Web Analytics

Showing posts with label Sumsel. Show all posts
Showing posts with label Sumsel. Show all posts

November 07, 2021

Modus Makan Baca Situasi, Pelaku Gondol HP dan Uang 11 Juta Rupiah

MUBA, MA- Modal Dusta (Modus) makan di warung 'R' (16) sambil baca situasi ternyata gondol Handphone dan uang sebesar Rp 11.000.000. Setelah sempat DPO akhirnya Pelaku ditangkap Unit Reskrim Polsek Sekayu, Sabtu (06/11/21).

"Pelaku ini modusnya makan di warung korban sambil mengamati situasi keadaan rumahnya untuk bisa masuk. Malamnya langsung beraksi," ujar Kapolres Musi Banyuasin AKBP Alamsyah Pelupessy SH Sik MSi melalui Kapolsek Sekayu AKP Robi Sugara SH MH.

Lanjutnya, residivis maling HP tahun kemarin ini tidak kapok dan sudah menjadi kebiasaannya. Sehingga Minggu 10 Oktober 2021 sekitar pukul 20.50 wib, pelaku masuk dari bawah kolong rumah korban Indra (42) warga TL Salaburau Lk. II RT. 009 RW. 004 Kel. Balai Agung Kecamatan Sekayu.


"Sempat melihat korban menghitung uang dan tau posisi uang tersebut, setelah dianggap aman. Pelaku langsung merusak lalu mendorong papan bagian lantai tangga," jelas Robi.

Kemudian, setelah lantai terbuka pelaku langsung masuk kedalam kamar korban dan mengambil 1 buah tas sandang warna hitam yang di gantungkan di dinding kamar yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- dan 1 unit Hand Phone.

"Dari hasil penyelidikan, tim cobra Polsek Sekayu mendapatkan informasi nama pelaku dan keberadaannya, sehingga Sabtu 06 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 tanpa perlawanan pelaku langsung dapat diamankan Unit Reskrim," ungkap Robi.

Berdasarkan hasil penyidikan pelaku mengakui perbuatannya.

"Duit itu pak, aku beli motor Suzuki Satria FU tahun 2011 warna biru hitam, Jaket, Handphone terus untuk Foya-foya," kata pelaku di hadapan penyidik sambil mendudukkan kepala.

Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman penjara 7 tahun penjara dan saat ini barang bukti sudah di amankan pihak yang berwajib. (JR/Ril)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

October 15, 2021

Perusahaan Kertas? 39 Paket Pekerjaan Disdik Lubuklinggau Didominasi Kontraktor Luar

Salah satu proyek rehabilitasi Disdik Lubuklinggau yang saat ini dikerjakan  

Lubuklinggau, MA – Diduga terdapat perusahaan kertas, 39 paket pekerjaan pembangunan dan rehabilitas sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau didominasi kontraktor asal Palembang.

Berdasarkan data tender LPSE Kota Lubuklinggau diketahui setidaknya ada 39 pekerjaan pembangunan dan rehabilitas yang saat ini tengah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, yang menggunakan sumber dana ABPD tahun anggaran 2021.

Pemenang proyek ini diketahui setidaknya ada 30 proyek yang dikerjakan oleh enam kontraktor asal Palembang, yaitu CV. Putra Bersaudra, CV. Kimas Putra Jaya, CV Putri Karya Mandiri, CV. Diva Abadi, CV. Jawon Solusindo, dan CV. Rezeki Abadi, yang masing-masing perusahaan mendapatkan 5 Paket Pekerjaan. 

Sementara 9 paket lainnya dikerjakan oleh kontraktor asal Lubuklinggau, Musi Rawas, dan Musirawas Utara.

Penelusuran lebih lanjut terhadap perusahaan-perusahaan tersebut didapati CV. Putra Bersaudara dan CV. Kimas Putra Jaya memiliki alamat kantor tetap dan jelas, sementara perusahaan lainnya diduga tidak memiliki kantor tetap dan jelas.

Pantauan Media Advokasi terhadap CV. Rezeki Abadi, yang menggunakan alamat Jl. Sriwijaya Raya Terminal Karya Jaya No.03 – 04 Rt.002, Rw.001 Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati, tidak diketahui domisilinya. 

Ketua RT.002 RW.001, Nazwa Senin, menjelaskan tidak mengetahui adanya perusahaan tersebut, “selama saya menjabat tidak ada perusahaan dimaksud, untuk nomor rumah itu ada tapi pekerjaannya bukan kontraktor, kesehariannya membuat kotak kayu, dan rumah satunya bengkel biasa” jelasnya yang sudah 16 tahun menjabat sebagai Ketua RT, sambil menunjukkan data warga. 

Hal serupa terjadi pada CV. Putri Karya Mandiri yang menggunakan alamat Jl. D.I Panjaitan No.02, Rt.18 Rw.07 Kelurahan Bagus Kuning Kecamatan Plaju, dimana Ketua RT menunjukan tempat yang merupakan toko penjual Martabak India, yang saat Media Advokasi datangi dalam keadaan tutup, sementara  pihak kelurahan Bagus Kuning tidak mengetahui perusahaan tersebut dan menyarankan bertemu dengan ketua RT. 

Sampai akhir penelusuran, untuk dua perusahaan lainnya tidak ditemui. 

Menanggapi hal tersebut, pihak Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Lubuklinggau, menjelaskan saat pandemi covid-19 sesuai dengan arahan LKPP proses verifikasi kualifikasi dilakukan secara online.

“Untuk proses verifikasi dilakukan secara online, sesuai arahan LKPP, jadi bukan perusahaan kertas, terkait temuan nanti kita sampaikan kepada kepala bagian, dan pokja,” ungkap salah satu staf ULP Kota Lubuklinggau. 

ULP sendiri menilai perusahaan-perusahaan saat ini wajib memiliki NIB (nomor induk berusaha), yang dalm artian untuk memiliki NIB sudah pasti memiliki domisili, dan menyatakan terimakasih atas temuan untuk dijadikan masukkan. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau dikunjungi ke kantornya (04/10), sedang tidak berada ditempat, karena sedang melakukan perjalanan dinas luar, dikonfirmasi via pesan whatsapp tidak ditanggapi dengan status centang dua.

Untuk diketahui, berdasarkan peraturan LKPP No 12 tahun 2021, salah satu syarat kualifikasi administrasi/legalitas mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat 
yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. (Young Al) 

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

October 14, 2021

Polda Sumsel Munsnahkan 3.1 Kg Sabu Hasil Ungkap Kasus September dan Oktober

PALEMBANG, MA - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) musnahkan 3,1 Kilogram (Kg) sabu dengan cara diblender di halaman Ditresnarkoba Polda Sumsel, Kamis (14/10).

