut diantaranya dilaksanakan di Kota Palembang, Kota Bengkulu dan Kabupaten Lahat. Hasil konfirmasi kepada pihak terkait menunjukkan bahwa dari 37 kegiatan perjalanan dinas, 6 diantaranya tidak dapat diyakini perjalanan dinasnya. Nama- nama pelaksana perjalanan dinas tidak ditemukan pada buku absensi/tamu dan tidak terdapat tembusan Surat Perintah Tugas (SPT) pada ketiga kabupaten/kota tersebut. Selain itu, hasil konfirmasi kepada pelaksana perjalanan dinas menunjukkan, masing-masing pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menunjukkan foto dokumentasi atas kegiatan kunjungan kerja tersebut.

Dan terdapat pula, Kelebihan Perjalanan Dinas Menggunakan Transportasi Darat pada Sekretariat DPRD Sebesar Rp223.209.000,00, dimana, perjalanan dinas menggunakan mobil travel tidak dapat diyakini kebenarannya. Hasil konfirmasi kepada pihak travel menunjukkan terdapat perbedaan format tiket, cap/stempel dan tanda tangan dari pihak travel. Pihak travel menyatakan tidak pernah mengubah cap/stempel dan format tiket sejak travel itu berdiri. Selain itu, keterangan dari PPTK menyatakan bahwa pelaksana perjalanan dinas tidak memberikan tiket travel untuk proses pembayaran.

Terhadap dugaan perjalanan dinas fiktif, dan dugaan pemalsuan terhadap tiket pada perjalanan dinas mediaadvokasi.com telah meminta klarifikasi melalui surat dengan No:29/KLF-MA/VII/2020, dan juga berulangkali mencoba menghubungi Sekretaris DPRD Musi Rawas, Amir Hamzah via telpon dan whatsapp namun tidak ada tanggapan sama sekali. (ans)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

June 04, 2020

Diduga Tidak Sesuai SNI, Peningkatan Jalan Padang Lengkuas - Rantau Kasih Tuai Protes Warga

Rapat Warga Dusun IV Padang Lengkuas Desa Lubuk Muda Kecamatan Muara Kelingi 

Musirawas, MA - Peningkatan Jalan Padang Lengkuas - Rantau Kasih Desa Lubuk Muda dengan volume panjang jalan 515 meter, dengan menggunakan dana APBD senilai Rp. 735.000.000,- menuai protes warga dusun IV Padang Lengkuas yang menilai bangunan tidak sesuai dengan standard. Kamis (04/06/2020) 

Berdasarkan hasil penelusuran LPSE, proyek ini dimenangkan tunggal oleh CV. Farid Jaya, dimana tidak ada satu pun peserta lain yang memasukan penawaran. 

Warga Dusun IV Padang Lengkuas Desa Lubuk Muda Kecamatan Muara Kelingi menggelar rapat (04/06), terkait kondisi jalan yang belum satu bulan sudah hancur. "Jalan sudah putus dan retak, kami tidak menerima bangunan tersebut dan jelas kami merasa dirugikan". Ungkap Ahmadi salah satu peserta rapat. 

"Kami menilai proyek tersebut tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam pekerjaan pengecoran jalan tersebut."tambahnya.

Hasil rapat ini warga menuntut agar pihak perusahaan menambah panjang jalan 100 meter. 

Kepala Desa Lubuk Muda Mifta Choiri mengatakan, " Harapan awalnya minta kualitas jalan itu bagus tapi ternyata tidak bagus tidak sesuai harapan, jadi harapan kami ke dua saya sependapat dengan masyarakat untuk mengikuti kehendak masyarakat meminta tambah panjang jalan itu 100 meter lagi sebagai gantinya".Tutupnya, saat dihubungi Melalui WhatsApp. 

Terkait pengawasan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PU-BM) , Kepala Desa menjelaskan hingga saat ini tidak ada pihak PU yang datang sampai proyek ini selesai. 

Sementara diketahui pengawas dari pihak perusahaan Syawal menuding bangunan itu sudah sesuai dengan SNI dan Pihak PU-BM hingga saat ini belum dapat di mintai keterangan terkait proyek tersebut. (Firman s)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

March 25, 2020

Sancik : Konsultasi Terkait Pembangunan Desa harusnya ke DPMPD

Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Musi Rawas  Moh. Sancik
Musi Rawas, -MA - Menanggapi sejumlah Kepala Desa yang berasal dari Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas, telah mengadakan audiensi dengan pengurus Forum Kemasyarakatan Mura Sempurna (FKMS), yang ditayangkan di media publikasirakyat.com, Selasa (24/03/2020). 

Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Musi Rawas Moh. Sancik saat di wawancarai www.mediaadvokasi.com diruang kerjanya (24/03/2020) menanggapi perihal audiensi tersebut, mengatakan memang sangat yang diharapkan antara Penyelenggara Negara dan LSM/NGO Non Pemerintahan sebagai Kontrol sosial saling bersinergi dalam kemajuan suatu Daerah. "Bersinerginya Pemerintah Desa dengan LSM dan NGO di Musi Rawas memang tidak dipersalahkan tetapi kalau FKMS menjadi tempat untuk menanyakan dan konsultasi terkait pembangunan Desa, terlebih lagi terhadap penggunaan dana desa, itu tidak tepat". urai sancik

Diulas dari publikasirakyat.com salah satu Oknum Kepala Desa Kecamatan Sumber Harta yang mengungkapkan “Semoga dengan ini kami bisa bersinergi kedepannya. Kami juga ada tempat untuk menanyakan atau konsultasi terkait pembangunan desa yang baik dan benar,” ungkap salah satu kades, Jumali.

Atas kutipan tersebut, Sancik menilai ada tempat untuk menanyakan atau konsultasi terkait pembangunan desa yang baik dan benar, "tindakan yang dilakukan kurang tepat seharusnya Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Musi Rawas sudah siap bekerja secara Profesional dikarenakan Pemerintahan Desa telah menjalani Bimbingan Teknis (Bimtek) baik diadakan diwilayah kabupaten Musi Rawas maupun diluar Daerah". Jelasnya

"Selain dari itu ada DPMPD Kabupaten Musi Rawas yang merupakan tepat untuk Pemerintahan Desa konsultasi terkait pembangunan desa masing-masing, baik pembangunan yang berbentuk  fisik maupun yang pemberdayaan, Sarana dan Prasarana Desa dan Kawasan Perdesaan, dengan tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pembangunan, sarana dan prasarana desa dan kawasan perdesaan". ungkapnya.

Untuk diketahui, Forum Kemasyarkatan Mura Sempurna (FKMS) ini merupakan kelompok LSM/NGO yang tergabung di Musi Rawas yang pelantikannya dilakukan oleh Bupati Musi Rawas Ir. Hendra Gunawan di pendopoan Kabupaten Musi Rawas beberapa waktu yang lalu, dibentuknya forum ini merupakan wujud dari seluruh cita-cita LSM dan NGO di kabupaten Musi Rawas dalam bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Musi Rawas baik dalam Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Desa. (Firman S)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

August 31, 2019

Diduga Kesal, Oknum Kepala Sekolah Pukul dan Cekik Siswa

Korban A saat menunjukan obat Dari Puskesmas 
Musi Rawas, MA - Dunia pendidikan kembali tercoreng khususnya di Kabupaten Musi rawas terjadi lagi tindak kekerasan fisik terhadap siswa yang di lakukan oleh oknum kepala sekolah SMPN Bangun Rejo inisial W terhadap siswa yang berinisial A hingga menyebabkan siswa tersebut mengalami traumatis untuk menjalani kegiatan normal sekolah.

Kejadian terjadi pada kamis (15/08/2019) pada saat korban yang bermaksud mengambil uang yang akan diberikan kepada temannya yang berada dibalik pagar kawat sekolah, pada saat itu korban yang sedang mengambil uang langsung diciduk oleh terduga W yang sengaja mengintai, yang saat itu langsung mencekik dan memukul korban.

Dalam pernyataan yang ditulis W mengakui khilaf karena kesal korban keluar masuk melalui pagar kawat, karena pagar kawat tersebut sering diputus oleh siswa.

Tindakan oknum ini sudah sangat jelas melanggar prinsip dunia pendidikan yg di ajarkan bapak pendidikan nasional kita yaitu KI Hajar Dewantara dengan prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, untuk itu maka salah satu Lembaga JPKP Musi rawas yang diketuai M Sancik dan anggotanya Firman Setiawan mengecam keras terhadap oknum ini dengan cara akan melakukan demo besar-besaran di Diknas Musi Rawas.

Berdasarkan video, photo dan surat pernyataan lainnya sudah jelas sekali oknum Kepsek SMPN Bangun Rejo mengakui perbuatannya sementara dalam video tampak terdengar dan jelas pihak korban berbincang-bincang dengan oknum kepala sekolah dan didampingi oleh para guru.

Sementara berita ini di tayangkan oknum kepala sekolah tersebut masih dalam keadaan sakit dan belum bisa dikonfirmasi. (Efran).
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Dukung Kami di Youtube

LAPOR PAK

LAPOR PAK
Buat Laporan Anda disini, pasang Aplikasi Kami.

Media Advokasi Edisi Cetak