Direktur Ditresnarkoba Polda Sumsel, Kombes Pol Heri Istu Hariono melalui Kasubbid Penmas AKBP Iralinsah,SH dan Kabag BIN Opsnal, Kompol Dwi Utomo mengatakan, bahwa pemusnahan yang dilakukan ini merupakan hasil ungkap kasus bulan September dan Oktober 2021.

"Barang bukti ini kita dapatkan dari empat pelaku dengan tiga laporan polisi dan kita musnahkan dengan cara diblender," ujarnya disela-sela press release di halamanan Ditresnarkoba Polda Sumsel.

Dengan barang bukti yang dimusnahkan, lanjut Kompol Dwi mengatakan, pihaknya mampu menyelamatkan generasi muda sebanyak 19.029 orang. "Kita akan terus melakukan berbagai upaya dalam memerangi peredaran gelap narkoba di wilayah Sumsel," katanya.

Kompol Dwi berharap dari pemusnahan ini bisa menekan peredaran narkoba di di wilayah Sumsel semakin hari semakin menurun. "Sesuai dengan harapan Bapak Kapolda Sumsel yang terus dan ingin memerangi narkoba dan berjihad melawan narkoba," tutupnya. (Ad)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

October 04, 2021

Kapolda Sumsel Pimpin Rapat Koordinasi FGD Sinergitas

PALEMBANG, MA  - Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Toni Harmanto pimpin rapat koordinasi FGD sinergitas, pemeliharaan situasi Kamtibmas lanjutan kedua di ruang Rekonfu Mapolda Sumsel, Senin (4/10).

Dengan topik penanganan covid-19, Karhutla, narkoba, dan ilegal mining serta ilegal drilling, Irjen Pol Toni menjelaskan, bahwa aktualisasi dari FGD pertama sudah melakukan pemetaan ilegal drilling dan ilegal mining.

"Kami telah melakukan penutupan sebanyak 998 Sumur minyak dan mengamankan enam orang tersangka beserta alat bukti," ujarnya disela-sela rapat koordinasi FGD. Selain itu juga penyiapan lapangan kerja yang memadai untuk masyarakat yang melakukan penambangan ilegal oleh pemda setempat.

"Kita pastikan sanksi hukum yang tegas bagi hilir (koorporasi) SPBU dan pelaku perorangan ilegal drilling untuk memutus mata rantai yang menampung (penegakan hukum penadah)," katanya.

Untuk pelaku penambangan ilegal driling dapat dilakukan perekrutan ke perusahaan sebagai upaya pembinaan rakyat penambang ilegal driling (perusahaan sebagai bapak angkat bagi masyarakat penambang).

Selain itu, pemberi CSR dari perusahaan bakal digunakan sebagai perbantuan pemodalan dan pelatihan Pembinaan bagi pelaku ilegal driling. Kita juga bakal melakukan upaya recovery terhadap kerusakan lingkungan hidup dan melakukan lidik dan gakkum terhadap pemodal ilegal driling," ungkapnya.

Dalam kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen instansi terkait baik pemerintah provinsi, pangdam II/Sriwijaya, OJK kantor Regional 7 hingga melalui zoom meeting yang dihadiri oleh para Kapolres/Tabes, bupati/walikota dan lainnya.(ad)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Jajaran Polda Sumsel Berhasil Ungkap 46 Kasus dan Amankan 63 Tersangka

PALEMBANG, MA - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel bersama Polrestabes dan Polres terus melakukan berbagai upaya dalam melakukan penindakan hingga pemberantasan jaringan narkoba di Sumsel.

Hal ini dibuktikan pada Minggu kelima ini Ditresnarkoba bersama Polrestabes dan Polres jajaran berhasil mengungkap 46 kasus dengan mengamankan sekitar 63 tersangka.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Toni Harmanto melalui Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi mengatakan, bahwa anggotanya tidak berhenti dalam melakukan pengungkapan kasus hingga mempersempit jaringan narkoba di Sumsel.

"Walaupun kita sudah mengamankan puluhan orang terkait masalah narkoba, kita tidak akan berhenti dan terus melakukan pengungkapan dan ini terbukti dalam sepekan terkahir ini anggota kita berhasil mengamakan 63 tersangka dengan 46 kasus yang berhasil di ungkap di Minggu kelima ini," ujarnya, Senin (3/10).

Untuk barang bukti yang diamankan dalam sepekan ini seperti sabu sebanyak 3,6 Kilogram (Kg), ganja 255,51 gram dan ekstasi sebanyak 65 butir yang berhasil disita dari 63 tersangka yang diamankan.

"Dari ungkap kasus yang anggota kita lakukan bersama Polrestabes dan Polres jajaran maka kita berhasil menyelamatkan 22.445 jiwa generasi muda," katanya di ruang kerjanya.

Untuk pekan ini tidak ada kasus yang menonjol dan hanya Polres OKU saja yang nihil ungkap kasus di Minggu keempat ini. 

"Kita akan terus melakukan penindakan terhadap jaringan narkoba di Sumsel, bahkan kita menghimbau kepada Polrestabes dan Polres jajaran untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam pemberantasan jaringan narkoba," tutupnya. (Ad)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

October 03, 2021

LIRA Sumsel : Kejari Lubuklinggau Harus Segera Usut Dinsos Lubuklinggau

Lubuklinggau, MA – Soroti pembagian jaring pengaman sosial terhadap masyarakat terdampak pandemi Covid-19 pemerintah kota Lubuklinggau yang tidak sesuai ketentuan, Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM-LIRA) Wilayah Sumatera Selatan meminta Kejari kota Lubuklinggau segera usut dan tuntaskan.

Ketua DPW LSM-LIRA Sumsel, Al – Anshor, menjelaskan sesuai dengan rekomendasi BPK, fihak aparat penegak hukum (APH) harus segera menindaklanjuti temuan tersebut. 

“Sudah lebih dari 60 hari, sesuai dengan rekomendasi BPK Sumsel, APH terutama Kejari Kota Lubuklinggau harusnya segera mengusut, jangan bebankan Kejati, saat ini Kejati sedang mendalami kasus-kasus besar di Sumsel,” jelasnya.

Anshor menilai sejauh ini tidak ada kejelasan dan tindaklanjut terkait usulan rekomendasi BPK, yang meminta untuk dilakukan pemetaan dan verifikasi terhadap penerima Bansos.

“Kita sudah datangi Dinsos Lubuklinggau yang saat ini terjadi kekosongan jabatan, kita juga sudah berulang kali mencoba menemui Kadin sebelumnya yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Walikota, namun nyatanya nihil, Staf Ahli tersebut jarang dikantor yang dikabarkan sakit,”jelasnya.

“Kita meminta kejelasan terkait pemetaan dan verifikasi, dimana kita ketahui bersama setidaknya sebanyak 31.138 penerima bantuan dinyatakan tidak valid, diantaranya memiliki KK Lubuklinggau sebesar 9.776, dan sisinya Bukan KK Lubuklinggau sebanyak 21.362,”tambahnya.

Untuk diketahui, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas keuangan pemerintah kota Lubuklinggau pada tahun 2020 Nomor:30.B/LHP/XVIII.PLG/05/2021, telah merealisasikan pembelian paket sembako pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp20.500.110.183.700,-, berupa bantuan paket sembako covid-19, berisi beras gula minyak goreng ikan asin telur ayam dan mie instan.

Penerima paket sembako ini telah ditetapkan melalui keputusan Walikota Lubuklinggau selaku ketua gugus tugas percepatan penanganan covid 19 Kota Lubuklinggau nomor 3/KPTS/Gugus Tugas Covid-19/2020 tentang penetapan penerima program jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 dalam wilayah kota Lubuklinggau yang diberikan kepada sebanyak 58.273 kepala keluarga. 

Data yang digunakan sebagai dasar penetapan penerima bantuan paket sembako adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh dan sosial, ditambah usulan penerima yang dihimpun oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian Dinas Perhubungan dan usulan masyarakat melalui RT, Lurah dan camat namun belum sepenuhnya dilakukan verifikasi oleh dinas sosial.

Analisa terhadap data tersebut yang dibandingkan dengan data penduduk kota Palembang didapatkan hasil analisa angka penerima bantuan valid sebanyak 27.135 kepala keluarga dari angka tersebut terdapat selisih antara jumlah bantuan yang dibagikan sebanyak 31.138 kepala keluarga.

Dari hasil analisa BPK Republik Indonesia perwakilan Sumatera Selatan terdapat resiko tidak tepat sasaran dalam pemberian bantuan sebanyak 31.138 atau sebesar Rp.8.433.372.970,52, Atas permasalahan ini Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian akan melakukan pemetaan dan verifikasi terhadap masyarakat miskin baru serta mengkaji permasalahan tersebut sesuai rekomendasi diberikan BPK. (Budi)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Bukan Prioritas, 10 Paket Pekerjaan Disdik Kota Palembang Bebani APBD 2021

Gedung Dinas Pendidikan Kota Palembang (Foto:Net) 

Palembang, MA – Bukan skala prioritas, sepuluh paket pekerjaan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang tahun anggaran 2020, tak patuhi Perwali Nomor 9 Tahun 2020 dan dinilai jadi beban APBD tahun anggaran 2021.

Sepuluh proyek tersebut merupakan rehab dan pembangunan gedung SD dan SMP yang ada di Kota Palembang, dengan total kontrak sebesar Rp. 15.538.528.000, dan telah dibayarkan termin kesatu sebesar Rp.6.298.774.800,-, sehingga sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp. 9.239.753.200,-. dan telah dibuat Surat Pengakuan Utang (SPU).

Sebelumnya, pemerintah kota Palembang telah menerapkan perwali nomor 8 tahun 2020 tanggal 7 April 2020 tentang perubahan atas peraturan Walikota nomor 65 tahun 2019 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang menyebabkan adanya pergeseran anggaran.

Pemerintah kota Palembang menerapkan rasionalisasi belanja barang dan modal sebesar 50% dalam perwali tersebut dan mengambil kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sehingga menunda atau membatalkan kegiatan yang dianggap tidak relevan atau tidak dalam koridor prioritas.

Sedangkan berdasarkan keputusan bersama menteri dalam negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK.07/2020 dan surat edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 119/3039/SJ dan nomor 11 tahun 2020 kegiatan tersebut bukan termasuk dalam skala prioritas dan dapat ditunda pelaksanaan kegiatannya.

Proses lelang pada unit layanan pengadaan (ULP) atas 10 paket pekerjaan tersebut telah diajukan sejak tanggal 20 Maret sampai dengan 30 Juli tahun 2020, dengan pengumuman pascakualifikasi dimulai sejak tanggal 4 April sampai dengan 7 Agustus 2020 dan penandatanganan kontrak dilaksanakan sejak 7 Mei sampai dengan 15 September 2020.

Hal ini diketahui dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah kota Palembang, Nomor 37.A/LHP/XVIII.PLG/5/2021, oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan.

BPK menilai Dinas Pendidikan Kota Palembang tidak mematuhi perwali nomor 9 tahun 2020 dalam membuat perikatan pekerjaan serta permasalahan ini mengakibatkan beban APBD Tahun Anggaran 2021.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulinto, dikonfirmasi via whatsapp (02/10) tidak membalas dengan status centang biru.

Untuk diketahui, pemerintah kota Palembang dalam neraca per 31 Desember 2020 menyajikan saldo utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 201.519.313.671,78, yang mengalami penurunan sebesar 15,73% dibandingkan saldo utang jangka pendek lainnya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 239.142.879.722,12. (Young Al)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

October 01, 2021

Kapolda Sumsel Terima Audiensi PLN Sumsel

PALEMBANG, MA - Bertempat di Ruang Rekonfu Gedung Promoter LT II Mapolda Sumsel, Jumat 1 Oktober 2021 GM PLN WS2JB, Bambang Dwianto dan GM PLN UIK SBS, Djoko Mulyono melakukan audiensi dengan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Toni Harmanto MH. 

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan,Sik,SH MH dan PJU Polda Sumsel sedangkan dari PLN UIK SBS dihadiri oleh SRM KKU (Keuangan, Komunikasi dan Umum), Moch Supriyo dan Manajer Aset Properti, Komunikasi dan Umum, Rusman Effendi.

Dalam sambutannya PLN Sumsel yang diwakili oleh GM PLN WS2JB, Bambang Dwianto, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari komunikasi dengan stakeholder yaitu Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Dalam menjalankan Amanah kelistrikan tentu kedepan akan banyak kerja sama yang akan dilakukan.

Audiensi ini bertujuan untuk silahturahmi dan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kelistrikan di sumatera Selatan.

Kapolda Sumsel, Irjen. Pol. Toni Harmanto MH, berharap agar PLN bisa berkolaborasi dengan baik, khususnya untuk mengawal objek vital nasional (OBVITNAS) agar dapat menunjang sistem kelistrikan di Sumsel. 

"Dengan kegiatan pengawalan aset vital nasional tersebut diharapkan kita dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan ikut mengamankan asset negara,” ujar Toni.

GM PLN UIK SBS, Djoko Mulyono, juga menyampaikan unit pembangkit UIK SBS membutuhkan pengamanan ekstra karena merupakan obvitnas.

PLN UIKS SBS membawahi unit kerja di 5 provinsi. Untuk keandalan pembangkit di Sumsel sudah sangat baik, disamping dari sisi suplai listrik dan keandalan sistem, sesuai dengan aturan yang berlaku PLN membutuhkan pengamanan ekstra untuk pembangkit listrik yang dikelola UIK SBS,.

Diharapkan dengan audisensi tersebut baik PLN Sumsel dan Polda Sumsel dapat menjalin kolaborasi untuk dapat mengamankan asset negara dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. (Ad)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Pangdam II/Sriwijaya dan Kapolda Sumsel Gelar Sepeda Santai

PALEMBANG, MA - Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, M.H.Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan,Sik SH,MH melaksanakan Gowes atau Sepeda Santai bersama PJU Polda Sumsel dan PJU Kodam II/Srwijaya,Forkopimda Sumsel dan sejumlah komponen masyarakat Kota Palembang, Kamis (30/9/2021).

Ketua DPRD Prov. Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H., melepas keberangkatan para peserta Gowes yang sudah berkumpul sejak pagi tadi pukul. 06.00 WIB, di lapangan Apel Makodam II/Sriwijaya Jalan Jenderal Sudirman KM. 2,5 Palembang.

Sebelum diberangkatkan, para peserta Gowes ini terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing. Mereka juga melakukan senam peregangan dan pemanasan bersama yang bertujuan untuk menghindari terjadinya cidera atau kram pada otot selama bersepeda.

Kegiatan Gowes ini menempuh jarak kurang lebih 7,7 KM dengan mengambil Start dari Makodam II/Swj Jln. Jenderal Sudirman menuju kearah Simpang Polda melalui Jembatan Play Over, lurus melewati Pasar KM. 5, selanjutnya Punti Kayu KM. 7, lurus melewati Trakindo, kemudian menuju Simpang KM. 9, hingga Finish di Markas Jasdam II/Swj, Palembang.

Diperkirakan sekitar pukul. 08.45 WIB, para peserta Gowes, tiba di Finish Majasdam II/Swj, selanjutnya melaksanakan kegiatan istirahat dan ramah tamah.

“Selain dalam rangka memeriahkan dan memperingati HUT Ke-76 TNI, kegiatan Gowes ini juga untuk menjaga imunitas dan kesehatan. Kegiatan ini juga dapat mempererat silaturahmi,” ujar Pangdam II/Swj Mayjen TNI Agus Suhardi, Kamis (30/9/2021), usai melaksanakan Gowes di Jasdam II/Swj.

“Gowes bersama ini juga diselenggarakan sebagai wadah untuk mewujudkan sinergitas antara TNI, Polri dan Pemda serta seluruh komponen masyarakat lainnya,” kata Pangdam. (Ril)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Kapolda Sumsel Pimpinan Upacara Kenaikan Pangkat PNS Periode 1 Oktober

PALEMBANG, MA  - Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Toni Harmanto pimpin upacara kenaikan pangkat PNS Polri Polda Sumsel periode 1 Oktober 2021 ini di  gedung promoter Mapolda Sumsel, Jumat (1/10).

Ia menjelaskan, bahwa kenaikan pangkat bukanlah hak personel tapi penghargaan reward organisasi dalam hal ini Institusi Polri Polda Sumsel kepada anggota yang telah meningkatkan kinerja dan dedikasi serta loyalitas dalam melaksanakan tugasnya.

"Dengan kenaikan pangkat semoga dapat meningkatkan tanggung jawabnya dan terus meningkatkan prestasinya, saya juga mengucapkan terima kasih atas kinerja untuk pengabdian ke Institusi Polri," katanya.

Dalam kenaikan PNS Polri Polda Sumsel periode 1 Oktober 2021 ini ada sebanyak 66 orang yang terdiri PNS golongan 2, 3 dan 4. "Dalam kegiatan ini kita tetap menerapkan protokol kesehatan dan acara berjalan dengan lancar," aku dia.

Dalam pangkat PNS Polri Polda Sumsel periode 1 Oktober 2021 ini pun disaksikan oleh Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol Rudi Setiawan dan para PJU Polda Sumsel.(Ad)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

DPRD Sumsel Setujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

PALEMBANG, MA - Setelah melalui tahapan, proses sesuai mekanisme aturan yang berlaku, Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumsel Menyetujui Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2021.

Persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bersama DPRD Prov Sumsel dan Gubernur Sumsel  tentang Persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2021.

Keputusan bersama itu diambil setelah terlebih dahulu Komisi-Komisi menyampaikan Laporan hasil pembahasan dan penelitian terhadap Raperda dimaksud dan Raperda mendapat persetujuan secara lisan oleh Anggota DPRD Prov. Sumsel pada Rapat Paripurna XXXVII (37) Kamis 30/9/202. Pembicaraan Tingkat II dengan agenda Penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian Komisi-komisi terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2021.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel; Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH, didampingi Para Wakil-wakil Ketua DPRD; Bapak H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, Ibu Kartika Sandra Desi, SH, dan Bapak H. Muchendi M, SE, serta dihadiri Gubernur Sumsel; Bapak H. Herman Deru, Perwakilan OPD / tamu undangan lain secara langsung dan virtual.

Dalam agenda Penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian Komisi-komisi terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2021 senada Komisi-komisi menyampaikan hasil pembahasannya dan dapat menerima dan memahami raperda dimaksud, Laporan diawali Penyampaian Komisi I dengan Juru bicara; Ibu Hj. Sumiati, SH, MH, Selanjutnya Komisi II dengan Juru Bicara; Ibu Yenny Elita, S. Pd, MM, dilanjutkan Komisi III dengan juru bicara; Bapak Drs. H. Solehan Ismail, Komisi IV dengan juru bicara Bapak H. Hasbi Asadiki, S.Sos., MM, dan diakhiri dengan Penyampaian Laporan Komisi V oleh Ibu Hj. Rita Suryani.

Rapat Paripurna ditutup dengan agenda sambutan Gubernur yang mengapresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah membahas Raperda Dimaksud dan ucapan

"Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan yang tergabung dalam Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Komisi-komisi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk  melaksanakan pembahasan dengan mitra organisasi perangkat daerah / biro terkait, sehingga Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan," ucapnya. 

Selanjutnya Gubernur menyampaikan bahwa catatan dari komisi-komisi akan menjadi masukan bagi penyempurnan Raperda,

"Catatan-catatan yang telah disampaikan oleh setiap komisi dalam laporannya akan kami tindaklanjuti dalam penyempurnaan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021" sambung Gubernur

Selanjutnya, Gubernur menjelaskan beberapa poin kesepakatan APBD perubahan yang telah disetujui bersama, dan harapan program kegiatan dalam APBD perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna serta harapan suasana kerjasama dan kemitraan eksekutif dan legislatif tetap terus terjalin dengan baik. (ADV)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

September 27, 2021

Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel Sampaikan Pemandangan Umum Terkait Raperda Perubahan APBD TA 2021

PALEMBANG, MA - Sebanyak 9 Fraksi DRPD Provinsi Sumatera Sulatan (Sumsel) menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2021 pada Rapat Paripurna XXXVII (37) lanjutan, Sabtu (25/9/21).

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel, H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, didampingi Kartika Sandra Desi, SH, dan H. Muchendi M, SE, serta dihadiri Wakil Gubernur Sumsel, Ir. H. Mawardi Yahya, Perwakilan OPD dan tamu undangan lain secara langsung dan virtual.


Dalam pemandangannya, sejumlah fraksi menyoroti Raperda baik pendapatan dan belanja, serta turut memberikan apresiasi dan dukungan bagi peningkatan anggaran.

Fraksi Partai Golkar melalui Juru Bicara, Nadia Basyir, SE menyampaikan harapan agar Kepala OPD dapat hadir dan aktif dalam rapat bersama DPRD Provinsi Sumsel.

Termasuk masalah pemerataan infrastruktur daerah dan harapan agar Pemprov fokus pada jalan-jalan yang merupakan kewajiban Pemprov Sumsel, terhadap BUMD yang tidak sehat dan membebani agar dilikuidasi dan BUMD yang baik untuk didukung, evaluasi kepala OPD yang kinerja lamban dan tidak melaksanakan program dengan baik, perhatian kepada SMA yang berada di Kab/Daerah terpencil.

Disisi lain Pemda diminta menyikapi kelangkaan dan mahalnya pupuk terutama pupuk bersubsidi, menindak angkutan batubara yang melalui jalan umum sesuai peraturan yang berlaku, dstnya

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan dibacakan, Ike Mayasari, SH, MH menyampaikan mendukung Pergeseran dan pengurangan Anggaran di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan anggaran agar digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM di Pemprov Sumsel serta perlu adanya pemetaan ASN oleh BKD untuk mengisi kekosongan jabatan struktural. 

Selanjutnya, pihaknya meminta penjelasan dana hibah yang penetapannya di Kesbangpol yang belum terserap seperti KPUD Sumsel, adanya standar pemberian tunjangan kinerja dan melibatkan BKD, mendukung Alokasi anggaran untuk Perhutanan Sosial dan sarana bagi KPH, menyoal realisasi pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh Pertanian yang telah dianggarkan, selanjutnya menyoroti dana Hibah pada beberapa Dinas/OPD agar sesuai peraturan berlaku.

Kesempatan ketiga diberikan kepada Fraksi Gerindra disampaikan Hj. Susilawati, SH, M.Kn mengapresiasi peningkatan pendapatan asli daerah dan berharap dapat direalisasikan secara maksimal.

 Pihaknya juga meminta penjelasan terhadap program penguatan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat yang dirasa belum terlihat dampaknya bagi masyakat dilapangan, meminta penjelasan serapan anggaran karena masih ada silpa yang besar, dan persyaratan yang diperlukan serta dana hibah yang tepat sasaran.

Penyampaian Pemandangan umum fraksi Demokrat melalui Drs. H. A. Gani Subit., MM, menyoroti agar TAPD dalam penganggaran menerapkan regulasi yang berlaku.

Pemprov Sumsel diharapkan fokus pada pemulihan perekonomian masyarakat terdampak pandemi dalam wujud menambah anggaran OPD bidang terkait, meningkatkan akses jalan melewati jembatan musi 4 dan musi 6.

Selain itu, pihaknya mengapresiasi Pemprov yang sudah mengakomodir usulan Fraksi Demokrat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan fly over simpang sekip-angkatan 66, penambahan anggaran dalam upaya menjadikan RS Siti Fatimah bertaraf internasional, Pemprov harus meningkatkan anggaran bidang pendidikan selain dana hibah dana BOS dalam upaya perbaikan kualitas sarana prasarana pendidikan (SMA/SMK).

Pemandangan Umum Fraksi PKB, disampaikan oleh M. Oktafiansyah, ST., MM berharap penyerapan anggaran memberikan efek positif dalam rangka pembangunan daerah dan stimulus bagi perekonomian masyarakat.

Pihaknya juga menyoal kinerja Kesbangpol yang dianggap belum mumpuni dalam realisasi dana hibah serta mengusulkan Gubernur mengevaluasi kepala Kesbangpol dan jajaran terkait, Berharap Gubernur menindaklanjuti Permendagri No. 77 tahun 2020 ttng pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dengan Perda agar tidak multi tafsir dikalangan OPD.

Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Nasdem, H. Sri Sutandi, SE., MBA diantaranya mengharapkan OPD dalam mengelola anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntable.

Pihaknya mengingatkan dalam pengelolaan APBD berpedoman dengan peraturan berlaku sehingga kebocoran anggaran dapat dihindari termasuk dana hibah.

selain itu, turut mendukung perekrutan tenaga penyuluh pertanian, mendukung kebijakan Gubernur dalam memberikan tunjangan belajar daring guru honor agar terus berlanjut, ucapan terimakasih kepada Gubernur atas penambahan nama pada RS khusus mata Prov.Sumsel menjadi RS Mata Khusus Binar dan RS Daerah Siti Fatimah menjadi RS Daerah Siti Fatimah Az-Zahra diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan cita-cita Prov. Sumsel menjadi medical tourism segera terwujud serta Pada prinsipnya Fraksi Partai Nasdem dapat memahami dan menyetujui Raperda dimaksud.

Pemandangan Umum Fraksi PKS, melalui Juru Bicara Ahmad Toha, S.Pd.I., M.Si menyampaikan pemerintah harus cermat melihat potensi pendapatan daerah dan penambahan anggaran harus berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pihaknya menyoal pemberian dana hibah Pemprov secara rutin apakah sudah mengacu pada peraturan berlaku pada tahapannya, menyoal pemadaman aliran listrik dan desa yang belum teraliri listrik, mahalnya biaya pendidikan di sekolah negeri bagi masyarakat.

Serta menyoroti keberlangsungan insentif tunjangan P2UKD (petugas penghubung urusan keagaamaan desa) apakah sudah dianggarkan, menyoal akses jalan yang menghubungkan sekayu dengan pendopo agar dilakukan pelebaran, selanjutnya ditutup dengan apresiasi kepada Pemprov atas bantuan jalan/jembatan fly over bagi Pemkot Palembang serta apresiasi penambahan tenaga penyuluh pertanian dan harapan agar semua bermuara pada kemakmuran rakyat.

Pemandangan Umum selanjutnya Fraksi PAN melalui Abusari, SH, M.H, diantaranya menyoroti kinerja pendapatan Pemprov. Sumsel cukup baik karena ada peningkatan.

Apresiasi turut diberikan kepada Pemprov atas Prioritas terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, menyoal kinerja kesbangpol terkait dana hibah dan mengevaluasi kinerja oknum pimpinan OPD terkait, mendukung vaksinasi utamanya dalam menyambut sekolah tatap muka.

Pihaknya beraharap jangan ada keterlambatan insentif untuk nakes, menyoal sejauh mana progres dari penyertaan modal ke BUMD, memberikan solusi bagi petani dalam membuka lahan agar tidak membakar lahan dan dapat dilakukan dengan alat eskavator bantuan dari Pemprov perkecamatan, pembinaan petani karet serta memperbanyak UPPB, Dukungan bantuan Alsintan, bibit, pupuk dll bagi Sektor Pertanian, serta harapan memberikan dukungan anggaran bagi OPD yang  membidangi sektor pertanian. harapan BLT, Bansos diperkecil dan lebih pada bantuan dalam menunjang kemandirian masyarakat yang memiliki solusi jangka panjang, dstnya

Terakhir, penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Hanura Perindo oleh juru bicara H. Syahrudin, ST, MM agar penyusunan anggaran dalam Raperda telah sesuai berpedoman Permendagri No 64 tahun 2020 dan peraturan terkait lainnya.

Fraksi Hanura Perindo mendukung pelaksanaan atas semua alokasi anggaran dalam raperda dimaksud, dan disampaikan Harapan Raperda dimaksud menjadi jawaban akan kondisi yang muaranya pada kesejahteraan masyarakat.

Setelah Penyampaian Pemandangan umum fraksi fraksi, Rapat Paripurna diskors untuk selanjutnya memberikan waktu kepada pihak eksekutif untuk mempersiapkan jawaban, yang akan disampaikan dalam rapat paripurna lanjutan dengan agenda jawaban Gubernur terhadap Pemandangan umum fraksi-fraksi terkait  Raperda Perubahan APBD TA 2021 pada Senin 27/9/2021 mendatang. (ADV)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Dalam Satu Bulan, Polda Sumsel Berhasil Ungkap 36 Kasus

PALEMBANG, MA - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel bersama Polrestabes dan Polres terus melakukan berbagai upaya dalam melakukan penindakan hingga pemberantasan jaringan narkoba di Sumsel.

Hal ini dibuktikan pada Minggu keempat ini Ditresnarkoba bersama Polrestabes dan Polres jajaran berhasil mengungkap 36 kasus dengan mengamankan sekitar 45 tersangka.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Toni Harmanto melalui Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi mengatakan, bahwa anggotanya tidak berhenti dalam melakukan pengungkapan kasus hingga mempersempit jaringan narkoba di Sumsel.

Walaupun kita sudah mengamankan puluhan orang terkait masalah narkoba, kita tidak akan berhenti dan terus melakukan pengungkapan dan ini terbukti dalam sepekan terkahir ini anggota kita berhasil mengamakan 45 tersangka dengan 36 kasus yang berhasil di ungkap di Minggu ketiga ini,” ujarnya, Senin (27/9).

Untuk barang bukti yang diamankan dalam sepekan ini seperti sabu sebanyak 1,3 Kilogram (Kg), ganja 966,07 gram dan ekstasi sebanyak 115 butir yang berhasil disita dari 45 tersangka yang diamankan.

Dari ungkap kasus yang anggota kita lakukan bersama Polrestabes dan Polres jajaran maka kita berhasil menyelamatkan 9.324 jiwa generasi muda,” katanya di ruang kerjanya.

Untuk pekan ini tidak ada kasus yang menonjol dan hanya Polres OKI dan Empat Lawang saja yang nihil ungkap kasus di Minggu keempat ini. 

“Kita akan terus melakukan penindakan terhadap jaringan narkoba di Sumsel, bahkan kita menghimbau kepada Polrestabes dan Polres jajaran untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam pemberantasan jaringan narkoba, Pungkasnya. (Ad)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

September 23, 2021

78 Peserta Seleksi Pendidikan Perwira Alih Golongan TA 2021 Polda Sumsel Dinyatakan Lulus

PALEMBANG, MA - Bahagia, senang bahkan ada yang menangis menitikan air mata, demikianlah yang tergambar dari wajah angota Polri Polda Sumsel perserta seleksi Pendidikan Alih Golongan (PAG) Tahun 2021 Polda Sumsel Sebanyak 78 orang dari 152 peserta yang mendaftar dinyatakan lulus dan berhak mengikuti Pendidikan Perwira dengan 2 gelombang Pendidikan,gelombang ke I dibuka tgl 11 Oktober 2021 Setukpa Sukabumi gelombang ke II 17 November.

78 peserta yang dinyakatan lulus, pada sidang Akhir yang dipimpin oleh Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Polisi Drs. Toni Harmanto M.H.,diwakili Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan,Sik,SH MH tersebut terdiri dari 3 orang Wanita dan 75 orang Pria yang berasal dari Berbagai Satuan Kerja Polda Sumsel dan Satuan Kewilayahan jajaran Polda Sumsel. Peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti rangkaian Tes, seperti Tes 13 Komponen,Tes Psikologi, Tes Kopetensi Kemampuan manajerial ,dan Tes Kesehatan. 

Kelima macam Tes tersebut diikuti oleh peserta secara berurutan dengan penentuan nilai yang berbeda satu sama lainya. Untuk Tes Psikologi dan TKM diberikan nilai Kuantitatif sedangkan Tes yang lain diberikan nilai Kualitatif.

Karena keterbatasan kuota didik untuk Polda Sumsel, dari 125 peserta  yang mengikuti test sampai yang dinyatakan lulus Tingkat Panda 78 orang  dinyatakan  lulus dan terpilih untuk mengikuti pendidikan  sedangkan 47 orang dinyatakan lulus tidak terpilih. 

Dalam Sambutanya Wakapolda Brigjen Pol Rudi Setiawan,Sik SH MH mengucapkan terimakasih kepada para panitia Seleksi PAG TA 2021 yang telah dilaksanakan dengan BETAH, Clear dan Clean.

Wakapolda mengingatkan kepada peserta yang lulus dan tidak terpilih diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi tahun depan,dan jangan menyalahkan atau mencari kambing hitam tetap Semangat dan ini terbaik menurut Tuhan Allah Swt, serta hendaknya banyak berdoa supaya menjadi orang yang beruntung,siapa tahu kekurangan kuota Dik diPolda lain diambil dari Peserta  Polda Sumsel ucap Rudi memberi semangat.

“Bagi yang Lulus terpilih untuk ikuti pendidikan dengan semangat dan sungguh sungguh, sekembalinya nanti, jadilah perwira muda yang mumpuni dan mengayomi di Ranah Bumi Sriwijaya yang  dicintai Ini tetap jaga Kesehatan dan sesuaikan kondisi dan cuaca Tempat pendidikan nanti jangan sampai Sakit,ucap Jenderal Polri bintang  satu digedung Golden Sriwijaya Jakabaring Palembang Kamis, 23/09/2021.

Para peserta yang dinyatakan lulus terpilih pada Penetapan Kelulusan Akhir Tingkat Panda Seleksi Pendidikan Alih Golongan (PAG) dari Bintara ke Perwira Polri T.A.2021 akan mengikuti Pendidikan di Lembaga Pendidikan Setukpa Sukabumi Jawa Barat,selama satu bulan. (Adri)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Polda Sumsel Amankan 17 Pelaku Tindak Kejahatan Narkoba

PALEMBANG, MA - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumsel berhasil menangkap 17 orang pelaku tindak kejahatan narkoba di wilayah Sumsel selama September 2021 ini.

Hal ini dijelaskan oleh Direktur Ditresnarkoba Polda Sumsel, Kombes Pol Heri Istu Hariono mengatakan, bahwa pada September 2021 ini anggotanya berhasil mengungkap 14 laporan polisi dengan mengamankan tersangka sebanyak 17 orang yang terdiri dari 16 laki-laki dan satu perempuan.

Dari tangan para pelaku ini kita berhasil mengamankan barang bukti berupa 2,3 Kilogram (Kg) sabu, 2.168 butir ekstasi dan 55,66 gram serbuk ekstasi," ujarnya disela-sela press release di halaman Ditresnarkoba Polda Sumsel, Kamis (23/9).

Dirinya menjelaskan, bahwa dari hasil ungkap kasus yang dilakukan ini pihaknya berhasil menyelamatkan 18.462 jiwa. "Kita harapkan akan terus melakukan pengungkapan kasus yang kita prediksikan akan menyelamatkan lebih banyak lagi masyarakat dari jeratan barang haram ini," katanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Drs Supriadi MM melalui Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumsel, AKBP Iralinsah SH menambahkan, bahwa para pelaku di jerat primer pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) subseder pasal 112 ayat (2) Jo pasl 132 ayat (2), 127 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dari pelaku yang berhasil diamankan anggota Ditresnarkoba Polda Sumsel ada enam Tempat Kejadian Perkara (TKP) yakni di Palembang, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKI dan Kabupaten OI.

"Dari pasal yang di jerat itu para tersangka ini kita ancam dengan hukuman penjara paling singkat 20 tahun dan paling lama seumur hidup atau penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun, seumur hidup ataupun pidana mati," tutupnya.(Adri)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

September 22, 2021

Syukuran HUT Lalu Lintas Bhayangkara Ke-66, Kapolda Sumsel: Kembangkan Komunikasi dengan Masyarakat

PALEMBANG, MA - Bertempat di gedung Promoter lantai III Mapolda Sumsel, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Toni Harmanto,MH menghadiri Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-66 Tahun 2021, Rabu (22/9/2021).

Acara Syukuran Hari Lalulintas Bhayangkara ini dihadiri Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan Sik.MH Pejabat utama polda Sumsel dan Personel yang ditunjuk untuk menghadiri acara ini.

Dalam sambutanya Kapolda Sumsel menyampaikan, untuk melaksanakan tugas dalam fungsi Kepolisian Polantas harus semakin baik melalui inisiatif Aplikasi Elektronik Barang Bukti , Aplikasi ini sangat bermanfaat  terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan fungsi Lalu lintas,terutama unit laka lantas,tilang ranmor dan sitaan kejahatan dari reskrim, dan sangat membantu untuk pengecekan dan pencocokan barang bukti yang telah diamankan Polda Sumsel dan jajaran ucap Jenderal Toni

"Terus kembangkan komunikasi yang baik dengan masyarakat,karena kita Polri harus Siao menuju Perubahan Polri 5.0, , karena Polantas dalam melaksanakan tugas bersentuhan langsung dengan masyarakat yang rentan terjadi permasalahan," jelas Alumni Akpol 1988 ini.

Kapolda Sumsel berharap, tetaplah berpegang bahwa kehadiran rekan-rekan tidak bisa digantikan dengan teknologi apapun untuk memberikan kehangatan dalam pelayanan kepada masyarakat,ucapnya. (Adri)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Wujudkan Sinergitas Lintas Sektoral, Danramil 402-09/Mesuji Hadiri Lokakarya Mini

OKI, MA - Komandan Koramil 402-09/Mesuji Lettu Inf Muslikin menghadiri acara pertemuan lokakarya mini lintas sektoral bidang kesehatan program Puskesmas Pematang Panggang II Kecamatan Mesuji Makmur yang dihadiri juga oleh Camat Mesuji Makmur, Kepala Puskesmas PP-II, para Kades, para Kepala Sekolah dan para Bidan Desa di wilayah Kecamatan Mesuji Makmur, bertempat di Aula Puskesmas Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur OKI, Selasa (21/09/21).

Kepala Puskesmas Pematang Panggang II Kecamatan Mesuji Makmur Ibu Siti Muntowiyah, S.Kep. mengucapkan salam serta ucapan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan. Lintas sektor diharapkan lebih meningkatkan kerjasama dalam upaya kesehatan desa di masa pandemi Covid-19 serta dapat menggiatkan lagi menegakan penerapan kebiasaan baru dalam antisipasi pencegahan Covid 19.

"Pentingnya membangun sinergitas antar komponen, hal ini diperlukan guna mendukung pembangunan bidang kesehatan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, untuk itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten OKI dalam hal ini Puskesmas Pematang Panggang II Kecamatan Mesuji Makmur menggandeng seluruh komponen lintas sektoral untuk bersinergi membangun dan memajukan derajat kesehatan masyarakat," terang Kepala Puskesmas.

Sementara itu, Danramil 402-09/Mesuji Lettu Inf Muslikin mengatakan bahwa acara yang diselenggarakan berdasarkan Program Tahunan Puskesmas Pematang Panggang II Tahun 2021 tentang Lokakarya Mini kali ini bertujuan untuk menyediakan layanan kesehatan pada masyarakat untuk hidup sehat. 

“TNI dalam hal ini Koramil 09/Mesuji sangat mendukung dan siap membantu Puskesmas dalam mensukseskan program yang sudah disetujui, dan para Babinsa yang ada di Desa akan selalu mendampingi para Bidan Desa dalam memberikan penyuluhan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ujar Danramil.

Dalam kegiatan tersebut, Camat Mesuji Makmur Bpk Johan Febri Fadillah, S.IP., M.SI. menyampaikan pembangunan kesehatan dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat serta dilaksanakan secara bersama-sama secara lintas sektoral. 

Kegiatan lokakarya ini merupakan kegiatan rutin yang terus diagendakan oleh Puskesmas dengan tujuan mendapatkan dukungan dan masukan dari lintas sektoral dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tujuan dilaksanakannya Lokakarya ini adalah untuk menginformasikan, mengindentifikasi capaian hasil kegiatan Triwulan sebelumnya, membahas dan memecahkan masalah serta hambatan yang dihadapi oleh Puskesmas Pematang Panggang II, pada kegiatan sebelumnya dengan menganalisa serta memutuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dengan memasukan aspek umpan balik dari masyarakat dan sasaran program. (Adri)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

September 21, 2021

DPRD Sumsel dan Gubernur Sepakati Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021


PALEMBANG, MA
- DPRD Provinsi Sumsel Bersama Gubernur Sepakati Perubahan Kebijakan Umum  Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel tahun Anggaran (TA) 2021.

Hal ini dituangkan dalam bentuk Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD Prov. Sumsel dan Gubernur terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2021 pada Rapat Paripurna XXXVI (36), Senin (21/9/2021).


Rapat Paripurna XXXVI dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH, bersama Para Wakil Ketua DPRD, Kartika Sandra Desi, SH, dan H. Muchendi M, SE, serta dihadiri Gubernur Sumsel, H. Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel, Ir. H. Mawardi Yahya, Perwakilan OPD / tamu undangan lain secara langsung dan virtual.

Paripurna diawali dengan Sambutan Ketua DPRD Sumsel yang mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada semua pihak terkait dalam pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA. 2021.

Selanjutnya menjelaskan secara ringkas perihal Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2021 yang telah dibahas dan disinkronisasi bersama dalam rapat Komisi-Komisi bersama OPD mitra kerja dan Rapat Badan Anggaran bersama Pimpinan Komisi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan kesepakatan Perubahan APBD Prov. Sumsel 2021 ditetapkan sebesar Rp.11.512.587.341.871,50 mengalami peningkatan sebesar Rp.681.081.328.178,50 atau 6,29% dibanding sebelum perubahan sebesar Rp.10.831.506.013.693,00 dan rincian lainya.

Setelah Sambutan Ketua DPRD Prov.Sumsel, dilanjutkan prosesi penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD Prov. Sumsel dan Gubernur Sumsel terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2021.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan secara ringkas kesepakatan yang telah ditandatangani dan ucapan terimaksih atas kemitraan antara eksekutif dan legislatif serta harapan hal tersebut dapat mempercepat terwujudnya sumsel yang maju untuk semua.

Setelah itu Rapat Paripurna diakhiri dengan pembacaan do’a bersama yang dipimpin oleh Bapak H. Wendi Erwanto, S. Ag. M.si. (ADV)

Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

Kapolda Sumsel Gelar Bakti Sosial Nusantara Akabri 98 Nawahasta

PALEMBANG, MA - Kapolda Sumsel, Irjen Pol  Drs Toni Harmanto MH hadiri kegiatan Serbuan Vaksinasi dan Bakti Sosial Nusantara AKABRI 98 NAWAHASTA di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami Palembang, Selasa (21/9).

Kegiatan ini di laksanakan serentak oleh AKABRI 98 NAWAHASTA di seluruh Indonesia dan di lakukan zoom dengan Panglima TNI Marsekal TNI Dr Hadi Tjahjanto SIP dan Kapolri Jendral Pol Drs Listyo Sigit Prabowo M Si.

Saya menekankan bahwa, kegiatan serbuan vaksinasi ini merupakan wujud dari sinergitas dan soliditas dari TNI-Polri dalam menekan dan mengendalikan laju pertumbuhan Covid-19," ujar Jenderal Pol Listyo.

Ini merupakan bentuk wujud sinergitas dan soliditas TNI-Polri, khususnya upaya melaksanakan strategi menekan laju pertumbuhan Covid-19 dan upaya membantu Pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan virus corona.

Sementara itu, Irjen Pol Toni menambahkan, bahwa angka kasus harian virus corona dewasa ini jauh lebih menurun dibandingkan ketika bulan Juli lalu. Dimana, angka positif Covid-19 mencapai 56 ribu dan BOR di rumah sakit menjadi 90 persen. Sebab itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berjuang bersama untuk mengendalikan Covid-19 di Indonesia.

Maka saat ini berkat kerja keras dari seluruh stakeholders TNI, Polri, tenaga kesehatan dan Pemda dan masyarakat, maka angka saat ini kami bisa mengucapkan selamat dan bersyukur bahwa saat ini BOR nasional turun jauh 11 persen dan laju kasus harian kurang lebih 1.900-an,” lanjutnya.

Meski begitu, Irjen Pol Toni menegaskan, seluruh stakeholder jangan terbuai dengan penurunan angka virus corona saat ini. Menurutnya, tetap harus melakukan dan menegakan strategi pengendalian Covid-19, yakni disiplin protokol kesehatan dengan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), penguatan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) serta percepatan vaksinasi.

Ini harus pertahankan strateginya bagaimana kami melaksanakan 3T, prokes utamanya memakai masker, dan yang paling penting kita mewujudkan kekebalan imunitas dengan mempercepat vaksinasi. Yang tentunya kami harapkan dengan ada tiga strategi ini laju Covid-19 bisa dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi tumbuh,” tambahnya.

Kegiatan serbuan vaksinasi dan bakti sosial yang diselenggarakan oleh Paguyuban Alumni AKABRI 1998 atau Nawahasta  dilaksanakan secara serentak di 34 Provinsi, mulai dari tanggal 14 September hingga 21 September 2021 untuk wilayah Sumsel di pimpin oleh Kabid TIK Polda Sumsel Kombes pol Rio Ronald Risbohal Nababan, SIK MH. (Adri)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp

September 20, 2021

Sambangi Kesbangpol, DPW LSM-Lira Siap Dukung Program Pemerintah Lubuklinggau

Lubuklinggau, MA - Sambangi Kesbangpol Kota Lubuklinggau, Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM -Lira) Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dukung program pemerintah kota Lubuklinggau (20/09). 

Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) LSM-Lira Sumsel, Al Anshor, mengaku sangat bangga kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau Khususnya kepada Kesbangpol Kota Lubuklinggau.

"Apresiasi terbaik atas sambutan kesbangpol Kota Lubuklinggau, dimana kinerjanya dalam melakukan pembinaan dan penertiban administrasi terhadap seluruh Ormas yang ada," ungkapnya. 

Kehadiran LSM Lira sendiri bertujuan selain menjalankan fungsi kontrol, juga mendukung program pemerintah pusat, provinsi hingga tingkat kabupaten. 

"Banyak kebijakan dan program pemerintah provinsi untuk kita bawa ke kabupaten dan Kota di wilayah Sumatera Selatan," tambahnya. 

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Lubuklinggau Firdaus Abky, S.Pd, SH., M.Pd. melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Ruddy Wijaya,  SH., M.Si, mengapresiasi kehadiran LSM-Lira di Kota Atlas yang dikenal dengan Motto Setidak Semare.

"Kami berharap kehadiran LSM-Lira mampu membawa warna baru, menjadi mitra pemerintah dan mendorong kemajuan Kota Lubuklinggau," pintanya. 

"Ada banyak program dan pembinaan yang saat ini tengah dilakukan Kesbangpol Kota Lubuklinggau, termasuk dalam Pembinaan LSM yang saat ini ada," tambahnya. 

Diketahui saat ini setidaknya sudah ada 68 LSM yang terdaftar di kesbangpol Kota Lubuklinggau. (Jhon)
Teman Anda Belum Tau Ini Yuk Bagikan : WhatsApp






Dukung Kami di Youtube

LAPOR PAK

LAPOR PAK
Buat Laporan Anda disini, pasang Aplikasi Kami.

Media Advokasi Edisi Cetak